Prabowo: Indonesia Stop Impor Solar, Hemat Devisa Rp170 Triliun

---

JAMLIMA.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak jenis solar sejak 1 Juli 2026.

Pemerintah mengaitkan pencapaian tersebut dengan penerapan biodiesel B50 berbahan dasar minyak kelapa sawit.

Prabowo menyampaikan pernyataan itu dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR–DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, penghentian impor solar membuat Indonesia menghemat devisa hingga Rp170 triliun atau sekitar US$9,5 miliar.

“Mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri, dan kita berhasil menghemat devisa Rp170 triliun, sekitar 9,5 miliar dolar AS tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri,” kata Prabowo.

B50 menjadi penopang swasembada solar

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut swasembada solar sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi.

Pemerintah menjalankan kebijakan tersebut melalui B50, yakni bahan bakar diesel yang mengandung 50 persen biodiesel berbasis minyak kelapa sawit.

Adapun komponen lainnya berasal dari solar konvensional.

“Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit,” ujar Prabowo.

Kementerian ESDM mulai menerapkan mandatori B50 pada 1 Juli 2026.

Kebijakan itu memiliki dasar hukum berupa Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam minyak solar.

Ketentuan tersebut juga mengatur pembiayaan program melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM mengumumkan keputusan tersebut pada 24 Juni 2026.

Kebutuhan solar Indonesia mencapai 40 juta kiloliter

Indonesia membutuhkan sekitar 38 juta sampai 40 juta kiloliter solar setiap tahun.

Sebelum B50 berlaku, negara masih mengimpor sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter produk solar untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pemerintah merancang penambahan porsi biodiesel untuk menggantikan volume impor tersebut.

Karena itu, B50 tidak hanya berfungsi sebagai program energi terbarukan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian impor.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan B50 membuat Indonesia tidak lagi membutuhkan impor produk solar.

“Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita,” kata Bahlil dalam peluncuran B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Sementara itu, total alokasi biodiesel sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sekitar 17,60 juta kiloliter.

Sebanyak 3,90 juta kiloliter di antaranya dialokasikan untuk penerapan B50 pada periode Juli sampai Desember 2026.

Penghematan devisa naik dari program B40

Sebelum menerapkan B50, pemerintah menjalankan program B40 yang mengandung 40 persen biodiesel dan 60 persen solar.

Sepanjang 2025, realisasi pemanfaatan biodiesel B40 mencapai 14,2 juta kiloliter atau 105,2 persen dari target 13,5 juta kiloliter.

Kebijakan itu menurunkan impor solar dari sekitar 8,3 juta ton pada 2024 menjadi sekitar 5 juta ton pada 2025.

Kementerian ESDM mencatat program biodiesel pada 2025 menghemat devisa sekitar Rp130,21 triliun.

Sementara itu, pemerintah memperkirakan B50 dapat meningkatkan nilai penghematan hingga Rp170 triliun.

Namun, angka Rp170 triliun perlu dipahami sebagai nilai devisa yang tidak perlu dikeluarkan untuk membeli solar dari luar negeri.

Angka tersebut bukan penerimaan tunai baru yang langsung masuk ke kas negara.

Besarnya penghematan aktual juga dapat dipengaruhi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, volume konsumsi, produksi kilang domestik, harga biodiesel, serta realisasi impor sepanjang tahun.

B50 meningkatkan kebutuhan minyak kelapa sawit

Penerapan B50 turut meningkatkan kebutuhan bahan baku minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Kebutuhan CPO diperkirakan meningkat dari sekitar 15,2 juta ton pada program B40 menjadi sekitar 16,3 juta ton setelah pemerintah menjalankan B50.

Pemerintah menilai peningkatan tersebut dapat memperluas pasar dalam negeri dan memberikan kepastian penyerapan produksi kepada petani sawit.

Nilai tambah industri pengolahan CPO juga diperkirakan naik dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.

