KPK Tetapkan 5 Tersangka OTT BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Ditahan
Sebarkan artikel ini
PENETAPAN TERSANGKA - Sejumlah tersangka OTT BNPB mengenakan rompi tahanan KPK setelah penetapan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, Rabu (14/10/2026). (Foto: Ist/Jamlima.com)
Lima tersangka setelah mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Salah satu tersangka ialah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
KPK menyita uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, emas ratusan gram, dan menemukan aset kripto yang masih ditelusuri.
Kasus ini menyangkut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai kebencanaan.
JAMLIMA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
KPK menetapkan kelimanya setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara pada Selasa (13/10/2026) malam.
Pada Rabu (14/10/2026), KPK memastikan seluruh tersangka telah menjalani penahanan di rumah tahanan lembaga antirasuah tersebut.
Salah satu tersangka ialah Bima Setyawan, adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan keterlibatan Bima sebagai tersangka ketika memberikan keterangan di Yogyakarta.
“Ya, terinformasi seperti itu,” kata Setyo, Rabu (14/10/2026).
Menurut Setyo, penyidik menetapkan tersangka berdasarkan dugaan perbuatan melawan hukum.
“Kami tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” ujarnya.
Identitas Lima Tersangka OTT BNPB
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pemberitaan dan dokumentasi penahanan, lima tersangka tersebut ialah:
Bima Setyawan, adik Kepala BNPB yang juga disebut sebagai tenaga ahli.
Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB.
Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen (PPK) BNPB.
Gery Prasetiawan, pihak swasta.
Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.
Gabriel juga menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB.
Kelima tersangka terlihat mengenakan rompi tahanan ketika keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam.
KPK masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
KPK Sita Uang Rp3,3 Miliar, Emas, dan Kripto
Selain menetapkan tersangka, KPK memperbarui nilai barang bukti uang tunai yang diamankan.
Pada informasi awal, nilai uang yang disita mencapai Rp1,4 miliar. Namun, jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi sekitar Rp3,3 miliar.
“Jumlahnya bukan Rp1,4 miliar, tetapi kurang lebih sekitar Rp3,3 miliar,” kata Setyo.
Penyidik juga mengamankan logam mulia dengan berat mencapai ratusan gram.
Selain itu, KPK menemukan aset berbentuk mata uang kripto.
“Ada dalam bentuk kripto, tetapi sedang kami dalami,” ujar Setyo.
KPK berencana berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menelusuri aset tersebut.
Meski demikian, penyidik belum merinci nilai akhir seluruh barang bukti maupun kaitannya dengan masing-masing tersangka.
Dengan demikian, uang Rp3,3 miliar belum dapat disamakan dengan total kerugian negara.
Dugaan Korupsi Berkaitan dengan Dana Kebencanaan
Kasus ini bermula dari penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pengadaan tersebut berkaitan dengan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).
Dana tersebut merupakan salah satu instrumen pembiayaan penanganan keadaan darurat bencana.
Karena itu, penyidik menelusuri proses pengadaan, pihak yang terlibat, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan.
KPK juga mendalami indikasi suap dan konflik kepentingan dalam perkara tersebut.
Namun, rincian proyek, nilai kontrak, dan pembagian peran para tersangka masih memerlukan penjelasan resmi lebih lanjut.
Budi sebelumnya menyampaikan bahwa konstruksi lengkap perkara akan dijelaskan melalui konferensi pers KPK.
Sekretaris Utama BNPB Tidak Menjadi Tersangka
Dalam OTT pada Selasa (13/10/2026), KPK mengamankan 14 orang.
Salah satunya ialah Sekretaris Utama BNPB, Rustian.
Rustian kemudian menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Meski demikian, penyidik tidak menetapkannya sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara saat itu.
KPK menyatakan belum menemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang dapat menjadi dasar penetapan Rustian sebagai tersangka.
Status tersebut berbeda dengan lima orang yang kini menjalani penahanan.
BNPB Hormati Proses Hukum KPK
BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.
Juru Bicara BNPB Berton Padjaitan menegaskan bahwa lembaganya akan bersikap kooperatif.
“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Berton, Selasa (13/10/2026).
Selain itu, BNPB juga menyatakan siap memberikan data dan informasi yang diperlukan penyidik.
Lembaga tersebut memastikan tidak akan mengintervensi proses penegakan hukum.
Kasus ini menyoroti pengawasan Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana.
Dugaan penyimpangan pengadaan berpotensi menghambat bantuan, meski dampaknya belum terbukti.
Hingga Rabu (14/10/2026), KPK telah menahan lima tersangka.
