KPK Periksa Lagi Sestama BNPB, Usut Pengadaan Dana Bencana Rp148 Miliar
Sebarkan artikel ini
KORUPSI DANA BNPB — Ilustrasi penyidikan KPK terhadap dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa penanggulangan bencana di BNPB dengan nilai pengadaan sekitar Rp148 miliar. (Foto: Ilustrasi/Jamlima.com)
KPK dilaporkan kembali memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian bersama tujuh saksi, Selasa (27/10/2026).
Penyidik mengusut dugaan korupsi pengadaan dana bencana senilai sekitar Rp148 miliar sepanjang 2024–2026.
Lima tersangka telah ditetapkan. KPK juga menyita uang, emas, aset kripto, dan kendaraan terkait perkara.
Pengembangan penyidikan mencakup dugaan konflik kepentingan, aliran dana, dan keterlibatan dua prajurit TNI aktif.
JAKARTA, JAMLIMA.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dilaporkan kembali menjalani pemeriksaan bersama tujuh saksi lainnya, Selasa (27/10/2026).
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana.
KPK sebelumnya mengungkap pengadaan senilai sekitar Rp148 miliar yang diduga melibatkan perusahaan terafiliasi tersangka selama 2024–2026.
Angka tersebut merupakan nilai pengadaan yang diselidiki, bukan jumlah kerugian negara yang telah ditetapkan.
Rustian Kembali Diperiksa KPK
Rustian sebelumnya termasuk pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026.
Namun, KPK tidak menetapkannya sebagai tersangka setelah pemeriksaan awal.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan keputusan tersebut pada Rabu (14/10/2026).
“Hasil ekspose, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama,” kata Setyo.
Meski demikian, penyidik tetap dapat meminta keterangan tambahan untuk memperjelas rangkaian peristiwa.
Hingga informasi terakhir yang terkonfirmasi, Rustian berstatus saksi.
Penyidikan BNPB mencakup dugaan konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan barang penanggulangan bencana.
Salah satu tersangka ialah Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.
KPK menduga sejumlah perusahaan yang memperoleh proyek memiliki hubungan dengan Bima.
Nilai pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar, terdiri atas Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.
Penyidik juga mendalami dugaan pengaturan pemenang proyek.
“Ada dugaan beberapa proyek ini memang sengaja di-plotting untuk dimenangkan pihak-pihak tertentu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (21/10/2026).
Selain itu, KPK menelusuri dugaan penggunaan dana terkait perkara untuk pembelian saham.
Salah satu transaksi yang diperiksa berkaitan dengan 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia Tbk. (MDLA).
Lima Tersangka dan Penyitaan Aset
KPK menetapkan lima tersangka pada 14 Oktober 2026.
Mereka ialah Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarian.
Richard merupakan tenaga ahli Kepala BNPB. Gabriel menjabat pejabat pembuat komitmen, sedangkan Gery merupakan Direktur PT Trans Lintas Selaras.
Sementara itu, Syifa berasal dari pihak swasta.
Dalam dugaan suap, KPK menyebut Richard menerima Rp2,38 miliar melalui perantara dari Gery selama Januari–September 2026.
Penyidik juga menduga terdapat pemberian Rp140 juta kepada Gabriel.
KPK kemudian mengamankan barang bukti senilai sekitar Rp5,47 miliar, termasuk uang tunai, emas, dan aset kripto.
Selain itu, penyidik menyita sejumlah kendaraan, termasuk BMW, BYD, dan AION.
Pengadaan Peralatan Bencana Ikut Diselidiki
Penyidikan tidak hanya menyangkut pengadaan alat komunikasi untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
KPK turut mendalami pengadaan tenda, selimut, pompa air, dan perahu karet.
Barang tersebut memiliki fungsi penting dalam evakuasi serta pelayanan masyarakat terdampak bencana.
Karena itu, perkara ini juga menyoroti pengawasan pengadaan darurat yang harus berjalan cepat tanpa mengabaikan akuntabilitas.
Namun, dugaan penyimpangan pengadaan tidak otomatis membuktikan seluruh barang bermasalah atau tidak diterima masyarakat.
KPK Koordinasi dengan TNI
Pengembangan perkara turut menyentuh dugaan keterlibatan dua prajurit TNI aktif.
KPK telah menyurati Panglima TNI untuk mengoordinasikan penanganan perkara.
Selain itu, KPK menyampaikan informasi kepada Pusat Polisi Militer TNI mengenai peran Suharyanto yang muncul dalam penyidikan.
Hingga informasi yang telah terkonfirmasi, Suharyanto belum diumumkan sebagai tersangka.
Keterlibatan pidana setiap pihak tetap harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan proses hukum.
Penyidikan korupsi dana BNPB kini berfokus pada dugaan pengaturan pengadaan dan penelusuran aliran uang.
Perkara ini sekaligus menguji akuntabilitas penggunaan dana darurat yang semestinya mendukung pertolongan cepat bagi masyarakat terdampak bencana.
