Khalid Basalamah Kembalikan Uang Rp9 Miliar ke KPK, Jaksa Ungkap Rinciannya
Sebarkan artikel ini
PENGEMBALIAN UANG - Khalid Basalamah memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (20/10/2026). Jaksa mengungkap pengembalian uang senilai 554.500 dolar AS kepada KPK. (Foto: Ilustrasi/Jamlima.com)
Khalid Basalamah mengakui pengembalian uang 554.500 dolar AS dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Jaksa mengungkap uang tunai 354.500 dolar AS dan transfer bank sebesar 200.000 dolar AS.
Khalid mengaku membayar 4.500 dolar AS per jemaah karena menganggapnya sebagai biaya visa haji.
Khalid masih berstatus saksi, sementara jaksa mendalami aliran dana dalam perkara tersebut.
JAMLIMA.COM, JAKARTA – Pendakwah Khalid Basalamah membenarkan pengembalian uang senilai 554.500 dolar AS kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jumlah itu setara sekitar Rp9 miliar, bergantung pada nilai tukar.
Pengakuan Khalid terungkap saat ia bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Jaksa Ungkap Rincian Uang Khalid Basalamah
Dalam persidangan, jaksa menelusuri pengembalian uang melalui staf Khalid bernama Muhamad Ulfi Makhrija.
Jaksa lebih dahulu menanyakan apakah Khalid mengetahui penyerahan uang ke rekening penampungan KPK.
“Setahu Bapak, apakah staf Bapak pernah menitipkan sejumlah uang ke rekening penampungan KPK?” tanya jaksa.
“Iya,” jawab Khalid.
Jaksa kemudian memeriksa barang bukti uang tunai sebesar 354.500 dolar AS.
Uang itu terdiri atas 3.545 lembar pecahan 100 dolar AS.
Selain uang tunai, penyidik turut menyita dana sebesar 200.000 dolar AS melalui transfer Bank BNI.
Dana tersebut masuk dalam lima transaksi, yakni 37.000 dolar AS, 13.000 dolar AS, dan tiga kali transfer masing-masing 50.000 dolar AS.
Khalid membenarkan rincian transaksi tersebut.
Total uang yang dibahas dalam persidangan mencapai 554.500 dolar AS.
Khalid Mengira Pembayaran untuk Visa Haji
Jaksa juga mendalami pembayaran tambahan dalam keberangkatan haji pada 2024.
Khalid mengaku membayar 4.500 dolar AS per jemaah melalui PT Muhibbah Mulia Wisata.
Menurut Khalid, pihaknya memahami pembayaran tersebut sebagai biaya pengurusan visa haji.
“Nggak, saya nggak paham sama sekali kalau itu percepatan, karena kami cuma tahu ini ada visa dan visa itu bisa dipakai,” kata Khalid.
Dalam pemeriksaan, jaksa turut menyinggung tawaran fasilitas maktab VIP kepada jemaah.
Keterangan Khalid menjadi bagian dari pendalaman dugaan biaya percepatan keberangkatan haji khusus.
Kasus Kuota Haji Rugikan Negara Rp622 Miliar
Perkara ini menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama tiga terdakwa lainnya.
Mereka ialah Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Asrul Azis Taba, dan Ismail Adham.
Jaksa mendakwa para terdakwa dalam perkara yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp622,09 miliar.
Nilai tersebut mengacu pada penghitungan kerugian negara yang digunakan dalam dakwaan.
Persidangan masih menguji dugaan penyimpangan pembagian kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023–2024.
Pengembalian Uang Tidak Otomatis Membuktikan Korupsi
Pengembalian 554.500 dolar AS menjadi salah satu fakta yang diperiksa jaksa dalam persidangan.
Namun, pengembalian uang tidak otomatis membuktikan Khalid terlibat tindak pidana korupsi.
Sebaliknya, pengembalian dana juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur pelanggaran terbukti.
Dalam persidangan Selasa (20/10/2026), Khalid memberikan keterangan sebagai saksi.
Majelis hakim masih harus menilai keterangan para saksi dan seluruh alat bukti sebelum memutus perkara.
