Mulai 2027, Siswa Tak Otomatis Naik Kelas, Mendikdasmen Siapkan Aturan Baru
Sebarkan artikel ini
KEBIJAKAN PENDIDIKAN 2027 — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menargetkan penerapan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028. Pemerintah masih menyiapkan aturan teknis pelaksanaannya. (Foto: Ilustrasi/Jamlima.com)
Pemerintah menargetkan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028.
Penilaian kenaikan kelas akan mempertimbangkan kemampuan akademik dan perkembangan karakter siswa.
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana kebijakan yang masih menunggu aturan teknis.
Komisi X DPR meminta pemerintah mengutamakan kompetensi siswa, kesiapan guru, dan pendampingan belajar.
JAMLIMA.COM, JAKARTA — Pemerintah berencana menerapkan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan rencana tersebut di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (17/10/2026).
Menurutnya, pemerintah sedang mengkaji mekanisme kenaikan kelas sekaligus menyiapkan regulasi pelaksanaannya.
“Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insya Allah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan nilai akademik dalam menentukan kenaikan kelas.
Perkembangan karakter dan penguasaan materi pelajaran juga menjadi bagian dari penilaian.
Selain itu, Kemendikdasmen sedang menyusun peraturan menteri dan petunjuk teknis sebagai pedoman bagi sekolah.
Abdul Mu’ti menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana kebijakan tersebut.
Mengapa Siswa Tidak Otomatis Naik Kelas?
Pemerintah menilai mekanisme kenaikan kelas perlu mendorong siswa menguasai materi pelajaran secara lebih baik.
Abdul Mu’ti mengungkapkan adanya keluhan dari kalangan guru terhadap praktik kenaikan kelas sebelumnya.
Karena itu, pemerintah ingin memperkuat motivasi belajar, kompetensi akademik, dan pembentukan karakter.
Meski demikian, kebijakan baru tidak berarti setiap siswa dengan nilai rendah langsung dinyatakan tinggal kelas.
Kriteria penilaian dan mekanisme keputusan masih menunggu aturan resmi.
Aturan Lama Sudah Mengatur Kenaikan Kelas
Sebenarnya, sistem pendidikan Indonesia telah memiliki ketentuan mengenai penentuan kenaikan kelas.
Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 mengatur penilaian hasil belajar sebagai dasar menentukan kenaikan kelas dan kelulusan.
Pasal 10 mengatur pertimbangan laporan kemajuan belajar siswa selama satu tahun ajaran.
Penilaian tersebut mencakup mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan prestasi lainnya.
Sementara itu, Pasal 11 mengatur mekanisme penentuan kenaikan kelas oleh satuan pendidikan berdasarkan pedoman yang berlaku.
Dengan demikian, kebijakan 2027/2028 bukan pertama kalinya Indonesia mengenal kemungkinan siswa tidak naik kelas.
Perubahan yang direncanakan pemerintah lebih berkaitan dengan penguatan mekanisme penilaian dan pelaksanaannya.
DPR Minta Kebijakan Dikaji Matang
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah mempertimbangkan kepentingan siswa sebelum menerapkan kebijakan.
Menurutnya, evaluasi pendidikan harus berfokus pada penguasaan kompetensi, bukan sekadar keputusan naik atau tinggal kelas.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan guru, pendampingan belajar, dan keterlibatan orang tua.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mendukung penguatan kompetensi siswa.
Menurut Unifah, pendidikan tidak cukup hanya menyelesaikan kurikulum atau menghabiskan satu tahun pembelajaran.
Apa Dampaknya bagi Siswa dan Orang Tua?
Rencana kebijakan ini menempatkan kemampuan belajar dan perkembangan siswa sebagai perhatian utama.
Namun, pemerintah masih perlu memperjelas standar penilaian, kesempatan memperbaiki hasil belajar, serta mekanisme pendampingan.
Kejelasan aturan penting agar keputusan kenaikan kelas berlangsung objektif dan tidak merugikan siswa.
Hingga Minggu (18/10/2026), target penerapan tetap mengacu pada tahun ajaran 2027/2028.
Artinya, siswa belum dapat dinyatakan otomatis tinggal kelas hanya berdasarkan pengumuman rencana kebijakan tersebut.
Sekolah dan orang tua masih perlu menunggu ketentuan resmi Kemendikdasmen mengenai mekanisme pelaksanaannya.