Penyidikan berlanjut dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Sepuluh perusahaan manajer investasi menghadapi agenda tuntutan kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp7,87 triliun. Tiga…
Jaksa meminta hakim menolak seluruh eksepsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa menilai dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU telah memenuhi syarat hukum. Febrie mempersoalkan kejelasan…
Ruben Onsu menambah 18 bukti surat dalam sidang hak asuh anak, Rabu (21/10/2026). Total 31 bukti surat telah diajukan pihak Ruben untuk mendukung gugatannya. Sarwendah…
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam dua perkara korupsi. Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar. Majelis…
Bareskrim Polri menyidik 98 kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi. Kapolri mengungkap indikasi keterlibatan pihak asing dalam sejumlah perkara. Polisi menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, termasuk…
Politisi senior PAN Sulsel, Busrah Abdullah, mendesak pemecatan lima legislator PAN di DPRD Gowa. Muhammad Kasim Sila menjadi sorotan karena pernah memimpin Pansus Hak Angket…
Mahanni Yulindha Pratiwi menjadi Plt Bupati Klaten, belum seminggu setelah dilantik sebagai wakil bupati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyerahkan surat penunjukan pada Jumat, 16…
Khalid Basalamah mengakui pengembalian uang 554.500 dolar AS dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Jaksa mengungkap uang tunai 354.500 dolar AS dan transfer bank sebesar…
Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Aksi menyoroti krisis iklim dan biaya hidup pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Riset…
Korban meninggal: Zulkarnain Abdil Aziz (10), anak penyandang disabilitas, meninggal setelah mengalami kekerasan di Surabaya pada 12 September 2026. Dua anak diperiksa: Polisi mengidentifikasi anak…
Dua kali absen. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak menghadiri pemeriksaan KPK pada 7 dan 15 Oktober 2026. Kembali ke Jakarta. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut…
KMP Batumandi terbakar saat mendekati Dermaga VI Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (20/10/2026). Pendataan sementara mencatat 420 penumpang dan 89 kendaraan. Petugas masih mencocokkan angka tersebut…
Bharatu Valdo meninggal dalam penembakan sesama anggota Polri di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (16/10/2026). Pengacara keluarga mengungkap informasi tidak resmi mengenai empat proyektil di…
Siklon Tropis Champi bergerak di Laut Filipina dan berpotensi meningkatkan gelombang di perairan Indonesia timur. BMKG memperingatkan gelombang 1,25–2,5 meter di Kepulauan Talaud, Laut Maluku,…
Satgas Damai Cartenz menangkap PW (32), buronan pembakaran fasilitas PT Unggul di Papua Tengah. Penangkapan berlangsung di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Senin (19/10/2026). Kebakaran pada…
Majelis hakim PN Jakarta Timur menyatakan eksepsi Roy Suryo tidak dapat diterima, Senin (19/10/2026). Roy Suryo meminta jaksa menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya dalam sidang…
Koalisi Sultra Bersih mendesak KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Nilai dugaan kerugian negara menurut pelapor naik…
36 anggota DPR: MKD mengungkap telah menyidangkan 36 legislator terkait dugaan pelanggaran kode etik. Laporan harian: MKD menerima sekitar dua hingga tiga laporan dugaan pelanggaran…
Presiden Prabowo meminta Danantara mempercepat transformasi PLN dan pengembangan PLTS berkapasitas 100 GWp. Danantara menyiapkan kajian model bisnis PLN untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan…
KPK mengungkap barang bukti OTT BNPB mencapai Rp5,47 miliar, naik dari laporan awal Rp1,4 miliar. Penyidik menyita uang tunai Rp3,35 miliar, valuta asing, emas 325…
Pemerintah menargetkan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028. Penilaian kenaikan kelas akan mempertimbangkan kemampuan akademik dan perkembangan karakter siswa. Presiden Prabowo…
Jumlah penduduk asing di Jepang mencapai 4.281.026 orang pada akhir Juni 2026, tertinggi sepanjang sejarah pencatatan. Dalam enam bulan, populasi warga asing bertambah 155.631 orang…
FAO memilih Istiqamah dari Aceh dan Rulyantina dari Banten sebagai dua dari 100 perempuan inspiratif sektor pangan dan pertanian dunia. Istiqamah mengembangkan kopi berkelanjutan melalui…
Kementerian Agama membuka pengajuan bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid serta musala pada 12–25 Oktober 2026. Besaran bantuan mencapai Rp50 juta untuk masjid dan Rp35 juta…
Kejagung menangkap Direktur PT Toba Pulp Lestari berinisial AL di Medan, Kamis (15/10/2026). Penyidik menetapkan AL sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing periode 2008–2025. Dugaan…
