Investasi Capai Rp239 triliun, Prabowo Dorong Hilirisasi dan Energi Mandiri

JAMLIMA.COM, NASIONAL — Pemerintah mempercepat program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, membahas langkah konkret tersebut dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026).

Bahlil melaporkan pemerintah mulai merealisasikan proyek hilirisasi tahap pertama.

Dari total 20 proyek, sebagian sudah memasuki tahap groundbreaking. Sementara itu, sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi dengan total investasi sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil.

Langkah ini bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah.

Fokus Ketahanan Energi

Selain hilirisasi, pemerintah juga memperkuat strategi swasembada energi nasional.

Presiden Prabowo mengarahkan optimalisasi seluruh potensi energi domestik, termasuk etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO).

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi, baik etanol maupun biodiesel dari CPO,” jelas Bahlil.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan ketergantungan terhadap impor energi dalam jangka panjang.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel.

Ia memastikan pemerintah belum mengubah kebijakan pengelolaan kedua komoditas tersebut.

Namun, pemerintah membuka ruang relaksasi produksi secara terbatas dan terukur.

“Relaksasi harus tetap menjaga keseimbangan supply dan demand serta harga,” tegasnya.

Pendekatan ini agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang dapat menekan harga di pasar global.

Baca juga: Pantau Arus Mudik dan Balik Lebaran Real Time, Kemenhub Siapkan Nusantara Hub

Sinyal Kenaikan Harga Nikel

Pemerintah juga memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel.

Menurut Bahlil, kebijakan ini bertujuan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari komoditas strategis tersebut.

“Kemungkinan besar HPM untuk nikel akan kita naikkan,” ujarnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kepentingan negara.

Ia juga mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral yang selama ini belum maksimal.

“Presiden memerintahkan agar kepentingan negara menjadi prioritas dan sumber daya alam dijaga sebagai aset strategis,” kata Bahlil.

Bahlil menegaskan tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pembuktian kedaulatan mineral Indonesia.

Pemerintah ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi terjual murah, melainkan memberikan nilai tambah maksimal.

“Kita ingin harga bagus dan produksi optimal. Kalau tidak, jangan sampai sumber daya kita dijual murah,” tegasnya.