- Tiongkok menilai hubungan ekonominya dengan Iran berlangsung sesuai hukum internasional, pada Selasa, (25/8/2026).
- Amerika Serikat memperluas ancaman sanksi sekunder terhadap pihak yang berbisnis dengan Iran.
- Tiongkok masih menjadi salah satu pembeli utama minyak Iran dan memiliki kepentingan energi yang besar.
- Beijing menolak tekanan ekonomi sepihak dan mendorong penyelesaian melalui dialog.
JAMLIMA.COM, BEIJING — Pemerintah Tiongkok meminta Amerika Serikat tidak mengganggu hubungan ekonominya dengan Iran.
Sikap itu disampaikan setelah Washington memperluas ancaman sanksi sekunder terhadap pihak yang tetap menjalankan transaksi tertentu dengan Teheran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, (25/8/2026).
“Kerja sama Tiongkok dengan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional, sehingga tidak boleh diganggu,” kata Lin Jian.
Ia menambahkan, pemerintahnya akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan nasional.
Pernyataan itu kembali menempatkan hubungan Tiongkok, Iran, dan Amerika Serikat dalam sorotan.
Persoalannya tidak hanya menyangkut diplomasi. Kepentingan energi, perdagangan, sistem keuangan, hingga kebijakan sanksi ikut berada di dalamnya.
Beijing Pertahankan Hubungannya Iran
Pernyataan Lin Jian muncul setelah wartawan menanyakan apakah Tiongkok akan menyesuaikan hubungannya dengan Iran mengikuti tuntutan Amerika Serikat.
Ia menjawab bahwa hubungan kedua negara berada dalam kerangka yang sah.
“Tiongkok akan melakukan segala yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingannya,” ujar Lin Jian.
Sikap tersebut menunjukkan pemerintah Tiongkok belum berencana menghentikan hubungan ekonominya dengan Teheran hanya karena tekanan dari Washington.
Selama ini, pemerintah Tiongkok konsisten menolak sanksi unilateral yang tidak memiliki mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kritik Tekanan Maksimum
Pemerintah Tiongkok juga mengkritik pendekatan tekanan maksimum terhadap Iran.
Menurut Lin Jian, sanksi dan perang ekonomi tidak menyelesaikan akar persoalan.
Kebijakan tersebut justru dinilai berpotensi memperbesar ketegangan dan mengganggu stabilitas ekonomi internasional.
Tiongkok karena itu meminta semua pihak mengurangi eskalasi.
Jalur diplomasi dan negosiasi dinilai lebih efektif untuk menyelesaikan perbedaan.
AS Perluas Sanksi Iran
Ketegangan meningkat setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperluas tekanan ekonomi terhadap Iran.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan kampanye yang disebut Operation Economic Outcast.
Kebijakan tersebut menyasar sejumlah aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan Iran.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain aset digital, emas, teknologi, penerbangan, dan pelayaran.
Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi terhadap sekitar 60 individu, entitas, dan kapal.
Washington menuding jaringan tersebut membantu Iran memperoleh pendapatan dari minyak serta mendukung berbagai program strategis Teheran.
Risiko Sanksi Sekunder
Amerika Serikat juga memperingatkan perusahaan dan lembaga asing yang masih terlibat dalam transaksi tertentu dengan Iran.
Mekanisme sanksi sekunder memungkinkan Washington memberi tekanan kepada pihak dari negara lain.
Dampaknya dapat berupa pembatasan akses terhadap sistem keuangan atau pasar Amerika Serikat.
Kebijakan seperti ini memiliki pengaruh besar karena dolar masih memainkan peran penting dalam transaksi global.
Namun, Tiongkok menilai hukum domestik suatu negara tidak seharusnya digunakan untuk membatasi hubungan sah antara negara lain.
Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu sumber utama ketegangan antara Beijing dan Washington.
Kepentingan Strategis Minyak Iran
Hubungan Tiongkok dan Iran memiliki dimensi ekonomi yang kuat, terutama pada sektor energi.
Tiongkok selama beberapa tahun terakhir menjadi pembeli terbesar minyak Iran.
Data perdagangan yang dikutip Reuters menunjukkan pengiriman minyak Iran ke Tiongkok turun menjadi sekitar 534 ribu barel per hari pada Agustus 2026.
Pada Juli 2026, jumlahnya masih berada di kisaran 823 ribu barel per hari.
Penurunan terjadi ketika tekanan terhadap perdagangan minyak Iran semakin meningkat.
Kilang independen di Tiongkok selama ini menjadi pembeli penting karena minyak Iran menawarkan harga yang kompetitif.
Namun, ancaman sanksi membuat transaksi tersebut menghadapi risiko keuangan dan logistik yang lebih besar.
Iran Menolak Tekanan AS
Iran juga mengecam kebijakan terbaru Amerika Serikat.
Teheran menilai langkah tersebut sebagai upaya mempersempit akses Iran terhadap perekonomian internasional.
Pemerintah Iran menyatakan akan mempertahankan kepentingan nasionalnya di tengah tekanan ekonomi.
Meski demikian, jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup.
Teheran tetap membuka kemungkinan negosiasi apabila terdapat kondisi yang dianggap adil dan dapat diterima.
Ketegangan Bisa Meluas
Hingga Rabu, 26 Agustus 2026, belum ada tanda Tiongkok akan mengubah kebijakan perdagangannya dengan Iran.
Pemerintah Tiongkok tetap mendorong penyelesaian diplomatik sambil mempertahankan kepentingan ekonominya.
Di sisi lain, Amerika Serikat masih memiliki ruang untuk memperluas sanksi terhadap perusahaan maupun lembaga keuangan yang terhubung dengan Iran.
Situasi dapat menjadi lebih rumit jika Washington mulai menargetkan institusi besar asal Tiongkok.
Jika itu terjadi, persoalan Iran berpotensi berkembang menjadi gesekan ekonomi langsung antara dua kekuatan besar dunia.
Untuk saat ini, posisi Tiongkok tetap jelas.
Hubungan dengan Iran akan dipertahankan selama dinilai sesuai hukum internasional, sementara penyelesaian konflik terus diarahkan melalui dialog dan negosiasi.
