- DPC Gerindra Tapanuli Tengah menarik pernyataan dari sikap bersama lima partai terkait wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu.
- Lima partai sebelumnya menyoroti realisasi APBD 2026 yang disebut baru sekitar 30 persen hingga Agustus.
- Penanganan banjir dan penyaluran bantuan kepada warga terdampak juga menjadi sorotan.
- Hingga Selasa (8/9/2026), isu tersebut masih berupa dinamika politik dan belum menjadi fakta hukum yang terbukti.
JAMLIMA.COM, TAPANULI TENGAH — Wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengalami perubahan.
Hal ini terjadi setelah DPC Partai Gerindra menarik diri dari sikap bersama lima partai politik.
Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah Hazmi Arif Simatupang sebelumnya menyampaikan kritik terhadap pengelolaan pemerintahan daerah.
Namun, Hazmi kemudian menyatakan bahwa DPC Gerindra tidak lagi terlibat dalam sikap bersama tersebut.
“Saya Hazmi Arif Simatupang Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan,” kata Hazmi dalam video yang diterima awak media, Selasa (8/9/2026).
Ia menambahkan, DPC Partai Gerindra tidak lagi terlibat di dalam sikap bersama tersebut.
Awal Wacana Pemakzulan
Polemik bermula dari pertemuan lima partai politik di Pandan, Tapanuli Tengah, Jumat (4/9/2026).
Kelima partai itu terdiri atas NasDem, Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.
Pernyataan sikap tersebut kemudian beredar pada Sabtu (5/9/2026).
Lima partai itu menilai pemerintahan Masinton belum berjalan maksimal.
Mereka juga menyoroti rendahnya penyerapan APBD Tapanuli Tengah tahun anggaran 2026.
Hazmi menyebut realisasi APBD hingga Agustus 2026 baru sekitar 30 persen.
“Kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional,” ujar Hazmi.
Menurut lima partai tersebut, kondisi itu perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
Mereka juga menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta organisasi perangkat daerah telah dipanggil dan diingatkan Kementerian Dalam Negeri.
Selain anggaran, lima partai mengkritik penanganan banjir di Tapanuli Tengah.
Mereka menilai respons pemerintah daerah berjalan lambat.
Distribusi bantuan kepada warga terdampak juga disebut menimbulkan keluhan di tengah masyarakat.
Lima partai tersebut kemudian meminta pemerintah daerah menjalankan rekomendasi DPRD terkait bantuan korban banjir dan beasiswa.
Mereka juga membuka kemungkinan melaporkan dugaan penyelewengan anggaran kepada KPK, Polri, dan Kejaksaan.
Akan tetapi, dugaan tersebut masih berupa pernyataan politik.
Dugaan itu belum menjadi fakta hukum sebelum melalui pemeriksaan dan pembuktian lembaga berwenang.
Perbedaan Data Anggaran
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tapanuli Tengah memberikan penjelasan berbeda mengenai angka penyerapan APBD.
Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah Disman Sihombing menyebut angka 30 persen merupakan data hingga Juni 2026.
Ia mengatakan surat dari Kemendagri terkait persoalan tersebut baru diterima pada Agustus.
Disman juga menyebut sejumlah kegiatan tender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mulai berjalan.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Joko Pranata Situmeang meminta lima partai mengkaji kembali wacana pemakzulan.
Menurut Joko, rendahnya penyerapan anggaran tidak otomatis menjadi alasan untuk memberhentikan kepala daerah.
Ia menilai pelaksanaan anggaran berada pada setiap organisasi perangkat daerah sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.
Karena itu, evaluasi perlu diarahkan kepada TAPD dan OPD terkait.
Ketua Golkar Tapanuli Tengah Joneri Sihite juga menyatakan partainya belum mengambil keputusan untuk mendorong pemakzulan.
Golkar masih menunggu arahan dari pimpinan partai.
Respons Masinton
Masinton Pasaribu meminta seluruh pihak menghentikan tarik-menarik kepentingan politik.
Ia mengajak partai politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan memusatkan perhatian pada pemulihan bencana serta pembangunan daerah.
“Seluruhnya hendaknya disalurkan melalui mekanisme kelembagaan, berbasis data dan fakta, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Masinton, Senin (7/9/2026).
Masinton menyebut pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus menjalankan program pemulihan pascabencana.
Ia mengatakan bantuan jaminan hidup telah disalurkan kepada sekitar 10.752 kepala keluarga atau sekitar 46.000 jiwa.
Pemerintah juga merencanakan penyaluran bantuan tahap berikutnya kepada sekitar 34.000 kepala keluarga atau 130.000 jiwa pada September 2026.
Selain itu, bantuan stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang telah mencapai sekitar Rp32,2 miliar.
Bantuan tersebut diberikan kepada 1.591 rumah.
Jumlah itu merupakan bagian dari usulan perbaikan sekitar 18.878 rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat.
Masinton menjelaskan keterlambatan realisasi anggaran pemulihan berkaitan dengan penyesuaian teknis.
Penyesuaian itu dilakukan karena anomali cuaca ekstrem dan perubahan kondisi lapangan.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah mempercepat proses tender, lelang, pengadaan barang dan jasa, serta tahapan administrasi.
“Masyarakat korban bencana membutuhkan bantuan dan kepastian, bukan pertengkaran politik,” ujarnya.
Gerindra Tarik Diri
Perkembangan terbaru datang dari internal Partai Gerindra.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara Ade Jona Prasetyo menyatakan sikap DPC Gerindra Tapanuli Tengah dibuat tanpa koordinasi dengan DPD maupun DPP.
Ade menegaskan bahwa Gerindra mendukung stabilitas pemerintahan di Tapanuli Tengah.
“Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng,” kata Ade.
Ia juga mengajak seluruh pihak bersatu untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Penarikan diri DPC Gerindra membuat sikap bersama lima partai tersebut tidak lagi utuh.
Sementara itu, belum ada keterangan terbaru dari NasDem, Golkar, PAN, dan PKB mengenai perubahan sikap setelah Gerindra menarik pernyataan.
Status Terbaru
Hingga Selasa (8/9/2026), isu Masinton Pasaribu di Tapanuli Tengah masih berada pada ranah politik.
Lima partai sebelumnya baru menyampaikan wacana pemakzulan dan rencana menempuh langkah politik melalui DPRD.
Mereka juga belum menyebut adanya keputusan resmi DPRD untuk memulai proses pemberhentian kepala daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyatakan siap menerima kritik dan pengawasan berbasis data.
Polemik ini selanjutnya akan bergantung pada pembahasan di DPRD, dan klarifikasi data APBD.
Selain itu, adanya pembuktian terhadap dugaan penyelewengan anggaran.
Semua pihak juga diminta menjaga agar perbedaan politik tidak menghambat penyaluran bantuan dan pemulihan bencana.
Termasuk kepastian terlaksananya pelayanan publik secara menyeluruh di Tapanuli Tengah.
