- KPK mengamankan 14 orang dalam OTT ke-22 sepanjang 2026 yang berkaitan dengan lingkungan BNPB.
- Sekretaris Utama BNPB Rustian termasuk pihak yang diamankan bersama unsur pejabat pembuat komitmen dan pihak swasta.
- KPK memeriksa para pihak di Gedung Merah Putih, Jakarta, serta menjadwalkan gelar perkara pada Selasa malam.
- BNPB menghormati proses hukum, menyiapkan penelusuran internal, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
JAMLIMA.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026).
Salah satu pihak yang diamankan adalah Sekretaris Utama BNPB, Rustian.
Operasi tersebut menjadi OTT ke-22 KPK sepanjang 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan jumlah orang yang diamankan.
Mereka terdiri atas unsur BNPB dan pihak swasta.
“Dalam peristiwa ini, tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama,” kata Budi di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).
KPK masih memeriksa para pihak untuk mendalami dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi operasi tersebut.
KPK Periksa 14 Orang di Gedung Merah Putih
Budi menjelaskan bahwa pihak yang diamankan berasal dari beberapa unsur.
Selain Sekretaris Utama BNPB, terdapat pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak swasta.
Namun, KPK belum mengumumkan identitas lengkap seluruh pihak tersebut.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Untuk detail siapa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut,” kata Budi.
KPK juga menjadwalkan gelar perkara pada Selasa malam.
Agenda tersebut bertujuan membahas hasil penindakan dan menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Ketua KPK Benarkan Operasi Terkait BNPB
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya kegiatan penindakan yang berkaitan dengan BNPB.
“Ada beberapa pihak yang sudah diamankan, dan sedang dimintai keterangan,” kata Setyo kepada ANTARA, Selasa.
Saat memberikan keterangan awal, Setyo belum mengungkap identitas pihak yang diamankan.
Ia menyatakan Juru Bicara KPK akan menyampaikan informasi lebih lanjut.
Selanjutnya, KPK mengonfirmasi jumlah 14 orang beserta keterlibatan unsur pejabat BNPB dan pihak swasta dalam pemeriksaan.
Meski demikian, penangkapan tersebut belum otomatis menetapkan seluruh pihak sebagai tersangka.
Status hukum masing-masing orang masih bergantung pada hasil pemeriksaan dan keputusan KPK.
BNPB Hormati Proses Hukum dan Siapkan Pemeriksaan Internal
Sementara itu, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan sikap lembaganya.
“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK,” kata Berton, Selasa (13/10/2026).
BNPB juga menyatakan siap memberikan data dan akses informasi sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, pimpinan BNPB menginstruksikan Inspektorat Utama melakukan penelusuran internal.
Langkah tersebut mencakup pengamanan dokumen sebagai bagian dari pengawasan kelembagaan.
BNPB menegaskan tidak akan mencampuri proses penyelidikan maupun penyidikan.
BNPB Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Di tengah proses penindakan, BNPB memastikan kegiatan operasional tetap berlangsung.
Berton menyatakan tidak ada OTT di kantor BNPB sejak pagi hingga siang hari.
“Yang pasti dari pagi sampai siang tidak ada OTT di kantor BNPB dan tetap memberikan pelayanan seperti biasa,” ujarnya.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan lokasi kegiatan penindakan, bukan penyangkalan atas konfirmasi KPK.
Sementara itu, BNPB meminta seluruh pegawai tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan.
Lembaga tersebut juga mengingatkan masyarakat agar tidak berspekulasi sebelum KPK mengumumkan hasil pemeriksaan.
OTT BNPB Jadi Operasi ke-22 Sepanjang 2026
Operasi terkait BNPB menambah catatan penindakan KPK sepanjang tahun ini.
Berdasarkan laporan ANTARA, OTT tersebut merupakan operasi ke-22 KPK selama 2026.
Angka tersebut menunjukkan frekuensi kegiatan tangkap tangan, bukan jumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, hasil pemeriksaan dan proses pembuktian tetap menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.
KPK masih perlu menjelaskan konstruksi perkara, dugaan tindak pidana, dan barang bukti yang berkaitan dengan operasi tersebut.
Hingga laporan ini disusun, informasi resmi yang telah terkonfirmasi mencakup jumlah 14 orang, unsur pihak yang diamankan, serta agenda gelar perkara.
Publik masih menunggu pengumuman KPK mengenai hasil pemeriksaan dan penetapan status hukum masing-masing pihak.
Baca juga: BREAKING NEWS: KPK OTT di BNPB, Ketua KPK Benarkan Operasi
