Hasil Geledah Kasus ATR/BPN, KPK Temukan Petunjuk Aliran Uang hingga Dokumen SHGB
Sebarkan artikel ini
GELEDAH ATR/BPN — Ilustrasi petugas membawa koper seusai penggeledahan rumah Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN Lampri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat, (18/9/2026). KPK menemukan petunjuk dugaan aliran uang terkait kasus dugaan korupsi pengurusan HGB.(Foto:Ilus/Jamlima.com)
KPK menemukan petunjuk dugaan aliran uang dari penggeledahan rumah Dirjen PPTR ATR/BPN Lampri.
Dokumen SHGB, dokumen keuangan, dan barang bukti elektronik turut disita dari sejumlah lokasi.
Bukti tersebut didalami untuk menelusuri konstruksi perkara dan keterlibatan pihak terkait.
JAMLIMA.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah bukti baru setelah menggeledah beberapa lokasi terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Temuan terbaru berasal dari rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri, di Bekasi, Jawa Barat.
Dalam penggeledahan Jumat, (18/9/2026), penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik.
KPK menyebut barang bukti tersebut memuat petunjuk dugaan aliran uang yang berkaitan dengan perkara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mendalami temuan itu untuk melihat kaitannya dengan konstruksi perkara.
Namun, KPK belum mengungkap tujuan aliran uang maupun pihak yang diduga menerimanya.
Tiga Ruang Dirjen Digeledah
Sebelumnya, KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Kamis, (17/9/2026).
Penyidik menyisir ruangan Dirjen PPTR Lampri.
Selain itu, KPK menggeledah ruangan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya.
Penyidik juga mendatangi ruangan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi.
Tak hanya itu, sejumlah direktorat yang berkaitan dengan perkara ikut diperiksa.
Dari lokasi tersebut, KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik terkait proses serta mekanisme layanan pertanahan.
Selanjutnya, penyidik menganalisis barang bukti tersebut untuk menelusuri rangkaian perkara dan keterlibatan pihak terkait.
KPK menegaskan ruang Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid tidak termasuk lokasi yang digeledah.
Dokumen SHGB dan Keuangan Disita
Setelah menggeledah kantor ATR/BPN, penyidik bergerak ke kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur pada Jumat, (18/9/2026).
Dari lokasi ini, KPK menyita dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB yang berkaitan dengan perkara.
Penyidik juga mengamankan dokumen keuangan Summarecon.
Selain itu, KPK menemukan dokumen yang berkaitan dengan PT Kencana Jayaproperti Agung, perusahaan yang mengelola Summarecon Bogor.
KPK turut menyita barang bukti elektronik terkait proses pemblokiran sengketa tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Temuan tersebut kini menjadi bahan penyidik untuk menelusuri hubungan antara perusahaan, proses pengurusan pertanahan, dan pihak di lingkungan ATR/BPN.
KPK Telusuri Jalur Uang
Rangkaian penggeledahan membuat arah penyidikan semakin luas.
Kini, KPK memegang dokumen layanan pertanahan, dokumen SHGB, dokumen keuangan, serta barang bukti elektronik.
Sebagian bukti juga berkaitan dengan sengketa tanah dan dugaan aliran uang.
Selain itu, penyidik mendalami dugaan penerimaan lain di luar perkara suap yang menjadi awal penyidikan.
KPK sebelumnya menyatakan penggeledahan bertujuan melengkapi alat bukti sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK di kawasan Jabodetabek pada Senin, (14/9/2026).
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Setelah OTT, penyidikan bergerak pada penelusuran dokumen, komunikasi elektronik, transaksi keuangan, serta hubungan antarpihak.
Selanjutnya, KPK akan menggunakan hasil analisis barang bukti untuk menentukan arah penyidikan berikutnya.
