Awal 2026, Pemkot Parepare Evaluasi Program dan Siapkan Arah Kebijakan

JAMLIMA.COM, PAREPARE — Wali Kota Parepare Tasming Hamid memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan program Tahun 2026.

Pemerintah Kota Parepare memanfaatkan forum ini untuk memperkuat arah kebijakan agar program pembangunan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Rapat yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare, Senin (12/1/2026), dihadiri Wakil Wali Kota Hermanto, Sekretaris Daerah Amarun Agung Hamka, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemerintah daerah mengonsolidasikan seluruh jajaran agar agenda kerja berjalan searah dan terukur.

Tasming Hamid menegaskan, rapat koordinasi awal tahun berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja pemerintahan.

Pemerintah daerah menggunakan evaluasi untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, dan celah perbaikan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik.

Ia menekankan, evaluasi tidak berhenti pada serapan anggaran atau capaian angka.

Baca juga: ⇒ Pemkot Parepare Amankan Aset Eks Pasar Seni di Bacukiki Barat

Evaluasi Bersifat Objektif

Pemerintah harus mengukur manfaat program yang dirasakan warga, termasuk dampaknya terhadap pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, dan kepercayaan publik.

“Evaluasi harus jujur dan objektif. Kita pertahankan program yang efektif dan perbaiki kekurangan agar tidak terulang di tahun berikutnya,” tegas Tasming.

Memasuki Tahun 2026, Pemerintah Kota Parepare mengarahkan seluruh OPD untuk menyusun program yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perencanaan yang fokus, pelaksanaan yang disiplin, dan pengawasan yang konsisten.

Tasming juga mendorong penguatan kapasitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan etos kerja.

Baca juga: ⇒ Pemkot Parepare Terapkan Kebijakan Berimbang dalam Pembayaran THR Guru ASN

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia aparatur berpengaruh langsung terhadap kecepatan, ketepatan, dan mutu layanan kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah menegaskan akuntabilitas dan transparansi kinerja sebagai fondasi kerja birokrasi.

Langkah ini bertujuan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Tasming berharap seluruh perangkat daerah menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan bekerja dalam satu arah kebijakan.

Pemerintah Kota Parepare menargetkan kinerja yang lebih fokus, realistis, dan berorientasi hasil demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: ⇒ Pemkab Barru Evaluasi Kinerja 2025 dan Susun Rencana Aksi 2026