Pernyataan itu penting karena perkara ini menyangkut dua direktorat strategis, yakni Sumber Daya Air dan Cipta Karya. Keduanya berkaitan langsung dengan proyek infrastruktur, irigasi, air, dan belanja rutin kementerian.
Dody juga memastikan program prioritas di bidang sumber daya air tetap berjalan meski ada pejabat yang terseret perkara hukum.
“Program prioritas pemerintah wajib dan harus sukses at any cost,” kata Dody.
Namun, proses hukum tetap perlu dipisahkan dari pelaksanaan pelayanan publik. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan, penegakan hukum harus berjalan tanpa menghambat kewajiban negara dalam menyediakan layanan infrastruktur.
Baca juga: Penyebab Mantan Gubernur Sulsel Terseret Korupsi Rp60 Miliar, Kejati Kejar Kelompok yang Terlibat
Penyidik Dalami Keterlibatan Pihak Lain
Kejati DKI Jakarta masih mengembangkan penyidikan. Penyidik memeriksa saksi, ahli keuangan negara, dan para tersangka.
“Saat ini Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan,” kata Dapot.
Penyidik juga menelusuri aset untuk mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.
Pendalaman masih mengarah pada kemungkinan keterlibatan pihak lain dari unsur Kementerian PU, BUMN, maupun swasta.
