Dua Anak Menteri Haji Mundur, Siapa yang Meloloskan Mereka?
Sebarkan artikel ini
PENGUNDURAN DIRI TENAGA AHLI — Ilustrasi pengunduran diri dua anak Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dari jabatan tenaga ahli setelah pengangkatan keduanya menuai kritik publik terkait dugaan nepotisme, Senin (26/10/2026). (Foto: Grafis/Jamlima.com)
Dua anak Menteri Haji dan Umrah mundur dari jabatan tenaga ahli pada Senin, 26 Oktober 2026.
Keduanya sebelumnya membantu pembentukan Badan Penyelenggara Haji secara sukarela sejak 2024.
Pengunduran diri menyusul kritik publik terkait dugaan nepotisme dalam pengangkatan tenaga ahli.
Kementerian akan mencari pengganti, sementara transparansi mekanisme pengangkatan menjadi sorotan.
JAMLIMA.COM, JAKARTA — Dua anak Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mundur dari jabatan tenaga ahli. Namun, muncul pertanyaan baru: bagaimana keduanya memperoleh jabatan tersebut?
Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz menyerahkan pengunduran diri yang diterima pimpinan kementerian pada Senin (26/10/2026).
Keputusan itu menyusul kritik publik mengenai dugaan nepotisme dalam pengangkatan anggota keluarga menteri.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan pengunduran diri tersebut.
“Pak Menteri dan saya sudah menerima pengunduran diri dua orang tenaga ahli. Jadi, secara resmi dua orang tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri,” kata Dahnil.
Pernyataan itu kembali ditegaskan saat Dahnil dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dari Relawan Menjadi Tenaga Ahli
Dahnil menjelaskan bahwa keterlibatan kedua anak menteri bermula ketika Badan Penyelenggara Haji dibentuk pada akhir Oktober 2024.
Saat itu, lembaga tersebut belum memiliki kantor, anggaran, maupun aparatur sipil negara yang memadai.
Karena membutuhkan bantuan, pimpinan lembaga melibatkan sejumlah orang terdekat, termasuk kedua anak menteri dan beberapa santri.
Mereka membantu secara sukarela tanpa menerima honorarium selama sekitar tiga hingga empat bulan.
Seiring perkembangan organisasi menjadi kementerian, keduanya kemudian memperoleh jabatan resmi sebagai tenaga ahli.
Menurut Dahnil, Barbarossa dan Gibran membantu pekerjaan operasional, komunikasi internal dan eksternal, serta memberikan masukan kepada pimpinan.
Namun, riwayat membantu secara sukarela berbeda dengan mekanisme pengangkatan sebagai tenaga ahli pemerintah.
Perbedaan inilah yang menjadi titik penting dalam polemik tersebut.
Persoalan Pengangkatan Belum Sepenuhnya Terjawab
Keterangan kementerian menjelaskan alasan keterlibatan kedua anak menteri sejak awal pembentukan lembaga.
Namun, penjelasan tersebut belum merinci seluruh prosedur administratif pengangkatan keduanya sebagai tenaga ahli.
Misalnya, persyaratan jabatan, proses penilaian kompetensi, dan dasar penetapan.
Hubungan keluarga dengan pejabat tidak otomatis membuktikan nepotisme.
Akan tetapi, kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan apabila proses pengangkatan tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai.
Karena itu, transparansi menjadi penting untuk membedakan kebutuhan organisasi dari potensi penyalahgunaan kewenangan.
Kementerian Haji Akan Mencari Pengganti
Dahnil menyatakan keputusan mundur merupakan respons terhadap pro dan kontra di masyarakat.
Menurutnya, kementerian ingin menjaga integritas lembaga dari praktik yang bertentangan dengan etika pemerintahan.
Setelah pengunduran diri diterima, kementerian berencana mengisi kembali dua posisi tenaga ahli tersebut.
Penunjukan pengganti menjadi kewenangan Menteri Haji dan Umrah.
Hingga Selasa (27/10/2026), belum ada nama pengganti yang diumumkan dalam keterangan yang tersedia.
Dengan demikian, perhatian berikutnya tertuju pada proses pengisian jabatan yang kosong.
Pengunduran diri mengakhiri masa jabatan kedua anak menteri.
Namun, keterbukaan proses pengangkatan menjadi ukuran penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kementerian Haji dan Umrah.
Pembatalan mendadak. Rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Makassar pada Rabu, 28 Oktober 2026, batal. Pemprov Sulsel menerima informasi penundaan sehari sebelumnya. Agenda nasional terdampak….
