Danantara Kaji Model Bisnis PLN, Proyek PLTS 100 GWp Dipercepat

---

---

JAMLIMA.COM, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Bersamaan dengan itu, Danantara Indonesia menyiapkan kajian transformasi model bisnis PT PLN (Persero).

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tersebut dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Pertemuan itu melibatkan CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran PLN.

Presiden meminta pembenahan perusahaan berjalan seiring dengan percepatan pemanfaatan energi surya.

“Intinya, bagaimana mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100 gigawatt solar panel,” kata Rosan seusai pertemuan.

Danantara akan bekerja sama dengan PLN untuk menyusun kajian menyeluruh. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Presiden sebagai dasar tindak lanjut.

“Kami diminta untuk melakukan assessment dan juga kemudian mengajukan usulan seperti apa kepada Bapak Presiden,” jelas Rosan.

Danantara Evaluasi Bisnis dan Subsidi PLN

Kajian Danantara akan mencakup efisiensi operasional, produktivitas, dan model bisnis PLN.

Pemerintah berharap transformasi tersebut dapat mengurangi beban subsidi tanpa mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat.

Namun, perubahan model bisnis tidak cukup hanya dengan menekan biaya operasional.

PLN juga perlu memperkuat jaringan transmisi, mengelola risiko investasi, dan menjaga pasokan listrik di seluruh wilayah.

Selain itu, pemerintah meminta PLN meningkatkan kesiapan menghadapi gangguan kelistrikan.

Rosan menilai perusahaan perlu menyempurnakan rencana cadangan atau backup plan agar pelayanan tetap terjaga saat terjadi gangguan.

“Pastinya sudah ada, tapi itu perlu disempurnakan,” ujarnya.

Program PLTS 100 GWp Sudah Dimulai

Program PLTS 100 GWp bukan lagi sebatas rencana awal.

Pemerintah telah meluncurkan program tersebut melalui kegiatan launching dan groundbreaking di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026).

Kegiatan itu juga terhubung dengan proyek PLTS Terapung Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTS Desa Sembur di Kepulauan Riau, serta PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung.

Kementerian ESDM menyebut pengembangan PLTS sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Meski demikian, peluncuran program tidak berarti seluruh kapasitas 100 GWp sudah dibangun.

Pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah kebutuhan teknis, termasuk pembiayaan, lahan, perizinan, dan kesiapan jaringan listrik.

Swasta Didorong Berinvestasi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya membuka peluang keterlibatan perusahaan pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP).

Pemerintah memprioritaskan investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif.

“Kami laporkan bahwa ini yang pertama adalah kami mendorong IPP. Kalau harganya kompetitif, kami kasih IPP,” ujar Bahlil di Gilimanuk, Selasa (25/8/2026).

Sementara itu, Danantara dapat mengambil peran pembiayaan apabila proyek tidak menarik bagi investor swasta.

Skema tersebut memberi pemerintah ruang untuk menggabungkan pendanaan publik dan investasi komersial.

Namun, setiap proyek tetap membutuhkan perhitungan biaya, risiko, serta kepastian pembelian listrik.

Kajian: Potensi Menekan Biaya Listrik

Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), INDEF, SYSTEMIQ, dan Energy Transitions Commission menyoroti manfaat pengembangan energi surya.

Laporan Powering Indonesia’s Growth: A More Electrified, More Renewable Economy with Solar at Its Core menunjukkan potensi penghematan biaya sistem kelistrikan.

Melalui pemodelan tertentu, kombinasi PLTS dan penyimpanan energi berpotensi menghasilkan biaya sistem 5–15 persen lebih rendah pada 2035.

Kajian tersebut juga memproyeksikan pertumbuhan permintaan listrik sekitar 7 persen per tahun dalam skenario peningkatan elektrifikasi.

Namun, proyeksi itu bergantung pada kebijakan, investasi, serta pelaksanaan pembangunan.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menekankan bahwa keberhasilan proyek ditentukan oleh pelaksanaan kebijakan.

“PLTS 100 GWp itu masuk akal atau tidak? Yang bikin masuk akal atau tidak itu adalah eksekusi dari kebijakannya,” kata Deon dalam diskusi di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dengan demikian, besarnya target kapasitas belum otomatis menjamin penurunan biaya listrik.

RUPTL PLN Siapkan Tambahan 69,5 GW

Pengembangan energi bersih juga menjadi bagian penting dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Dokumen tersebut memuat rencana tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW).

Sebanyak 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan, sementara 10,3 GW dialokasikan untuk penyimpanan energi.

Adapun kapasitas pembangkit berbasis energi fosil mencapai 16,6 GW.

Untuk tenaga surya, RUPTL mencantumkan tambahan kapasitas sebesar 17,1 GW.

Angka itu berbeda dari program PLTS 100 GWp yang dikembangkan pemerintah.

Karena itu, kedua target perlu dibedakan berdasarkan cakupan program, satuan kapasitas, dan periode pelaksanaannya.

Transformasi PLN Jadi Penentu Keberhasilan

IESR menilai perubahan kepemimpinan PLN perlu menjadi momentum pembenahan bisnis perusahaan.

Dalam pernyataan pada Kamis (15/10/2026), IESR menyoroti pentingnya efisiensi keuangan, keandalan jaringan, dan integrasi energi terbarukan.

CEO IESR Fabby Tumiwa menyatakan bahwa PLN tidak harus memiliki seluruh pembangkit untuk menjamin pasokan listrik.

Menurutnya, perusahaan perlu memperkuat peran sebagai pengelola sistem kelistrikan yang modern dan efisien.

“PLN yang kuat bukanlah PLN yang harus memiliki semua pembangkit dan mengerjakan seluruh bisnis kelistrikan,” tegas Fabby.

Pengembangan PLTS juga memerlukan baterai penyimpanan atau battery energy storage system (BESS).

Teknologi tersebut membantu menyimpan kelebihan produksi listrik pada siang hari untuk digunakan saat diperlukan.

Selain baterai, PLN membutuhkan jaringan transmisi yang mampu menyalurkan listrik dari lokasi pembangkit menuju pusat konsumsi.

Dalam RUPTL 2025–2034, PLN merencanakan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit.

Infrastruktur tersebut menjadi salah satu penopang pengembangan energi terbarukan nasional.

Hingga Minggu (18/10/2026), pemerintah belum mengumumkan hasil akhir kajian model bisnis PLN yang diminta Presiden pada 14 Oktober.

Belum ada pula rincian baru mengenai pembagian investasi serta jadwal penyelesaian seluruh kapasitas PLTS 100 GWp.

Keberhasilan program akan bergantung pada kesiapan pembiayaan, penguatan jaringan, dan kemampuan PLN menjaga harga serta keandalan listrik.

Dengan demikian, percepatan energi surya dan transformasi PLN menjadi dua agenda yang saling berkaitan dalam pengembangan sistem kelistrikan Indonesia.

---

Baca juga: Darmawan Prasodjo Dicopot dari PLN, Danantara Sebut Penyegaran, Bahlil Singgung Arahan Presiden