OJK menjatuhkan denda Rp2,1 triliun kepada tiga pihak dalam kasus yang berkaitan dengan saham DSSA, BREN, dan CUAN. Manipulasi perdagangan DSSA berlangsung secara terencana dan…
Majelis hakim memutuskan keberatan Febrie Adriansyah akan dinilai bersama putusan akhir. Persidangan dugaan pemerasan Rp55 miliar dan pencucian uang berlanjut ke tahap pembuktian. Hakim menilai…
Mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, resmi ditahan penyidik Kortas Tipikor Polri, Senin (26/10/2026). Penyidik menahan Husniah selama 20 hari di Rutan Polda Sulsel, hingga…
Polda Jawa Barat menetapkan seorang dokter sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang berusia empat tahun. Pemeriksaan laboratorium pada Januari 2026 menemukan infeksi…
Seorang pria berinisial F di Bangkalan dilaporkan atas dugaan penipuan berkedok ajaran agama dengan kerugian sekitar Rp1,3 miliar. Terlapor diduga mengaku sebagai Imam Mahdi dan…
Anggota DPRD Mempawah, Choirussaib, menjadi tersangka dugaan pembakaran lahan di Kalimantan Barat. Polisi menetapkan tiga tersangka pada 8 Oktober 2026 dan menahan mereka pada 15…
Polri, BNN, dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin HCl melalui kapal tanker MT Global 168 di perairan Sumatera Utara. Kapal berbendera Mongolia tersebut…
KPK menggeledah Kantor BPK Jawa Tengah di Semarang pada Kamis (22/10/2026). Penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah, dokumen, dan barang bukti elektronik. Penggeledahan berkaitan…
Mantan sopir Inara Rusli, Agung Eko Maryanto, menjadi tersangka kasus dugaan akses ilegal rekaman CCTV. Kuasa hukum Inara menyebut Agung telah ditahan Bareskrim Polri selama…
KPK mencatat 23 operasi tangkap tangan sepanjang 2026 hingga 15 Oktober. Banyaknya OTT belum otomatis membuktikan keberhasilan atau kegagalan pemberantasan korupsi. Lemahnya pengawasan dan terbukanya…
Sepuluh perusahaan manajer investasi menghadapi agenda tuntutan kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp7,87 triliun. Tiga…
Jaksa meminta hakim menolak seluruh eksepsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa menilai dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU telah memenuhi syarat hukum. Febrie mempersoalkan kejelasan…
Ruben Onsu menambah 18 bukti surat dalam sidang hak asuh anak, Rabu (21/10/2026). Total 31 bukti surat telah diajukan pihak Ruben untuk mendukung gugatannya. Sarwendah…
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam dua perkara korupsi. Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar. Majelis…
Bareskrim Polri menyidik 98 kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi. Kapolri mengungkap indikasi keterlibatan pihak asing dalam sejumlah perkara. Polisi menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, termasuk…
Politisi senior PAN Sulsel, Busrah Abdullah, mendesak pemecatan lima legislator PAN di DPRD Gowa. Muhammad Kasim Sila menjadi sorotan karena pernah memimpin Pansus Hak Angket…
Khalid Basalamah mengakui pengembalian uang 554.500 dolar AS dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Jaksa mengungkap uang tunai 354.500 dolar AS dan transfer bank sebesar…
Korban meninggal: Zulkarnain Abdil Aziz (10), anak penyandang disabilitas, meninggal setelah mengalami kekerasan di Surabaya pada 12 September 2026. Dua anak diperiksa: Polisi mengidentifikasi anak…
Dua kali absen. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak menghadiri pemeriksaan KPK pada 7 dan 15 Oktober 2026. Kembali ke Jakarta. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut…
Bharatu Valdo meninggal dalam penembakan sesama anggota Polri di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (16/10/2026). Pengacara keluarga mengungkap informasi tidak resmi mengenai empat proyektil di…
Satgas Damai Cartenz menangkap PW (32), buronan pembakaran fasilitas PT Unggul di Papua Tengah. Penangkapan berlangsung di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Senin (19/10/2026). Kebakaran pada…
Majelis hakim PN Jakarta Timur menyatakan eksepsi Roy Suryo tidak dapat diterima, Senin (19/10/2026). Roy Suryo meminta jaksa menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya dalam sidang…
Koalisi Sultra Bersih mendesak KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Nilai dugaan kerugian negara menurut pelapor naik…
KPK mengungkap barang bukti OTT BNPB mencapai Rp5,47 miliar, naik dari laporan awal Rp1,4 miliar. Penyidik menyita uang tunai Rp3,35 miliar, valuta asing, emas 325…
Kejagung menangkap Direktur PT Toba Pulp Lestari berinisial AL di Medan, Kamis (15/10/2026). Penyidik menetapkan AL sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing periode 2008–2025. Dugaan…
