- Sebanyak 71 desa di Kabupaten Madiun dipetakan sebagai wilayah rawan kekeringan selama musim kemarau 2026.
- Pemkab Madiun menyiapkan 30 titik sumur bor dan sarana irigasi untuk memperkuat ketersediaan air.
- BPBD menyiagakan tandon dan distribusi air bersih serta mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat dan bijak.
JAMLIMA.COM, MADIUN — Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau 2026.
Upaya tersebut dilakukan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memetakan 71 desa yang masuk kategori rawan kekeringan.
Selain menyiapkan distribusi air bersih dan tandon, Pemkab Madiun juga menyediakan bantuan pembangunan 30 titik sumur bor.
Sarana tersebut akan disebar di wilayah yang membutuhkan untuk menjaga pasokan air sekaligus mendukung produktivitas pertanian.
Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Madiun, sebanyak 71 desa rawan kekeringan tersebar di 13 kecamatan.
Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Balerejo, Dagangan, Dolopo, Geger, Gemarang, Jiwan, Kebonsari, Madiun, Mejayan, Pilangkenceng, Saradan, Wonoasri, dan Wungu.
Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun, Ageng Kurnia Wijayanto, mengatakan potensi kekeringan relatif lebih tinggi berada di wilayah selatan Kabupaten Madiun, khususnya Kecamatan Dagangan dan Dolopo.
Meski demikian, hingga 9 Juli 2026, kondisi di wilayah Kabupaten Madiun masih relatif aman dan belum ditemukan kekeringan yang berdampak besar terhadap masyarakat.
“Sejauh ini alhamdulillah potensi terjadinya kekeringan masih dalam tahap aman. Artinya, belum ada yang sifatnya bencana kekeringan atau wilayah yang dilanda kekeringan dengan risiko atau dampak tinggi dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat,” kata Ageng, Jumat (10/7/2026).
Pemkab Madiun bagikan 30 titik sumur bor
Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Madiun telah membagikan bantuan 30 titik sumur bor dan sarana irigasi.
Bantuan itu diharapkan menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian selama musim kemarau.
Bupati Madiun Hari Wuryanto meminta para petani menggunakan sumber air secara bijak.
Penggunaan sumur bor juga harus disertai pengaturan pemakaian air agar cadangan air tanah tetap terjaga.
“Jika sumur bor dan irigasi jadi, petani memakai air secara bijaksana. Lalu, menerapkan manajemen pemakaian air agar cadangan air tanah tetap terjaga,” ujar Hari, Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurut Hari, Kabupaten Madiun sebenarnya memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar.
Namun, air tersebut perlu dikelola secara efektif dan efisien agar dapat digunakan ketika musim kemarau mencapai puncaknya.
Karena itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan embung dan jaringan irigasi.
Sejumlah embung, seperti Embung Dawuhan, Notopuro, Saradan, dan Wates, perlu dijaga fungsinya sebagai tempat penyimpanan air.
“Tinggal bagaimana memanajemen air agar efektif dan efisien,” kata Hari, Selasa, (4/8/2026).
Ia juga meminta masyarakat menjaga lingkungan di sekitar sumur bor dengan menanam pohon.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu mempertahankan daya resap tanah dan keberlanjutan cadangan air.
Selain mengantisipasi kekeringan, bantuan sumur bor dan irigasi diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian Kabupaten Madiun.
Saat ini, produksi padi di wilayah tersebut disebut mencapai sekitar tujuh ton per hektare.
“Jika saat ini hasil padi mencapai tujuh ton per hektare, diharapkan ada peningkatan hingga bisa mencapai hasil daerah lain sebesar 10 ton per hektare,” ujar Hari.
BPBD siapkan tandon dan distribusi air bersih
Di sisi lain, BPBD Kabupaten Madiun juga menyiapkan tandon air berkapasitas besar.
Sarana itu akan digunakan apabila terdapat desa yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Perumda Air Minum untuk menyiapkan pasokan dan distribusi air kepada masyarakat.
“Untuk tandon, insyaallah kami siap. Sedangkan untuk air, kami bersinergi dengan rekan-rekan di Damkar dan PDAM,” kata Ageng.
Selain itu, pemantauan debit sumber air tanah dan sungai terus dilakukan secara berkala.
Wilayah rawan kekeringan umumnya bergantung pada sumber air tanah dan aliran sungai yang debitnya berpotensi menyusut selama puncak kemarau.
“Wilayah rawan tersebut biasanya mengandalkan pasokan air dari sumber air tanah dan sungai yang kini mulai dipantau debit airnya secara berkala karena menyusut seiring puncak musim kemarau,” ujar Ageng, Jumat, (19/6/2026).
BPBD juga mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, terutama untuk aktivitas di luar kebutuhan pokok.
Penggunaan air rumah tangga maupun pertanian perlu diatur agar pasokan tetap tersedia hingga musim hujan kembali tiba.
“Memasuki musim kemarau akan lebih baik kalau penggunaan air bersih, baik skala rumah tangga maupun di luar kebutuhan pokok, lebih diefisiensikan dan diefektifkan,” kata Ageng.
Masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih diminta segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa
Laporan juga bisa ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Madiun.
Laporan masyarakat diperlukan agar penyaluran air bersih dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Dengan pembangunan 30 titik sumur bor, penguatan jaringan irigasi, kesiapan tandon, dan pemantauan wilayah rawan,
Dengan langkah ini Pemkab Madiun berharap risiko kekeringan dapat ditekan.
Namun, keberhasilan langkah tersebut tetap bergantung pada pengelolaan air secara bijak serta partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber air.