Pembatalan mendadak. Rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Makassar pada Rabu, 28 Oktober 2026, batal. Pemprov Sulsel menerima informasi penundaan sehari sebelumnya. Agenda nasional terdampak….
Dua anak Menteri Haji dan Umrah mundur dari jabatan tenaga ahli pada Senin, 26 Oktober 2026. Keduanya sebelumnya membantu pembentukan Badan Penyelenggara Haji secara sukarela…
Pemerintah menyiapkan Rp883,4 miliar untuk stimulus transportasi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Penerbangan domestik menerima Rp722 miliar atau 81,7 persen dari total anggaran. Kereta…
Auditor BPK memaparkan 18 penyimpangan pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 dalam persidangan di Jakarta. Pemeriksaan BPK menyoroti pengisian kuota oleh 8.151 jemaah yang dinilai tidak…
Total biaya haji 2027 naik 12,65 persen menjadi rata-rata Rp98,47 juta per jemaah. Sisa pelunasan turun Rp3,38 juta menjadi Rp23,05 juta dibandingkan 2026. Subsidi pemerintah…
OJK menjatuhkan denda Rp2,1 triliun kepada tiga pihak dalam kasus yang berkaitan dengan saham DSSA, BREN, dan CUAN. Manipulasi perdagangan DSSA berlangsung secara terencana dan…
PERADI Nusantara dan LPTMKRI mendeklarasikan layanan pendampingan hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan pada Minggu (25/10/2026). Pendampingan menyasar tenaga medis yang menghadapi pengaduan atau gugatan…
Presiden Prabowo Subianto menjanjikan peningkatan aliran anggaran ke daerah dan meminta kepala daerah tidak khawatir. Pemerintah menetapkan Transfer ke Daerah (TKD) 2027 sebesar Rp735 triliun,…
Majelis hakim memutuskan keberatan Febrie Adriansyah akan dinilai bersama putusan akhir. Persidangan dugaan pemerasan Rp55 miliar dan pencucian uang berlanjut ke tahap pembuktian. Hakim menilai…
Mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, resmi ditahan penyidik Kortas Tipikor Polri, Senin (26/10/2026). Penyidik menahan Husniah selama 20 hari di Rutan Polda Sulsel, hingga…
Polda Jawa Barat menetapkan seorang dokter sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang berusia empat tahun. Pemeriksaan laboratorium pada Januari 2026 menemukan infeksi…
Pemerintah menyiapkan Program Satu Orang Satu Rekening bagi sekitar 25 juta warga yang belum memiliki rekening bank. Anggaran awal mencapai Rp1,28 triliun, dengan rencana setoran…
BPOM menerbitkan 43 izin edar produk obat TBC selama Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Kemenkes mencatat 666.985 kasus TBC ditemukan hingga Oktober 2026, dari estimasi…
Seorang pria berinisial F di Bangkalan dilaporkan atas dugaan penipuan berkedok ajaran agama dengan kerugian sekitar Rp1,3 miliar. Terlapor diduga mengaku sebagai Imam Mahdi dan…
Anggota DPRD Mempawah, Choirussaib, menjadi tersangka dugaan pembakaran lahan di Kalimantan Barat. Polisi menetapkan tiga tersangka pada 8 Oktober 2026 dan menahan mereka pada 15…
Polda Jawa Timur meluncurkan Polisi Jogo Sekolah pada Rabu, (21/10/2026). Polda Metro Jaya lebih dahulu membentuk Polisi Siswa Keamanan Sekolah pada 17 November 2025. Jawa…
Polri, BNN, dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin HCl melalui kapal tanker MT Global 168 di perairan Sumatera Utara. Kapal berbendera Mongolia tersebut…
KPK menggeledah Kantor BPK Jawa Tengah di Semarang pada Kamis (22/10/2026). Penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah, dokumen, dan barang bukti elektronik. Penggeledahan berkaitan…
Mantan sopir Inara Rusli, Agung Eko Maryanto, menjadi tersangka kasus dugaan akses ilegal rekaman CCTV. Kuasa hukum Inara menyebut Agung telah ditahan Bareskrim Polri selama…
KPK mencatat 23 operasi tangkap tangan sepanjang 2026 hingga 15 Oktober. Banyaknya OTT belum otomatis membuktikan keberhasilan atau kegagalan pemberantasan korupsi. Lemahnya pengawasan dan terbukanya…
Sepuluh perusahaan manajer investasi menghadapi agenda tuntutan kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp7,87 triliun. Tiga…
Jaksa meminta hakim menolak seluruh eksepsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa menilai dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU telah memenuhi syarat hukum. Febrie mempersoalkan kejelasan…
Ruben Onsu menambah 18 bukti surat dalam sidang hak asuh anak, Rabu (21/10/2026). Total 31 bukti surat telah diajukan pihak Ruben untuk mendukung gugatannya. Sarwendah…
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam dua perkara korupsi. Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar. Majelis…
Bareskrim Polri menyidik 98 kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi. Kapolri mengungkap indikasi keterlibatan pihak asing dalam sejumlah perkara. Polisi menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, termasuk…
