KPK Minta Nusron Wahid Kooperatif, Jadwal Ulang Pemeriksaan Kasus HGB Belum Pasti
Sebarkan artikel ini
PEMANGGILAN KPK — Menteri ATR/BPN Nusron Wahid diminta kooperatif memenuhi pemeriksaan ulang sebagai saksi kasus dugaan suap HGB di Kabupaten Bogor, Kamis (8/10/2026). (Foto: Ilustrasi/Jamlima.com)
KPK meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kooperatif setelah tidak menghadiri pemeriksaan pada 7 Oktober 2026.
Nusron menyampaikan alasan ketidakhadirannya melalui surat karena memiliki agenda internal kementerian.
Penyidik membutuhkan keterangannya untuk menelusuri konstruksi perkara, aliran uang, dan dugaan alur perintah.
KPK menetapkan delapan tersangka dalam kasus korupsi ATR/BPN. Nusron masih berstatus saksi dan belum memiliki jadwal pemeriksaan pengganti.
JAMLIMA.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kooperatif dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
Permintaan itu muncul setelah Nusron tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu (7/10/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik akan berkoordinasi untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut.
“Jangan sampai kemudian muncul persepsi atau preseden menunda-menunda penegakan hukum,” kata Budi kepada awak media di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurut Budi, pejabat publik perlu memberikan teladan dalam menghormati proses hukum.
Karena itu, KPK meminta Nusron memprioritaskan panggilan berikutnya agar penyidikan berjalan sesuai kebutuhan.
Ketua KPK Soroti Ketidakhadiran Nusron
Ketua KPK Setyo Budiyanto turut menyoroti alasan ketidakhadiran Nusron.
Menurutnya, penyidik telah mengirimkan surat panggilan sejak pekan sebelumnya.
“Penyidik sudah kirim panggilan sejak awal minggu lalu,” ujar Setyo, Kamis (8/10/2026).
Setyo menilai tenggang waktu tersebut seharusnya cukup untuk menyesuaikan agenda kementerian.
Sebelumnya, Nusron menyampaikan surat konfirmasi ketidakhadiran karena memiliki kegiatan internal di Kementerian ATR/BPN.
KPK juga mengingatkan komitmen Nusron pada 18 September 2026 untuk menghormati proses hukum.
Meski demikian, penyidik belum mengumumkan tanggal pemeriksaan pengganti.
KPK Butuh Keterangan untuk Telusuri Aliran Uang
KPK menegaskan bahwa keterangan Nusron dibutuhkan untuk memperjelas konstruksi perkara.
Penyidik berupaya mengidentifikasi pihak yang berperan dalam dugaan korupsi tersebut.
Selain itu, KPK menelusuri aliran uang dan dugaan alur perintah di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Penelusuran tidak hanya menyasar transaksi pengurusan HGB.
Penyidik juga mendalami dugaan penerimaan lain, termasuk kemungkinan setoran internal kementerian.
Langkah ini penting untuk membedakan aliran dana yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan dan penerimaan lainnya.
Kasus HGB Berawal dari Sengketa Tanah
Kasus tersebut bermula dari sengketa tanah yang berkaitan dengan sertifikat HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurut KPK, sejumlah pemilik atau ahli waris menggugat penerbitan sembilan sertifikat HGB melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
Persoalan kemudian berkembang menjadi dugaan suap untuk membuka blokir dan memecah sertifikat HGB.
Dalam konstruksi perkara KPK, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung diduga meminta Rp2 miliar.
Namun, pihak perusahaan disebut menyanggupi Rp1,5 miliar.
Uang tersebut diduga diserahkan melalui sejumlah perantara pada 27 Agustus 2026.
Selanjutnya, Erwin diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Sontang Coin.
KPK mengungkap perkara ini melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.
Sehari kemudian, penyidik menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Dalam rangkaian OTT, KPK mengamankan uang rupiah dan valuta asing dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar.
Jumlah tersebut berbeda dari dugaan suap pengurusan HGB sebesar Rp1,5 miliar.
Karena itu, penyidik masih mendalami asal uang dan dugaan keterkaitannya dengan penerimaan lain.
KPK juga telah mengidentifikasi empat tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron.
Mereka ialah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Sementara itu, empat tersangka lainnya adalah Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi.
Meski nama Nusron muncul dalam penyidikan, KPK belum menetapkannya sebagai tersangka.
Empat Saksi Lain Dipanggil
Penyidikan terus berjalan di tengah rencana pemanggilan ulang Nusron.
Pada Kamis (8/10/2026), KPK juga menjadwalkan pemeriksaan empat saksi lainnya.
Mereka terdiri atas pengacara berinisial MAW, pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berinisial RIZ dan OM, serta pihak swasta berinisial EYK.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Sementara itu, Nusron sebelumnya menyatakan tidak mengetahui duduk perkara dugaan suap HGB Summarecon.
