- Pemerintah masih mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10.
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan validitas data menjadi syarat sebelum kebijakan diterapkan.
- Pemerintah mempertimbangkan pembatasan secara bertahap, dengan desil 10 berpotensi menjadi kelompok pertama yang dibatasi.
- DTSEN menjadi rujukan pemerintah untuk memetakan tingkat kesejahteraan, tetapi datanya terus diperbarui untuk mencegah salah sasaran.
JAMLIMA.COM, JAKARTA – Pemerintah semakin serius menyiapkan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kelompok desil 9 dan 10 menjadi salah satu sasaran yang sedang dikaji.
Namun, pembatasan tersebut belum berlaku hingga Rabu (2/9/2026).
Pemerintah masih memeriksa validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak mendapat dukungan energi pemerintah.
Pembatasan Pertalite Masih Dikaji
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan final.
Bahlil menyampaikan hal itu setelah rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
“Itu masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran,” kata Bahlil.
Menurut dia, pemerintah harus memastikan data masyarakat memiliki tingkat akurasi yang memadai.
Kesalahan klasifikasi dapat membuat kebijakan justru menyasar kelompok yang seharusnya tetap mendapat dukungan.
“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid,” ujarnya.
Dengan demikian, masyarakat desil 9 maupun desil 10 belum otomatis kehilangan akses membeli Pertalite.
Distribusi Pertalite masih berjalan seperti ketentuan yang berlaku saat ini.
Bahlil sebelumnya juga menegaskan hal tersebut pada 19 Agustus 2026.
Saat itu, ia mengatakan pembatasan Pertalite masih berada dalam tahap pembahasan.
Desil 10 Berpotensi Dibatasi
Wacana pembatasan menguat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Bahlil pada 11 Agustus 2026.
Purbaya mengatakan pemerintah mempertimbangkan pembatasan untuk kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling atas.
Salah satu skemanya menyasar desil 9 dan 10.
Kelompok tersebut nantinya dapat diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Namun, pemerintah berencana menerapkan kebijakan secara bertahap.
Pada 20 Agustus 2026, Purbaya kembali menjelaskan kemungkinan pemerintah memulai pembatasan dari desil 10.
“Mungkin akan coba nanti beberapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu,” kata Purbaya.
Menurut perhitungan awal pemerintah, langkah tersebut berpotensi menghemat sekitar 10 persen anggaran subsidi energi.
Namun, angka tersebut masih berupa estimasi.
Pemerintah belum mengumumkan perhitungan final setelah skema pembatasan ditetapkan.
Apa Itu Desil?
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif.
Dalam DTSEN, masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok.
Desil 1 mencakup kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah.
Selanjutnya, tingkat kesejahteraan meningkat hingga desil 10.
Dengan demikian, desil 10 berada pada kelompok kesejahteraan relatif paling tinggi.
Namun, desil tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan satu indikator.
Nominal gaji juga tidak otomatis menentukan seseorang masuk desil tertentu.
BPS menggunakan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi dalam proses pemeringkatan.
Karena itu, perubahan satu indikator tidak otomatis mengubah posisi desil seseorang.
Dasar Penentuan Sasaran
Pemerintah menggunakan DTSEN sebagai rujukan bersama untuk perencanaan dan penetapan sasaran berbagai program.
Pemanfaatannya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
BPS bertugas menyusun sekaligus mengelola data tersebut.
DTSEN dibangun melalui integrasi beberapa basis data nasional.
Data itu antara lain berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Pemerintah juga mengintegrasikan data P3KE dan Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta catatan individu.
Data tersebut juga mencakup sekitar 95,98 juta catatan keluarga.
Namun, pemerintah terus melakukan pemutakhiran.
Langkah ini penting karena perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat memengaruhi klasifikasi kesejahteraan.
Kasus Perubahan Desil
Persoalan akurasi desil kini menjadi perhatian publik di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Seorang warga bisa saja mengalami perubahan dari desil, misalnya 1 menjadi desil 9.
Hal tersebut dapat melalu BPS yang kemudian melakukan pengecekan langsung.
Hal ini bisa dilakukan untuk pemutakhiran data, misalnya posisi Timbul berubah menjadi desil 3.
Kasus tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan data.
Sebelum pemerintah menggunakan desil untuk kebijakan yang berdampak luas, termasuk penguatan DTSEN.
Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian dapat mengajukan pembaruan melalui kanal resmi pemerintah.
BPS menyediakan Cek DTSEN
Masyarakat juga dapat menggunakan Cek Bansos maupun SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan.
Namun, pengajuan perubahan tidak otomatis membuat posisi desil langsung berganti.
BPS tetap melakukan penghitungan berdasarkan data dan metode yang berlaku.
Siapkan Sistem Pembatasan
Pemerintah juga mulai menyiapkan sistem teknis untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Purbaya mengatakan proses itu berjalan bersamaan dengan pembenahan DTSEN.
Pemerintah ingin memastikan sistem mampu mengidentifikasi penerima secara tepat sebelum pembatasan diterapkan.
Pertamina sebelumnya sudah memiliki infrastruktur digital melalui program Subsidi Tepat.
Karena itu, pemerintah menilai teknologi untuk melakukan pengendalian pembelian BBM pada dasarnya tersedia.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan mekanisme final yang menghubungkan status desil dengan transaksi Pertalite di SPBU.
Belum Ada Tanggal Penerapan
Sampai Rabu (2/9/2026), pemerintah belum mengumumkan tanggal resmi penerapan pembatasan Pertalite berdasarkan desil.
Pemerintah juga belum menetapkan apakah pembatasan langsung menyasar desil 9 dan 10 secara bersamaan.
Opsi penerapan secara bertahap masih menjadi skenario yang mengemuka.
Desil 10 berpotensi menjadi kelompok pertama yang terkena pembatasan.
Namun, keputusan tersebut tetap menunggu kesiapan sistem dan validitas data.
Karena itu, masyarakat tidak perlu menyimpulkan bahwa warga desil 9 dan 10 sudah dilarang membeli Pertalite.
Untuk saat ini, kebijakan tersebut masih berada pada tahap kajian pemerintah.
Fokus utama pemerintah adalah memastikan dukungan energi tidak salah sasaran.
Pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses akibat kesalahan data.
