- Kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
- Warga Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, terpaksa menggunakan air keruh dan asin untuk mandi serta mencuci, sedangkan air minum harus dibeli.
- Sekitar 92 ribu jiwa terdampak kekeringan dan BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak.
JAMLIMA.COM, MAROS – Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah.Ribuan warga di kawasan pesisir kini terpaksa menggunakan air keruh dan cenderung asin dari sumur tadah hujan.
Krisi air yang mulai mengering berdampak pada kebutuhan mandi, mencuci dan air minum.
Sementara itu, air bersih khusus untuk minum dan memasak harus dibeli dengan biaya tambahan.
Kondisi paling memprihatinkan terjadi di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa.
Saat ini warga mengaku sudah lebih dari tiga bulan menghadapi kesulitan memperoleh air bersih.
Persediaan air hujan yang sebelumnya ditampung di bak penampungan maupun sumur tadah hujan terus menyusut.
Hal terjadi akibat minimnya curah hujan selama musim kemarau.
Warga Bertahan dengan Air Keruh dan Asin
Keterbatasan sumber air memaksa warga memanfaatkan air yang kualitasnya tidak lagi layak untuk kebutuhan sehari-hari.
Air dari sumur tadah hujan yang tersisa tampak keruh dan terasa asin akibat intrusi air laut di wilayah pesisir.
Meski demikian, warga tetap menggunakannya untuk mandi, mencuci pakaian, dan membersihkan peralatan rumah tangga.
Kejadian tersebut karena tidak memiliki pilihan lainnya.
Sementara untuk minum dan memasak, mereka harus membeli air bersih dari penjual keliling.
Salah seorang warga, Kasmawati daeng Rannu, mengaku harus membeli air bersih seharga sekitar Rp2.500 per jeriken.
Dalam sebulan, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak dapat mencapai sekitar Rp500 ribu.
“Air dari sumur dan tadah hujan penggunaanya hanya untuk mandi, cuci piring, dan baju. Kalau untuk minum dan masak, kami beli,” ujar Kasmawati.
Harus Berjalan Jauh demi Air
Tidak sedikit warga yang harus berjalan kaki lebih dari satu kilometer sambil membawa jeriken maupun ember untuk memperoleh air. Aktivitas tersebut dilakukan beberapa kali dalam sehari agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kondisi ini menjadi beban ekonomi yang cukup berat.
Sehingga pengeluaran rumah tangga meningkat hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa air bersih.
Sedikitnya 92 Ribu Jiwa Terdampak dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros.
Tujuh kecamatan mulai mengalami kekeringan, yakni:
- Bontoa
- Lau
- Maros Baru
- Turikale
- Marusu
- Mandai
- Moncongloe
Dari seluruh wilayah tersebut, Kecamatan Bontoa menjadi daerah dengan dampak paling berat karena sekitar 90 persen wilayahnya mengalami kekurangan air bersih.
BPBD Salurkan Bantuan Air Bersih
Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Maros mulai mendistribusikan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah terdampak.
Namun, distribusi air masih menghadapi kendala keterbatasan armada.
Saat ini BPBD hanya memiliki empat unit mobil tangki, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai delapan armada.
Keberadaan delapan armada ini dapat mencapai seluruh wilayah terdampak dapat terlayani secara maksimal.
Saat ini, Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk memperkuat distribusi bantuan air bersih.
BMKG: Perkiraan Puncak Kemarau pada Bulan Agustus
BMKG memperkirakan musim kemarau tahun 2026 dipengaruhi penguatan El Niño yang menyebabkan curah hujan berada di bawah normal.
Data ini akan berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, termasuk sebagian Sulawesi Selatan.
Sedangkan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus di banyak wilayah.
Sehingga potensi kekeringan dan krisis air bersih masih perlu diwaspadai dalam beberapa pekan ke depan.
Dibutuhkan Solusi Jangka Panjang
Peristiwa kekeringan di Maros hampir terjadi setiap musim kemarau.
Daerah terdampak terutama di kawasan pesisir yang rentan mengalami intrusi air laut.
Kondisi ini menunjukkan perlunya pembangunan sistem penyediaan air bersih yang lebih berkelanjutan.
Mulai dari peningkatan kapasitas embung, jaringan perpipaan, sumur dalam, hingga penguatan sistem penampungan air hujan.
Tanpa langkah jangka panjang, masyarakat di wilayah pesisir akan terus menghadapi persoalan yang sama setiap kali musim kemarau datang.