“Enggak tahu,” kata Nusron kepada awak media di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Saat itu, ia juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang dijalankan KPK.
Hingga Kamis (8/10/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pemeriksaan ulang Nusron.
Keterangan Nusron masih diperlukan untuk membantu penyidik melengkapi konstruksi perkara. Namun, pemanggilan sebagai saksi tidak berarti seseorang telah terbukti terlibat dalam tindak pidana.
Sepuluh perusahaan manajer investasi menghadapi agenda tuntutan kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp7,87 triliun. Tiga…
Jaksa meminta hakim menolak seluruh eksepsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa menilai dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU telah memenuhi syarat hukum. Febrie mempersoalkan kejelasan…
Ruben Onsu menambah 18 bukti surat dalam sidang hak asuh anak, Rabu (21/10/2026). Total 31 bukti surat telah diajukan pihak Ruben untuk mendukung gugatannya. Sarwendah…
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam dua perkara korupsi. Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar. Majelis…
Bareskrim Polri menyidik 98 kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi. Kapolri mengungkap indikasi keterlibatan pihak asing dalam sejumlah perkara. Polisi menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, termasuk…
Politisi senior PAN Sulsel, Busrah Abdullah, mendesak pemecatan lima legislator PAN di DPRD Gowa. Muhammad Kasim Sila menjadi sorotan karena pernah memimpin Pansus Hak Angket…
Khalid Basalamah mengakui pengembalian uang 554.500 dolar AS dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Jaksa mengungkap uang tunai 354.500 dolar AS dan transfer bank sebesar…
Korban meninggal: Zulkarnain Abdil Aziz (10), anak penyandang disabilitas, meninggal setelah mengalami kekerasan di Surabaya pada 12 September 2026. Dua anak diperiksa: Polisi mengidentifikasi anak…
Dua kali absen. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak menghadiri pemeriksaan KPK pada 7 dan 15 Oktober 2026. Kembali ke Jakarta. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut…
Bharatu Valdo meninggal dalam penembakan sesama anggota Polri di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (16/10/2026). Pengacara keluarga mengungkap informasi tidak resmi mengenai empat proyektil di…
Satgas Damai Cartenz menangkap PW (32), buronan pembakaran fasilitas PT Unggul di Papua Tengah. Penangkapan berlangsung di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Senin (19/10/2026). Kebakaran pada…
Majelis hakim PN Jakarta Timur menyatakan eksepsi Roy Suryo tidak dapat diterima, Senin (19/10/2026). Roy Suryo meminta jaksa menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya dalam sidang…
Koalisi Sultra Bersih mendesak KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Nilai dugaan kerugian negara menurut pelapor naik…
KPK mengungkap barang bukti OTT BNPB mencapai Rp5,47 miliar, naik dari laporan awal Rp1,4 miliar. Penyidik menyita uang tunai Rp3,35 miliar, valuta asing, emas 325…
Kejagung menangkap Direktur PT Toba Pulp Lestari berinisial AL di Medan, Kamis (15/10/2026). Penyidik menetapkan AL sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing periode 2008–2025. Dugaan…
Darmawan Prasodjo digantikan Suroso Isnandar sebagai Direktur Utama PLN melalui RUPSLB, Rabu (14/10/2026). Danantara mendorong penguatan manajemen PLN untuk meningkatkan keandalan pasokan dan pelayanan pelanggan….
Satgas Damai Cartenz menangkap RS (37) dan SW (33) di Waena, Jayapura, Kamis (15/10/2026). RS menjadi tersangka karena diduga memperantarai penjualan amunisi, sedangkan SW masih…
Mendagri memberhentikan Husniah Talenrang dengan tidak hormat melalui keputusan tertanggal 14 Oktober 2026. DPRD Gowa meminta tujuh pejabat yang dinonaktifkan pada masa kepemimpinan Husniah kembali…
Sidang vonis pembunuhan cucu Mpok Nori dilaporkan ditunda di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026). Pembacaan putusan terkendala kebutuhan penerjemah bagi terdakwa Rashad Fouad Tareq…
KPK mengamankan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama 19 orang, Kamis (15/10/2026). Penyidik menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar yang masih dalam proses penghitungan. KPK…
Pemberhentian: Mendagri menerbitkan SK pemberhentian Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa pada Rabu (14/10/2026). Pengganti: Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati…
Lima tersangka setelah mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026. Salah satu tersangka ialah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga…
Mantan Kadis ESDM Jawa Timur, Aris Mukiyono, menjalani sidang dakwaan kasus dugaan korupsi perizinan, Rabu (14/10/2026). Jaksa mendakwa Aris menerima sekitar Rp4,09 miliar terkait pengurusan…
Fee percepatan haji mencapai 4.500 dolar AS per jemaah, setara sekitar Rp80 juta berdasarkan kurs perkiraan Rp17.800 per dolar AS. Saksi menyebut dugaan aliran uang…
