Kontrak 1.016 PPPK Luwu Utara Resmi Diperpanjang

JAMLIMA.COM, MASAMBA — Sebanyak 1.016 ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Angkatan IV di Kabupaten Luwu Utara akhirnya mendapat kepastian.

Pemerintah daerah resmi memperpanjang kontrak mereka setelah masa kerja tahap pertama berakhir.

Bupati Luwu Utara, Andi Rahim, menyetujui kebijakan tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya mengusulkan perpanjangan dan berhasil mendapat persetujuan.

BKPSDM dan Bagian Hukum Setda turut menyaksikan proses ini. Langkah ini memastikan aspek legalitas dan administrasi berjalan sesuai aturan.

Kebijakan ini langsung disambut positif, Mayoritas PPPK yang diperpanjang merupakan tenaga guru.

Perpanjangan Berdasarkan Kinerja

Namun demikian, Bupati Andi Rahim menegaskan perpanjangan kontrak pemberiannya tidak secara otomatis.

Pemerintah menilai kinerja setiap PPPK secara objektif sebelum mengambil keputusan.

“Ini bukti kepercayaan pemerintah daerah atas kinerja ASN PPPK,” tegasnya.

Ia meminta seluruh PPPK menjaga semangat kerja. Ia juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan, khususnya di sektor pendidikan.

Menurutnya, PPPK harus menjaga loyalitas dan disiplin sebagai ASN. Ia menegaskan tanggung jawab PPPK setara dengan ASN PNS.

“Fokus kita tetap pada peningkatan kualitas SDM di Luwu Utara,” ujarnya.

Dengan perpanjangan ini, pemerintah ingin menciptakan rasa aman bagi PPPK. Sehingg mereka bisa bekerja lebih tenang dan fokus.

Bupati juga menilai kebijakan ini akan mendorong efektivitas pemerintahan. Pelayanan dasar kepada masyarakat diharapkan semakin maksimal.

Salah satu PPPK, Wiwi Sasmita, mengaku sangat bersyukur. Ia menyebut kebijakan ini menjawab penantian panjang para PPPK.

“Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Bupati atas kebijakannya,” ujarnya.

Ia memastikan akan menjalankan tugas dengan baik. Ia juga berharap kebijakan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja.

Dengan keputusan ini, Pemda Luwu Utara memberikan kepastian bagi ribuan PPPK. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.