- Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin, (14/9/2026), dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
- Pemerintah hingga kini belum mengumumkan secara spesifik alasan Prabowo mencopot Purbaya dari posisi Menteri Keuangan.
- Pergantian terjadi di tengah tekanan terhadap kredibilitas fiskal, defisit APBN yang mendekati batas 3 persen Produk Domestik Bruto, serta kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi.
- Menjelang pergantian, muncul pula perbedaan pernyataan Purbaya dan pimpinan Danantara mengenai rencana setoran keuntungan Rp120 triliun kepada pemerintah.
JAMLIMA.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026).
Posisi bendahara negara selanjutnya dipercayakan kepada Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.
Pergantian itu langsung memunculkan pertanyaan mengenai alasan Prabowo mencopot Purbaya setelah sekitar satu tahun memimpin Kementerian Keuangan.
Namun, hingga Senin malam, pemerintah belum menyampaikan alasan khusus yang secara langsung menjelaskan keputusan pemberhentian tersebut.
Karena itu, sejumlah persoalan fiskal, tekanan pasar, kebijakan likuiditas hingga polemik Danantara lebih tepat ditempatkan sebagai konteks yang mendahului pergantian, bukan dinyatakan sebagai penyebab resmi.
Reuters melaporkan pergantian tersebut berlangsung ketika pemerintah berupaya mengembalikan kepercayaan investor di tengah kekhawatiran terhadap arah kebijakan dan pengelolaan fiskal.
Pergantian Resmi Terjadi
Purbaya baru menjabat Menteri Keuangan sejak 8 September 2025.
Ia ketika itu menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam perombakan Kabinet Merah Putih.
Pelantikan Purbaya pada 2025 dilakukan langsung Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri dan wakil menteri lainnya.
Sekitar satu tahun kemudian, Prabowo kembali mengubah pucuk pimpinan Kementerian Keuangan.
Suahasil Nazara kemudian dilantik menjadi Menteri Keuangan pada Senin (14/9).
Suahasil bukan figur baru di kementerian tersebut.
Ia telah menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan memiliki latar belakang akademisi serta kebijakan fiskal.
Pergantian ini membuat Suahasil menjadi Menteri Keuangan ketiga yang bekerja di bawah pemerintahan Prabowo setelah Sri Mulyani dan Purbaya.
Alasan Belum Dijelaskan
Hal penting yang perlu dibedakan adalah keputusan mengganti Purbaya dan alasan di balik keputusan tersebut.
Pemberhentian Purbaya telah terkonfirmasi.
Namun, pemerintah belum menjelaskan secara terbuka adanya satu kesalahan, pelanggaran atau kebijakan tertentu yang secara langsung menjadi alasan pencopotannya.
Artinya, belum ada dasar faktual untuk menyatakan Purbaya dicopot semata-mata karena Danantara, pelemahan rupiah, defisit APBN atau kebijakan likuiditas.
Meski demikian, rangkaian perkembangan selama masa jabatannya memberikan gambaran mengenai tekanan yang sedang dihadapi pemerintah.
Tekanan Fiskal Membesar
Salah satu persoalan terbesar adalah ruang fiskal pemerintah yang semakin sempit.
Proyeksi defisit APBN 2026 sebelumnya melebar menjadi sekitar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Angka itu semakin mendekati batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto yang ditetapkan undang-undang.
Pelebaran defisit antara lain berkaitan dengan kenaikan belanja pemerintah, termasuk tambahan kebutuhan subsidi energi setelah harga minyak dunia meningkat.
Pada saat bersamaan, pemerintah tetap harus membiayai berbagai program prioritas.
Kondisi tersebut membuat kemampuan pemerintah menjaga APBN tetap kredibel menjadi perhatian pasar.
Lembaga pemeringkat Moody’s sebelumnya mengubah prospek peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Februari 2026.
Reuters juga mencatat Fitch dan Moody’s sama-sama menurunkan prospek peringkat Indonesia menjadi negatif dengan menyoroti ketidakpastian kebijakan dan rencana belanja fiskal.
Namun, tekanan tersebut juga tidak bisa seluruhnya dibebankan kepada Purbaya.
Struktur belanja negara dan program prioritas merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan secara keseluruhan.
Likuiditas Jadi Sorotan
Selama menjadi Menteri Keuangan, Purbaya dikenal mendorong kebijakan yang lebih agresif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Salah satu instrumennya adalah menempatkan Saldo Anggaran Lebih atau SAL pemerintah ke sistem perbankan.
Pemerintah bahkan memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank milik negara hingga Juli 2027.
Total penempatan dana pemerintah di bank negara pada periode berikutnya mendekati Rp400 triliun.
Tujuannya adalah memperbesar likuiditas sehingga bank memiliki ruang lebih besar menyalurkan kredit.
Pada 2 September 2026, Purbaya bahkan memperkirakan likuiditas tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit melampaui 20 persen.
“Itu kalau ditahan terus ke depan, cukup menciptakan pertumbuhan kredit di atas 20 persen,” kata Purbaya.
Kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan Purbaya yang lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan.
Namun, Reuters mencatat kebijakan injeksi likuiditas itu juga menimbulkan ketegangan kebijakan dengan Bank Indonesia.
Sekali lagi, belum ada pernyataan Prabowo yang menyebut persoalan tersebut sebagai alasan langsung pencopotan Purbaya.
Polemik Dana Danantara
Perkembangan lain yang mencuat menjelang pergantian adalah polemik setoran Rp120 triliun dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Purbaya sebelumnya mengatakan Danantara akan menyetorkan sekitar Rp120 triliun dari sebagian keuntungan untuk masuk ke APBN 2026.
Pada 28 Agustus 2026, Purbaya mengatakan angka tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo.
Dana tersebut direncanakan masuk melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Beberapa hari kemudian, Purbaya mengatakan Danantara masih keberatan terhadap rencana tersebut.
Ia tetap menyatakan sebagian keuntungan Danantara akan digunakan sebagai cadangan anggaran pemerintah.
Namun, pada 9 September 2026, CEO Danantara Rosan Roeslani memberikan keterangan berbeda.
“Orang belum ada pembahasan apa-apa kok,” kata Rosan ketika ditanya mengenai rencana setoran Rp120 triliun tersebut.
Perbedaan pernyataan antara Menteri Keuangan dan pimpinan Danantara itu kemudian menjadi sorotan.
Reuters juga mencatat polemik tersebut sebagai salah satu kontroversi terakhir yang muncul selama masa jabatan Purbaya.
Namun, tidak ada bukti resmi hingga saat ini bahwa polemik Rp120 triliun menjadi penyebab langsung Prabowo mencopot Purbaya.
Pesan untuk Suahasil
Sinyal mengenai arah yang diinginkan Prabowo justru terlihat dari pesan kepada Suahasil setelah dilantik.
Suahasil mengatakan Presiden meminta Kementerian Keuangan melanjutkan tugas menjaga APBN agar tetap kredibel dan dapat dipercaya.
“Arahan presiden adalah lanjutkan tugas Kementerian Keuangan menjaga APBN yang kredibel,” kata Suahasil seusai pelantikan.
Suahasil juga menegaskan komitmennya mempertahankan defisit APBN di bawah batas 3 persen Produk Domestik Bruto.
Ia menyatakan perubahan pimpinan Kementerian Keuangan bukan berarti perubahan mendasar dalam pengelolaan kementerian.
Menurut Suahasil, dirinya telah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga pergantian tersebut lebih merupakan kelanjutan kebijakan.
Pesan mengenai kredibilitas APBN menjadi penting karena muncul pada hari yang sama dengan pergantian Menteri Keuangan.
Namun, pesan tersebut juga tidak otomatis dapat diterjemahkan bahwa Purbaya diberhentikan karena gagal menjaga APBN.
Stabilitas Jadi Sinyal
Secara keseluruhan, terdapat sejumlah faktor yang membentuk konteks sebelum Purbaya diganti.
Tekanan terhadap defisit APBN meningkat.
Prospek peringkat kredit Indonesia berubah menjadi negatif di dua lembaga pemeringkat.
Rupiah juga mengalami tekanan selama periode tersebut.
Kebijakan likuiditas Purbaya dinilai agresif dan sempat menimbulkan perbedaan pendekatan dengan bank sentral.
Kemudian muncul perbedaan pernyataan mengenai Rp120 triliun keuntungan Danantara.
Di tengah kondisi tersebut, Prabowo memilih Suahasil, seorang ekonom dengan rekam jejak panjang dalam kebijakan fiskal.
Pengamat ASEAN Angus Mackintosh menilai latar belakang teknokratis Suahasil berpotensi membawa kebijakan yang lebih stabil dan dapat diprediksi.
Fakta itu memperkuat indikasi bahwa stabilitas, konsistensi kebijakan dan kredibilitas fiskal menjadi perhatian utama pemerintah setelah pergantian Menteri Keuangan.
Tetapi indikasi tetap harus dibedakan dengan alasan resmi Presiden.
Alasan Masih Terbuka
Dengan demikian, pertanyaan mengenai alasan Prabowo mencopot Purbaya belum memiliki satu jawaban resmi.
Yang dapat dipastikan, Purbaya diganti setelah sekitar satu tahun menjabat dan pada saat pemerintah menghadapi tekanan fiskal serta kekhawatiran investor.
Polemik Rp120 triliun Danantara, kebijakan injeksi likuiditas, pelebaran defisit hingga tekanan terhadap kredibilitas kebijakan merupakan rangkaian peristiwa penting menjelang pergantian.
Namun, belum ada pernyataan resmi Presiden Prabowo yang memastikan salah satu faktor tersebut menjadi penyebab pencopotan.
Suahasil kini menghadapi tugas menjaga kredibilitas APBN, mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen Produk Domestik Bruto
Termasuk tantangan menjalankan pembiayaan program prioritas pemerintah.
