- Pemerintah memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan masyarakat di daerah 3T untuk mempercepat penurunan stunting serta meningkatkan kualitas gizi.
- Sebanyak 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita masih belum menerima manfaat MBG, sehingga pemerintah mempercepat pembangunan dan operasional SPPG di wilayah prioritas.
- Pemerintah menegaskan penajaman sasaran MBG tidak menghentikan program bagi peserta didik, melainkan memastikan kelompok paling rentan dan wilayah terpencil mendapat pelayanan lebih dahulu.
JAMLIMA.COM, JAKARTA – Pemerintah mempertajam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
Hal ini terutama bagi kelompok yang memiliki risiko masalah gizi dan stunting lebih tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah ingin memastikan kelompok yang paling membutuhkan mendapat perhatian lebih dahulu.
“MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu kita melakukan penajaman sasaran sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal,” kata Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Masih Ada 11,15 Juta Kelompok Rentan Belum Terjangkau
Pemerintah mencatat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita masih belum menerima manfaat Program MBG.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah mempercepat penyaluran kepada kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) sebagai upaya mempercepat penurunan stunting.
Namun, pemerintah menegaskan kebijakan ini merupakan penajaman prioritas, bukan menghentikan MBG bagi peserta didik.
Daerah 3T Jadi Fokus Percepatan
Selain kelompok rentan, pemerintah juga mempercepat pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.
Wilayah prioritas meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Nias, dan sejumlah daerah dengan angka stunting tinggi.
“Prioritas kita sekarang SPPG di daerah 3T. Kita ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik,” ujar Zulkifli Hasan.
BGN Pastikan Program Tepat Sasaran
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan percepatan dilakukan berdasarkan data sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait terus mempercepat operasional SPPG agar layanan MBG dapat menjangkau wilayah terpencil.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan,” kata Sudaryono.
Dukungan Kemendagri
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendukung langkah tersebut.
Menurut Tito, masyarakat di wilayah 3T memang layak memperoleh perhatian lebih besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Mereka betul-betul membutuhkan dan mereka yang patutnya berbicara, membela hak,” kata Tito.
Pemerintah Terus Evaluasi MBG
Pemerintah menegaskan MBG tetap diberikan kepada kelompok penerima manfaat sesuai ketentuan.
Penajaman sasaran dilakukan agar anggaran lebih efektif dan kelompok paling rentan dapat segera memperoleh manfaat.
Melalui percepatan SPPG, perbaikan pendataan, serta penguatan distribusi di wilayah terpencil, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis mampu meningkatkan status gizi masyarakat.
Selain itu dengan kebijakan tersebut dengan sekaligus dapat mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