KPK dilaporkan kembali memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian bersama tujuh saksi, Selasa (27/10/2026). Penyidik mengusut dugaan korupsi pengadaan dana bencana senilai sekitar Rp148 miliar sepanjang…
Pemerintah menyiapkan Rp883,4 miliar untuk stimulus transportasi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Penerbangan domestik menerima Rp722 miliar atau 81,7 persen dari total anggaran. Kereta…
Auditor BPK memaparkan 18 penyimpangan pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 dalam persidangan di Jakarta. Pemeriksaan BPK menyoroti pengisian kuota oleh 8.151 jemaah yang dinilai tidak…
Total biaya haji 2027 naik 12,65 persen menjadi rata-rata Rp98,47 juta per jemaah. Sisa pelunasan turun Rp3,38 juta menjadi Rp23,05 juta dibandingkan 2026. Subsidi pemerintah…
OJK menjatuhkan denda Rp2,1 triliun kepada tiga pihak dalam kasus yang berkaitan dengan saham DSSA, BREN, dan CUAN. Manipulasi perdagangan DSSA berlangsung secara terencana dan…
PERADI Nusantara dan LPTMKRI mendeklarasikan layanan pendampingan hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan pada Minggu (25/10/2026). Pendampingan menyasar tenaga medis yang menghadapi pengaduan atau gugatan…
Presiden Prabowo Subianto menjanjikan peningkatan aliran anggaran ke daerah dan meminta kepala daerah tidak khawatir. Pemerintah menetapkan Transfer ke Daerah (TKD) 2027 sebesar Rp735 triliun,…
Majelis hakim memutuskan keberatan Febrie Adriansyah akan dinilai bersama putusan akhir. Persidangan dugaan pemerasan Rp55 miliar dan pencucian uang berlanjut ke tahap pembuktian. Hakim menilai…
Pemerintah menyiapkan Program Satu Orang Satu Rekening bagi sekitar 25 juta warga yang belum memiliki rekening bank. Anggaran awal mencapai Rp1,28 triliun, dengan rencana setoran…
BPOM menerbitkan 43 izin edar produk obat TBC selama Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Kemenkes mencatat 666.985 kasus TBC ditemukan hingga Oktober 2026, dari estimasi…
Anggota DPRD Mempawah, Choirussaib, menjadi tersangka dugaan pembakaran lahan di Kalimantan Barat. Polisi menetapkan tiga tersangka pada 8 Oktober 2026 dan menahan mereka pada 15…
Polda Jawa Timur meluncurkan Polisi Jogo Sekolah pada Rabu, (21/10/2026). Polda Metro Jaya lebih dahulu membentuk Polisi Siswa Keamanan Sekolah pada 17 November 2025. Jawa…
KPK mencatat 23 operasi tangkap tangan sepanjang 2026 hingga 15 Oktober. Banyaknya OTT belum otomatis membuktikan keberhasilan atau kegagalan pemberantasan korupsi. Lemahnya pengawasan dan terbukanya…
Sepuluh perusahaan manajer investasi menghadapi agenda tuntutan kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp7,87 triliun. Tiga…
Jaksa meminta hakim menolak seluruh eksepsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa menilai dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU telah memenuhi syarat hukum. Febrie mempersoalkan kejelasan…
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam dua perkara korupsi. Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar. Majelis…
Bareskrim Polri menyidik 98 kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi. Kapolri mengungkap indikasi keterlibatan pihak asing dalam sejumlah perkara. Polisi menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, termasuk…
Mahanni Yulindha Pratiwi menjadi Plt Bupati Klaten, belum seminggu setelah dilantik sebagai wakil bupati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyerahkan surat penunjukan pada Jumat, 16…
Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Aksi menyoroti krisis iklim dan biaya hidup pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Riset…
Dua kali absen. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak menghadiri pemeriksaan KPK pada 7 dan 15 Oktober 2026. Kembali ke Jakarta. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut…
KMP Batumandi terbakar saat mendekati Dermaga VI Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (20/10/2026). Pendataan sementara mencatat 420 penumpang dan 89 kendaraan. Petugas masih mencocokkan angka tersebut…
Siklon Tropis Champi bergerak di Laut Filipina dan berpotensi meningkatkan gelombang di perairan Indonesia timur. BMKG memperingatkan gelombang 1,25–2,5 meter di Kepulauan Talaud, Laut Maluku,…
Majelis hakim PN Jakarta Timur menyatakan eksepsi Roy Suryo tidak dapat diterima, Senin (19/10/2026). Roy Suryo meminta jaksa menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya dalam sidang…
36 anggota DPR: MKD mengungkap telah menyidangkan 36 legislator terkait dugaan pelanggaran kode etik. Laporan harian: MKD menerima sekitar dua hingga tiga laporan dugaan pelanggaran…
