- Sekitar 70,3 persen luas fasilitas militer AS yang digunakan secara eksklusif di Jepang terkonsentrasi di Okinawa.
- Kasus terbaru kembali menghidupkan trauma masyarakat terhadap kejahatan yang melibatkan personel militer AS.
- SOFA tidak otomatis membuat personel militer AS kebal dari hukum Jepang.
- Jepang memiliki hak utama mengadili tindak pidana di luar tugas resmi sesuai ketentuan perjanjian.
JAMLIMA.COM, JAKARTA — Penangkapan seorang Marinir AS atas dugaan perampokan dan pembunuhan perempuan di Naha, Sabtu (3/10/2026), kembali membuka persoalan lama di Okinawa.
Kasus ini tidak berhenti pada perkara pidana. Peristiwa tersebut kembali menyoroti konsentrasi pangkalan AS, kriminalitas personel militer, serta Status of Forces Agreement (SOFA).
Mengapa Okinawa Begitu Sensitif?
Okinawa hanya mencakup sekitar 0,6 persen luas daratan Jepang.
Namun, Pemerintah Prefektur Okinawa menyebut sekitar 70,3 persen luas fasilitas militer eksklusif AS di Jepang berada di wilayah tersebut.
Konsentrasi itu membuat setiap kasus yang melibatkan personel AS mudah memicu dampak politik.
Bagi masyarakat Okinawa, masalahnya bukan sekadar keberadaan pangkalan. Mereka menanggung beban fasilitas militer yang jauh lebih besar dibanding wilayah Jepang lainnya.
Kasus Baru Membuka Luka Lama
Ketegangan meningkat setelah polisi menangkap Lance Corporal Devin Jacob Ballard, 20 tahun.
Ia diduga merampok dan membunuh Anna Yagi, 39 tahun, di sebuah hotel di Naha.
Ballard membantah tuduhan tersebut.
Namun, kasus itu segera meluas menjadi persoalan politik. Pemerintah Jepang menyampaikan protes keras kepada Amerika Serikat.
Masyarakat Okinawa juga kembali mempertanyakan efektivitas pencegahan tindak pidana yang melibatkan personel AS.
Trauma 1995 Belum Hilang
Salah satu kasus yang paling membekas terjadi pada 1995.
Tiga personel AS menculik dan memperkosa seorang anak perempuan Okinawa berusia 12 tahun.
Kasus itu memicu demonstrasi besar sekaligus memperkuat tuntutan pengurangan beban pangkalan AS.
Lebih dari tiga dekade kemudian, perkara yang melibatkan personel Amerika masih memiliki daya ledak politik besar.
Karena itu, kasus Anna Yagi muncul di tengah sejarah panjang ketegangan antara kepentingan keamanan Jepang dan beban sosial masyarakat Okinawa.
Okinawa Strategis bagi Pertahanan
Di sisi lain, Okinawa memiliki posisi strategis di Asia Timur.
Wilayah itu berada dekat Taiwan dan jalur penting Pasifik Barat. Karena itu, Jepang dan Amerika Serikat menempatkan Okinawa sebagai bagian penting pertahanan regional.
Di sinilah dilema muncul.
Tokyo membutuhkan aliansi keamanan dengan Washington.
Sebaliknya, Pemerintah Prefektur Okinawa terus meminta pengurangan beban pangkalan.
Pemerintah daerah menilai keamanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh Jepang.
Karena itu, mereka meminta beban kehadiran militer dibagi lebih merata.
SOFA Kembali Disorot
Kasus yang melibatkan personel AS juga kembali membawa SOFA ke pusat perdebatan.
Namun, SOFA tidak membuat seluruh personel militer AS kebal dari hukum Jepang.
Pasal XVII mengatur yurisdiksi terhadap tindak pidana yang dilakukan di Jepang.
Jika pelanggaran tidak berkaitan dengan tugas resmi, Jepang pada prinsipnya memiliki hak utama menjalankan yurisdiksi.
SOFA juga mengatur mekanisme penahanan.
Jika Jepang telah menangkap tersangka, otoritas Jepang dapat mempertahankan penahanannya.
Namun, jika tersangka masih berada dalam penguasaan AS, aturan SOFA pada dasarnya mempertahankan tahanan tersebut dalam penguasaan AS sampai Jepang mengajukan dakwaan.
Kesepakatan bilateral 1995 kemudian membuka kemungkinan penyerahan sebelum dakwaan untuk kasus berat tertentu, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan.
Lebih Besar dari Satu Tersangka
Kasus terbaru memiliki tiga lapisan.
Pertama, Jepang harus membuktikan perkara pidana melalui proses hukum.
Kedua, kasus tersebut kembali memunculkan pertanyaan tentang disiplin dan pencegahan kejahatan di lingkungan pasukan AS.
Ketiga, persoalan itu menyentuh struktur kehadiran militer AS yang sangat terkonsentrasi di Okinawa.
Pemerintah Prefektur Okinawa juga mengaitkan keberadaan pangkalan dengan berbagai masalah internal.
Yakni, kebisingan, pencemaran lingkungan, hingga insiden yang melibatkan personel militer.
Karena itu, kemarahan akibat kasus Naha tidak hanya tertuju pada satu tersangka.
Kasus tersebut menuai dua kepentingan yang selama puluhan tahun sulit dipisahkan.
Jepang dan AS menilai Okinawa penting bagi pertahanan regional.
Hingga saat ini masyarakat Okinawa mempertanyakan, mengapa sebagian besar beban kehadiran militer AS terkonsentrasi di wilayahnya.
Baca Juga: Jepang Murka, Marinir AS Diduga Rampok dan Bunuh Perempuan di Okinawa