Sepuluh perusahaan manajer investasi menghadapi agenda tuntutan kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp7,87 triliun. Tiga…
Jaksa meminta hakim menolak seluruh eksepsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa menilai dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU telah memenuhi syarat hukum. Febrie mempersoalkan kejelasan…
Ruben Onsu menambah 18 bukti surat dalam sidang hak asuh anak, Rabu (21/10/2026). Total 31 bukti surat telah diajukan pihak Ruben untuk mendukung gugatannya. Sarwendah…
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam dua perkara korupsi. Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar. Majelis…
Bareskrim Polri menyidik 98 kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi. Kapolri mengungkap indikasi keterlibatan pihak asing dalam sejumlah perkara. Polisi menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, termasuk…
Politisi senior PAN Sulsel, Busrah Abdullah, mendesak pemecatan lima legislator PAN di DPRD Gowa. Muhammad Kasim Sila menjadi sorotan karena pernah memimpin Pansus Hak Angket…
Korban meninggal: Zulkarnain Abdil Aziz (10), anak penyandang disabilitas, meninggal setelah mengalami kekerasan di Surabaya pada 12 September 2026. Dua anak diperiksa: Polisi mengidentifikasi anak…
Dua kali absen. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak menghadiri pemeriksaan KPK pada 7 dan 15 Oktober 2026. Kembali ke Jakarta. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut…
Bharatu Valdo meninggal dalam penembakan sesama anggota Polri di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (16/10/2026). Pengacara keluarga mengungkap informasi tidak resmi mengenai empat proyektil di…
Satgas Damai Cartenz menangkap PW (32), buronan pembakaran fasilitas PT Unggul di Papua Tengah. Penangkapan berlangsung di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Senin (19/10/2026). Kebakaran pada…
Majelis hakim PN Jakarta Timur menyatakan eksepsi Roy Suryo tidak dapat diterima, Senin (19/10/2026). Roy Suryo meminta jaksa menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya dalam sidang…
Koalisi Sultra Bersih mendesak KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Nilai dugaan kerugian negara menurut pelapor naik…
KPK mengungkap barang bukti OTT BNPB mencapai Rp5,47 miliar, naik dari laporan awal Rp1,4 miliar. Penyidik menyita uang tunai Rp3,35 miliar, valuta asing, emas 325…
Kejagung menangkap Direktur PT Toba Pulp Lestari berinisial AL di Medan, Kamis (15/10/2026). Penyidik menetapkan AL sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing periode 2008–2025. Dugaan…
Darmawan Prasodjo digantikan Suroso Isnandar sebagai Direktur Utama PLN melalui RUPSLB, Rabu (14/10/2026). Danantara mendorong penguatan manajemen PLN untuk meningkatkan keandalan pasokan dan pelayanan pelanggan….
Satgas Damai Cartenz menangkap RS (37) dan SW (33) di Waena, Jayapura, Kamis (15/10/2026). RS menjadi tersangka karena diduga memperantarai penjualan amunisi, sedangkan SW masih…
Mendagri memberhentikan Husniah Talenrang dengan tidak hormat melalui keputusan tertanggal 14 Oktober 2026. DPRD Gowa meminta tujuh pejabat yang dinonaktifkan pada masa kepemimpinan Husniah kembali…
Sidang vonis pembunuhan cucu Mpok Nori dilaporkan ditunda di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026). Pembacaan putusan terkendala kebutuhan penerjemah bagi terdakwa Rashad Fouad Tareq…
KPK mengamankan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama 19 orang, Kamis (15/10/2026). Penyidik menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar yang masih dalam proses penghitungan. KPK…
Pemberhentian: Mendagri menerbitkan SK pemberhentian Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa pada Rabu (14/10/2026). Pengganti: Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati…
Lima tersangka setelah mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026. Salah satu tersangka ialah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga…
Mantan Kadis ESDM Jawa Timur, Aris Mukiyono, menjalani sidang dakwaan kasus dugaan korupsi perizinan, Rabu (14/10/2026). Jaksa mendakwa Aris menerima sekitar Rp4,09 miliar terkait pengurusan…
Fee percepatan haji mencapai 4.500 dolar AS per jemaah, setara sekitar Rp80 juta berdasarkan kurs perkiraan Rp17.800 per dolar AS. Saksi menyebut dugaan aliran uang…
Sebanyak 3.510 narapidana berisiko tinggi dipindahkan ke Nusakambangan sejak November 2024 hingga 11 Oktober 2026. Sebanyak 349 narapidana dipindahkan pada 1–11 Oktober 2026, termasuk 36…