Selain itu, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam rantai program biodiesel diproyeksikan meningkat dari sekitar 1,8 juta menjadi 2,1 juta orang.

Pemerintah juga memperkirakan B50 membantu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton karbon dioksida ekuivalen.

Data tersebut berasal dari proyeksi pemerintah yang disampaikan saat peluncuran B50.

Karena itu, realisasinya tetap memerlukan evaluasi setelah program berjalan secara penuh.

RDMP Balikpapan ikut mendukung pasokan solar

Selain B50, pemerintah mengandalkan peningkatan kapasitas kilang dalam negeri untuk menutup kebutuhan solar.

Proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan menjadi bagian penting dari strategi tersebut.

Kementerian ESDM mencatat kebutuhan solar nasional sekitar 39,8 juta kiloliter per tahun.

Dalam skema sebelumnya, B40 memasok sekitar 15,9 juta kiloliter Fatty Acid Methyl Ester atau FAME.

Kebutuhan solar murni yang tersisa mencapai sekitar 23,9 juta kiloliter.

Sementara itu, produksi domestik diperkirakan mencapai 26,5 juta kiloliter.

Pemerintah menilai kombinasi produksi kilang nasional dan biodiesel mampu menutup kebutuhan dalam negeri.

Stop impor solar bukan berarti stop seluruh impor BBM

Pernyataan penghentian impor perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat.

Kebijakan tersebut secara khusus menyasar produk solar atau diesel, bukan seluruh minyak mentah dan produk BBM.

Indonesia masih memiliki kebutuhan bensin sekitar 38,5 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun.

Pemerintah masih memenuhi sebagian kebutuhan tersebut melalui impor.

Selain itu, pada awal 2026 Kementerian ESDM sempat membuka kemungkinan impor terbatas solar CN51 untuk kebutuhan industri dan alat berat.

Namun, pemerintah kemudian menargetkan produksi domestik dapat memenuhi solar CN48 maupun CN51 setelah kapasitas kilang meningkat.

Dengan demikian, keberhasilan swasembada solar harus dinilai melalui realisasi produksi, penyaluran B50 dan catatan impor setelah 1 Juli 2026.

Data perdagangan BPS serta laporan Kementerian ESDM akan menjadi rujukan penting untuk menguji keberlanjutan kebijakan tersebut.

Prabowo dorong pengembangan menuju B60

Presiden Prabowo meminta pengembangan biodiesel tidak berhenti pada B50. Pemerintah juga perlu mengkaji kemungkinan peningkatan campuran menuju B60.

“Teruskan, jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60,” kata Prabowo ketika meluncurkan B50 di Karawang.

Peningkatan campuran biodiesel berpotensi memperkecil penggunaan bahan bakar fosil.

Namun, pemerintah tetap perlu memperhatikan kesiapan pasokan CPO, kapasitas produksi biodiesel, infrastruktur distribusi, mutu bahan bakar dan kompatibilitas mesin.

Pemerintah juga perlu memastikan peningkatan kebutuhan CPO tidak mengganggu pasokan minyak goreng maupun memperluas perkebunan secara tidak terkendali.

Langkah awal menuju kemandirian energi

Penghentian impor solar sejak 1 Juli 2026 menjadi salah satu capaian yang ditonjolkan Prabowo dalam pidato kenegaraan 2026.

Kebijakan B50 menawarkan tiga manfaat utama, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor, menahan devisa di dalam negeri dan memperkuat hilirisasi kelapa sawit.

Namun, keberhasilan jangka panjangnya bergantung pada konsistensi produksi biodiesel, kemampuan kilang nasional, stabilitas harga, kesiapan kendaraan dan keberlanjutan pasokan sawit.

Karena itu, pemerintah perlu memublikasikan data realisasi secara berkala.

Transparansi tersebut penting untuk memastikan penghentian impor solar benar-benar berlangsung serta memberikan manfaat ekonomi dan energi sesuai target.

---