Terima Penghargaan BKKBN, Wagub Fatmawati: Ini Hasil Kerja Kolaboratif Daerah dan Pemanngku Kepentingan

JAMLIMA.COM, SULAWESI SELATAN — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima penghargaan dari BKKBN RI. Penghargaan ini atas dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.

Penghargaan tersebut juga mencakup dukungan Pemprov Sulsel terhadap pelaksanaan Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN. Pemerintah daerah dinilai konsisten menjalankan program pembangunan kependudukan secara terintegrasi.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menyerahkan penghargaan secara langsung. Penyerahan berlangsung pada pembukaan kegiatan Fasilitasi Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dalam RPJMD 2025–2029.

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Acara berlangsung pada Selasa (16/12/2025).

Bonivasius menjelaskan bahwa apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan atas peran aktif Pemprov Sulsel. Menurutnya, pemerintah daerah berhasil mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan pembangunan sumber daya manusia.

Selain penghargaan kepada Wakil Gubernur Sulsel, BKKBN RI juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten. Penghargaan ini terkait capaian penurunan stunting sepanjang tahun 2024.

Kabupaten Maros mencatat penurunan stunting terbesar pertama sebesar 12,3 persen. Kabupaten Takalar menyusul dengan penurunan sebesar 11,4 persen. Sementara itu, Kabupaten Sidenreng Rappang meraih penghargaan atas prevalensi stunting terendah kedua, yakni 20,3 persen.

Menanggapi penghargaan tersebut, Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih. Ia menegaskan bahwa capaian ini lahir dari kerja kolaboratif lintas sektor.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen pengendalian penduduk, Program Bangga Kencana, serta percepatan penurunan stunting,” ujar Fatmawati.

Ia juga mengapresiasi dukungan dan pendampingan BKKBN RI selama ini. Menurutnya, arahan dan materi PJPK membantu daerah menyelaraskan kebijakan dengan arah pembangunan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Fatmawati mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Ia meminta daerah segera menyelesaikan dan menyerahkan dokumen PJPK.

“Saya meminta kabupaten dan kota mempercepat penyetoran dokumen PJPK. Kami juga mengapresiasi daerah yang telah lebih dulu menyerahkannya,” katanya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulsel, serta jajaran pemerintah daerah. Sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan ini. Peserta terdiri atas sekretaris daerah, unsur DPRD kabupaten/kota, dan OPD se-Sulawesi Selatan. (*)