Bupati Pati Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara, Hak Politik Tak Dicabut
Sebarkan artikel ini
VONIS KORUPSI – Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi proyek DJKA dan pengisian perangkat desa di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (21/10/2026). (Foto: Ilustrasi/Jamlima.com)
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam dua perkara korupsi.
Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar.
Majelis hakim menolak tuntutan KPK untuk mencabut hak politik Sudewo selama lima tahun.
Sudewo menuding ada intervensi politik dan menyatakan akan mengajukan banding.
JAMLIMA.COM, SEMARANG – Bupati Pati nonaktif, Sudewo, divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi proyek perkeretaapian dan pengisian perangkat desa.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang membacakan putusan tersebut, Rabu (21/10/2026).
Selain hukuman penjara, Sudewo dijatuhi denda Rp300 juta dan wajib membayar uang pengganti Rp3.511.500.000.
Ketua Majelis Hakim Edwin Pudyono Marwiyanto menyatakan Sudewo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp300 juta,” kata Edwin.
Vonis penjara itu sama dengan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hakim menolak pencabutan hak politik Sudewo.
Terbukti Korupsi Proyek DJKA dan Perangkat Desa
Dalam perkara Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), hakim menyatakan Sudewo terbukti menerima suap Rp1,3 miliar.
Ia juga menerima gratifikasi berupa uang dan barang senilai sekitar Rp2,1 miliar dari proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Hakim menyatakan perbuatan tersebut melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, perkara kedua berkaitan dengan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Dalam kasus ini, Sudewo dinyatakan menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah.
Tiga kepala desa turut menjadi terdakwa, yakni Sumarjiono, Abdul Suyono, dan Sukarjan.
Ketiganya masing-masing menjabat Kepala Desa Karangrowo, Sukorukun, dan Arumanis.
KPK sebelumnya menyita uang sekitar Rp2,4 miliar sebagai barang bukti.
Wajib Bayar Rp3,51 Miliar
Selain pidana penjara, Sudewo wajib membayar uang pengganti Rp3.511.500.000.
Jika tidak membayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang hartanya.
Apabila hasil penyitaan tidak mencukupi, Sudewo menghadapi tambahan hukuman dua tahun penjara.
Sementara itu, denda Rp300 juta memiliki ketentuan pengganti berupa pidana penjara selama 100 hari.
Uang pengganti bertujuan memulihkan hasil korupsi, sedangkan denda merupakan bagian dari pidana pokok.
Hakim Tolak Pencabutan Hak Politik
Majelis hakim menolak tuntutan jaksa KPK untuk mencabut hak Sudewo dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun.
Hakim mempertimbangkan pembelaan pribadi atau pleidoi Sudewo sebelum mengambil keputusan tersebut.
Meski demikian, hakim menilai perbuatannya bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi.
“Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, sebagai anggota DPR dengan fungsi pengawasan serta sebagai kepala daerah,” kata hakim.
Majelis menilai tindakan Sudewo turut merusak kredibilitas pemerintah.
Adapun keadaan yang meringankan ialah Sudewo belum pernah menjalani hukuman pidana.
Penolakan pencabutan hak politik tidak otomatis menghapus konsekuensi hukum terhadap jabatannya sebagai kepala daerah.
Sudewo Tuding Ada Intervensi Politik
Usai persidangan, Sudewo mengaku terkejut dengan putusan hakim. Ia sebelumnya berharap mendapat vonis bebas.
“Ini memang betul-betul mengejutkan. Putusannya 8 tahun 6 bulan. Kemudian UP-nya sampai Rp3,5 miliar,” katanya.
Sudewo juga menuding adanya intervensi politik dalam proses hukum yang menjeratnya.
“Saya sangat paham bahwa ini ada intervensi politik,” ujarnya.
Tudingan tersebut merupakan pernyataan Sudewo dan belum terkonfirmasi secara independen.
Ia juga mempersoalkan sejumlah fakta persidangan yang menurutnya tidak menjadi pertimbangan hakim.
Sudewo Akan Ajukan Banding
Sudewo menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan berencana mengajukan banding.
“Saya diputus 8,5 tahun penjara, tentu kita tidak terima,” katanya kepada pendukungnya.
Meski kecewa, ia meminta para pendukung tetap menghormati proses hukum.
Sidang perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2026/PN Smg berlangsung sekitar lima jam 20 menit.
Pembacaan putusan dimulai pukul 09.05 WIB dan berakhir sekitar pukul 14.25 WIB di Pengadilan Tipikor Semarang.
Sementara itu, massa pendukung Sudewo berkumpul di sekitar pengadilan dengan pengamanan aparat kepolisian.
Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Sudewo masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sepuluh perusahaan manajer investasi menghadapi agenda tuntutan kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp7,87 triliun. Tiga…
Jaksa meminta hakim menolak seluruh eksepsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa menilai dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU telah memenuhi syarat hukum. Febrie mempersoalkan kejelasan…
Ruben Onsu menambah 18 bukti surat dalam sidang hak asuh anak, Rabu (21/10/2026). Total 31 bukti surat telah diajukan pihak Ruben untuk mendukung gugatannya. Sarwendah…
Bareskrim Polri menyidik 98 kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi. Kapolri mengungkap indikasi keterlibatan pihak asing dalam sejumlah perkara. Polisi menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, termasuk…
Politisi senior PAN Sulsel, Busrah Abdullah, mendesak pemecatan lima legislator PAN di DPRD Gowa. Muhammad Kasim Sila menjadi sorotan karena pernah memimpin Pansus Hak Angket…
Mahanni Yulindha Pratiwi menjadi Plt Bupati Klaten, belum seminggu setelah dilantik sebagai wakil bupati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyerahkan surat penunjukan pada Jumat, 16…
Khalid Basalamah mengakui pengembalian uang 554.500 dolar AS dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Jaksa mengungkap uang tunai 354.500 dolar AS dan transfer bank sebesar…
Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Aksi menyoroti krisis iklim dan biaya hidup pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Riset…
Korban meninggal: Zulkarnain Abdil Aziz (10), anak penyandang disabilitas, meninggal setelah mengalami kekerasan di Surabaya pada 12 September 2026. Dua anak diperiksa: Polisi mengidentifikasi anak…
Dua kali absen. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak menghadiri pemeriksaan KPK pada 7 dan 15 Oktober 2026. Kembali ke Jakarta. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut…
KMP Batumandi terbakar saat mendekati Dermaga VI Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (20/10/2026). Pendataan sementara mencatat 420 penumpang dan 89 kendaraan. Petugas masih mencocokkan angka tersebut…
Bharatu Valdo meninggal dalam penembakan sesama anggota Polri di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (16/10/2026). Pengacara keluarga mengungkap informasi tidak resmi mengenai empat proyektil di…
Siklon Tropis Champi bergerak di Laut Filipina dan berpotensi meningkatkan gelombang di perairan Indonesia timur. BMKG memperingatkan gelombang 1,25–2,5 meter di Kepulauan Talaud, Laut Maluku,…
Satgas Damai Cartenz menangkap PW (32), buronan pembakaran fasilitas PT Unggul di Papua Tengah. Penangkapan berlangsung di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Senin (19/10/2026). Kebakaran pada…
Majelis hakim PN Jakarta Timur menyatakan eksepsi Roy Suryo tidak dapat diterima, Senin (19/10/2026). Roy Suryo meminta jaksa menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya dalam sidang…
Koalisi Sultra Bersih mendesak KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Nilai dugaan kerugian negara menurut pelapor naik…
36 anggota DPR: MKD mengungkap telah menyidangkan 36 legislator terkait dugaan pelanggaran kode etik. Laporan harian: MKD menerima sekitar dua hingga tiga laporan dugaan pelanggaran…
Presiden Prabowo meminta Danantara mempercepat transformasi PLN dan pengembangan PLTS berkapasitas 100 GWp. Danantara menyiapkan kajian model bisnis PLN untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan…
KPK mengungkap barang bukti OTT BNPB mencapai Rp5,47 miliar, naik dari laporan awal Rp1,4 miliar. Penyidik menyita uang tunai Rp3,35 miliar, valuta asing, emas 325…
Pemerintah menargetkan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028. Penilaian kenaikan kelas akan mempertimbangkan kemampuan akademik dan perkembangan karakter siswa. Presiden Prabowo…
Jumlah penduduk asing di Jepang mencapai 4.281.026 orang pada akhir Juni 2026, tertinggi sepanjang sejarah pencatatan. Dalam enam bulan, populasi warga asing bertambah 155.631 orang…
FAO memilih Istiqamah dari Aceh dan Rulyantina dari Banten sebagai dua dari 100 perempuan inspiratif sektor pangan dan pertanian dunia. Istiqamah mengembangkan kopi berkelanjutan melalui…
Kementerian Agama membuka pengajuan bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid serta musala pada 12–25 Oktober 2026. Besaran bantuan mencapai Rp50 juta untuk masjid dan Rp35 juta…
Kejagung menangkap Direktur PT Toba Pulp Lestari berinisial AL di Medan, Kamis (15/10/2026). Penyidik menetapkan AL sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing periode 2008–2025. Dugaan…
OJK menyetujui penggabungan 117 BPR dan BPRS menjadi 33 bank hingga September 2026. Lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya masih menjalani proses perizinan. Merger…