Sepuluh perusahaan manajer investasi menghadapi agenda tuntutan kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp7,87 triliun. Tiga…
Jaksa meminta hakim menolak seluruh eksepsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa menilai dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU telah memenuhi syarat hukum. Febrie mempersoalkan kejelasan…
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam dua perkara korupsi. Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar. Majelis…
Bareskrim Polri menyidik 98 kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi. Kapolri mengungkap indikasi keterlibatan pihak asing dalam sejumlah perkara. Polisi menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, termasuk…
Mahanni Yulindha Pratiwi menjadi Plt Bupati Klaten, belum seminggu setelah dilantik sebagai wakil bupati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyerahkan surat penunjukan pada Jumat, 16…
Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Aksi menyoroti krisis iklim dan biaya hidup pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Riset…
Dua kali absen. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak menghadiri pemeriksaan KPK pada 7 dan 15 Oktober 2026. Kembali ke Jakarta. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut…
KMP Batumandi terbakar saat mendekati Dermaga VI Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (20/10/2026). Pendataan sementara mencatat 420 penumpang dan 89 kendaraan. Petugas masih mencocokkan angka tersebut…
Siklon Tropis Champi bergerak di Laut Filipina dan berpotensi meningkatkan gelombang di perairan Indonesia timur. BMKG memperingatkan gelombang 1,25–2,5 meter di Kepulauan Talaud, Laut Maluku,…
Majelis hakim PN Jakarta Timur menyatakan eksepsi Roy Suryo tidak dapat diterima, Senin (19/10/2026). Roy Suryo meminta jaksa menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya dalam sidang…
36 anggota DPR: MKD mengungkap telah menyidangkan 36 legislator terkait dugaan pelanggaran kode etik. Laporan harian: MKD menerima sekitar dua hingga tiga laporan dugaan pelanggaran…
Presiden Prabowo meminta Danantara mempercepat transformasi PLN dan pengembangan PLTS berkapasitas 100 GWp. Danantara menyiapkan kajian model bisnis PLN untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan…
Jumlah penduduk asing di Jepang mencapai 4.281.026 orang pada akhir Juni 2026, tertinggi sepanjang sejarah pencatatan. Dalam enam bulan, populasi warga asing bertambah 155.631 orang…
FAO memilih Istiqamah dari Aceh dan Rulyantina dari Banten sebagai dua dari 100 perempuan inspiratif sektor pangan dan pertanian dunia. Istiqamah mengembangkan kopi berkelanjutan melalui…
Kementerian Agama membuka pengajuan bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid serta musala pada 12–25 Oktober 2026. Besaran bantuan mencapai Rp50 juta untuk masjid dan Rp35 juta…
Kejagung menangkap Direktur PT Toba Pulp Lestari berinisial AL di Medan, Kamis (15/10/2026). Penyidik menetapkan AL sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing periode 2008–2025. Dugaan…
OJK menyetujui penggabungan 117 BPR dan BPRS menjadi 33 bank hingga September 2026. Lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya masih menjalani proses perizinan. Merger…
Darmawan Prasodjo digantikan Suroso Isnandar sebagai Direktur Utama PLN melalui RUPSLB, Rabu (14/10/2026). Danantara mendorong penguatan manajemen PLN untuk meningkatkan keandalan pasokan dan pelayanan pelanggan….
Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN pada Kamis, (15/10/2026). Mayjen TNI Sriyanto dilantik sebagai Wakil Kepala BPGMN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/M…
Lima tersangka setelah mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026. Salah satu tersangka ialah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga…
46 orangutan diselamatkan dari kawasan terdampak karhutla di Kalimantan Barat sejak Agustus hingga 9 Oktober 2026. Delapan orangutan kembali ke hutan melalui translokasi ke Hutan…
Pemerintah merealisasikan belanja bansos Rp115,8 triliun hingga 30 September 2026, setara 71,2 persen dari pagu APBN. Program Keluarga Harapan (PKH) menerima Rp21,8 triliun, sedangkan bantuan…
Bea Cukai mengamankan 1,2 miliar batang rokok ilegal hingga September 2026. Penindakan mencapai 15.307 kali, meningkat 9,2 persen secara tahunan. Hingga Agustus, barang bukti mencapai…
Komarudin Watubun menyarankan Gibran mundur menyusul putusan MK terkait dokumen pendidikannya. Deddy Sitorus membuka peluang hak angket dan panitia khusus DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut….
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa, 6 Oktober 2026. Regulasi ini memuat 23 bab dan 313 pasal. UU Ketenagakerjaan baru mengatur 13 ketentuan, termasuk…
