Bersih-Bersih Perusahaan Negara, 290 BUMN Ditutup dan Efisiensi Diklaim Tembus Rp50 Triliun

---

JAMLIMA.COM, JOMBANG — Pemerintah terus merampingkan badan usaha milik negara yang dinilai tidak produktif dan merugi.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN dalam waktu kurang dari dua tahun.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun.

Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin, (31/8/2026).

290 BUMN Tidak Berkinerja Baik

Prabowo mengatakan pemerintah melakukan evaluasi terhadap perusahaan negara yang tidak memberikan kinerja optimal.

Pemerintah kemudian menutup ratusan perusahaan yang dinilai tidak menguntungkan.

“Dalam kurang dua tahun, pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan perusahaan milik negara.

Pemerintah ingin mempertahankan perusahaan yang produktif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Sebelumnya, Prabowo juga mengungkap pemerintah menemukan 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya ketika Danantara dibentuk.

Karena itu, angka perusahaan yang dibicarakan pemerintah tidak hanya menggambarkan perusahaan induk BUMN.

Angka tersebut juga mencakup struktur anak dan cucu perusahaan dalam ekosistem perusahaan negara.

Penghematan Capai Rp50 Triliun

Selain mengurangi jumlah perusahaan, pemerintah menargetkan penurunan biaya operasional.

Prabowo menyebut penutupan 290 perusahaan telah menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun.

“Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun, Rp50 triliun,” ujar Prabowo.

Penghematan tersebut terutama berasal dari berkurangnya biaya rutin perusahaan.

Biaya itu antara lain mencakup gaji direksi, komisaris, penggunaan gedung, kendaraan, perjalanan dinas, dan berbagai kebutuhan overhead.

Dalam Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2026, Prabowo juga menjelaskan penghematan Rp50 triliun berasal dari pemangkasan biaya overhead perusahaan negara.

Namun, angka Rp50 triliun tersebut merupakan angka yang disampaikan pemerintah.

Karena itu, nilai penghematan perlu ditempatkan sebagai klaim pemerintah sampai tersedia rincian laporan keuangan atau hasil audit yang menjabarkan perhitungannya secara lebih terperinci.

Akan Ditutup Sedikitnya 700 Lagi

Restrukturisasi perusahaan negara belum berhenti.

Prabowo menargetkan pemerintah kembali menutup sedikitnya 700 perusahaan sampai akhir 2026.

“Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup,” kata Prabowo.

Setelah proses tersebut, Prabowo memperkirakan jumlah perusahaan negara akan tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.

Target itu sedikit berbeda dengan pernyataan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2026.

Saat itu, pemerintah menargetkan jumlah perusahaan tersisa paling banyak 300 pada 31 Desember 2026.

Pemerintah juga menyebut lebih dari 750 perusahaan akan ditutup dalam proses restrukturisasi tersebut.

Perbedaan angka itu menunjukkan target restrukturisasi terus berkembang.

Namun, arah kebijakannya tetap sama.

Pemerintah ingin memangkas perusahaan yang tidak produktif dan mempertahankan entitas yang memberikan nilai tambah.

Target Penghematan Hingga Rp100 Triliun

Prabowo memperkirakan restrukturisasi lanjutan dapat meningkatkan penghematan.

Ia berharap pemangkasan perusahaan negara dapat mengurangi biaya overhead hingga sekitar Rp100 triliun.

“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin. Gaji direksi, gaji komisaris,” ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengejar pengurangan jumlah perusahaan.

Pemerintah juga ingin menekan biaya administrasi dan memperbaiki produktivitas aset negara.

Prabowo menilai dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia juga menyebut penghematan pemerintah di berbagai bidang telah mencapai lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun.

“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat,” kata Prabowo.

Agenda Restrukturisasi BUMN

Perampingan BUMN menjadi salah satu agenda besar pemerintahan Prabowo.

Pemerintah berupaya mengurangi lapisan perusahaan, direksi, dan komisaris yang dinilai tidak memberikan hasil sebanding dengan biaya operasionalnya.

Pada saat yang sama, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan proses penutupan perusahaan berjalan transparan.

Restrukturisasi juga perlu menjaga aset negara, hak pekerja, kontrak bisnis, serta kepentingan publik.

Karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya dapat diukur dari jumlah perusahaan yang ditutup.

Pemerintah juga perlu menunjukkan berapa besar biaya yang benar-benar berkurang dan bagaimana aset perusahaan dialihkan.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang dipertahankan memiliki tata kelola dan kinerja yang lebih baik.

Jika target tersebut tercapai, struktur perusahaan negara akan jauh lebih ramping dibandingkan kondisi ketika Danantara mulai melakukan konsolidasi.

Pemerintah berharap perusahaan yang tersisa dapat lebih produktif, efisien, dan memberikan nilai ekonomi bagi negara.