- Kritik Ridwan Bae terhadap Gubernur Sultra berkembang menjadi polemik antara pejabat eksekutif dan legislatif.
- Konten TikTok Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah, memicu keberatan simpatisan Ridwan Bae.
- Sejumlah simpatisan mendatangi kantor dinas di Kendari, Rabu (28/10/2026). Pertemuan tersebut berlangsung tegang.
- Ridwan Badallah meminta maaf dan mengaku menghapus konten. Namun, polemik belum sepenuhnya selesai.
KENDARI, JAMLIMA.COM — Kritik terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) melebar menjadi kericuhan di Kantor Dinas Pariwisata Sultra, Rabu (28/10/2026).
Sejumlah simpatisan anggota DPR RI Ridwan Bae mendatangi Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah.
Mereka mempersoalkan konten TikTok yang dinilai menghina dan memuat tuduhan terhadap Ridwan Bae.
Situasi memanas ketika massa memasuki ruangan dan meminta klarifikasi langsung. Ridwan Badallah akhirnya menyampaikan permintaan maaf.
Bermula dari Kritik terhadap Gubernur Sultra
Persoalan bermula ketika Ridwan Bae mengkritik kinerja Gubernur Sultra Andi Sumangerukka.
Dalam kegiatan reses di Kabupaten Buton Tengah, Senin (19/10/2026), Ridwan meminta gubernur lebih aktif menemui masyarakat.
“Jangan banyak tidur di meja, tapi lebih banyak turun lapangan,” ujar Ridwan Bae.
Pernyataan tersebut mencuat dalam di kalangan masyarakat pada Selasa (27/10/2026).
Namun, kritik itu kemudian mendapat tanggapan dari Ridwan Badallah melalui akun TikTok pribadinya.
Dalam video tersebut, Ridwan Badallah mempertanyakan kritik Ridwan Bae.
Ia juga menyinggung persoalan pohon jati di Kabupaten Muna ketika Ridwan Bae menjabat bupati.
Sejumlah pihak menilai konten itu mengandung penghinaan dan tuduhan yang belum terbukti.
Pernyataan tersebut memicu keberatan simpatisan Ridwan Bae hingga mereka mendatangi kantor dinas.
Massa Masuk Kantor, Kadispar Sultra Minta Maaf
Berdasarkan laporan di lokasi, massa mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Sultra di Jalan Tebaununggu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sekitar pukul 10.15 Wita.
Mereka memasuki ruangan Ridwan Badallah untuk meminta penjelasan.
Suasana kemudian memanas. Sejumlah orang terlihat membentak dan membatasi pergerakan kepala dinas tersebut.
Aksi dorong juga sempat terjadi. Namun, orang-orang di lokasi berupaya meredakan ketegangan.
Perwakilan simpatisan, Jeams, membantah bahwa kedatangan mereka bertujuan melakukan kekerasan.
“Kami datang di sini bukan gerakan premanisme,” katanya.
Menurutnya, massa hanya meminta pertanggungjawaban atas pernyataan yang dianggap merugikan Ridwan Bae.
Sementara itu, Ridwan Badallah mengakui kekeliruannya.
“Saya khilaf dan saya tidak akan melakukan lagi,” ujarnya.
Ia juga memastikan telah menghapus unggahan yang menjadi sumber persoalan.
“Semua konten di TikTok yang menyangkut dengan Pak Ridwan Bae sudah saya hapus,” katanya.
Setelah permintaan maaf tersebut, situasi di kantor dinas berangsur terkendali.
Polemik Berlanjut, Etika Pejabat Jadi Sorotan
Sebelum kericuhan, sejumlah organisasi telah meminta Gubernur Sultra mengevaluasi Ridwan Badallah.
Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Sultra, Rajab Jinik, menyampaikan desakan pencopotan kepala dinas tersebut pada Selasa (27/10/2026).
Desakan serupa datang dari Barisan Pemuda Nusantara Kabupaten Muna Barat.
Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sultra, Rusmin Abdul Gani, mengajak seluruh pihak menahan diri.
“Perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan hal yang wajar,” ujarnya.
Polemik ini turut menyoroti etika komunikasi pejabat publik.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan pentingnya akuntabilitas, perilaku harmonis, dan penjagaan martabat aparatur negara.
Namun, ketentuan tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran etik dalam kasus ini.
Di sisi lain, Mediakendari melaporkan munculnya rekaman Ridwan Badallah bersama rombongan yang disebut mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra.
Hingga laporan tersebut terbit pada Rabu (28/10/2026), kepolisian belum mengonfirmasi secara resmi apakah laporan polisi telah diterima.
Dengan demikian, permintaan maaf telah disampaikan, tetapi perkembangan persoalan ini masih terbuka.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana perbedaan pandangan politik dapat berkembang menjadi ketegangan langsung ketika komunikasi publik kehilangan kendali.
Baca juga: Jejak Kirana Larasati di Nellava Bullion sebelum Kasus Emas Rp8,8 Miliar Diusut Polda Bali





































