Scroll untuk baca artikel
EnterLokal

OTT Klaten, Bupati Hamenang dan 19 Orang Diamankan, KPK Usut Dugaan Suap Audit BPK

×

OTT Klaten, Bupati Hamenang dan 19 Orang Diamankan, KPK Usut Dugaan Suap Audit BPK

Sebarkan artikel ini
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengenakan kacamata hitam dan jaket bergaris merah saat berada di luar ruangan.
OTT KPK KLATEN — Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam sebuah kegiatan di luar ruangan. KPK mengamankannya bersama 19 orang dalam operasi tangkap tangan, Kamis (15/10/2026), terkait dugaan suap proyek, perizinan, dan audit BPK. (Foto: Dokumentasi/Istimewa)

  • KPK mengamankan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama 19 orang, Kamis (15/10/2026).
  • Penyidik menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar yang masih dalam proses penghitungan.
  • KPK mengusut dugaan suap terkait proyek pemerintah, perizinan, dan audit BPK.
  • Pemeriksaan berlangsung di Klaten dan Jakarta. KPK belum mengumumkan tersangka hingga Kamis malam.

JAMLIMA.COM, KLATEN – Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/10/2026).

Tak hanya Hamenang, penyidik juga mengamankan 19 orang lainnya dalam operasi di Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta.

KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar. Jumlah itu masih sementara karena penghitungan barang bukti belum selesai.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan operasi tersebut. Ia menyebut penindakan itu berkaitan dengan dugaan suap.

“Dugaan suap,” kata Setyo kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

KPK Telusuri Dugaan Suap Proyek dan Audit BPK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara.

Penyidik menelusuri penerimaan yang diduga berasal dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD,” ujar Budi.

Namun, penyelidikan KPK tidak berhenti pada dugaan penerimaan tersebut.

Penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Selain itu ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit,” kata Budi.

KPK belum membeberkan proyek maupun dokumen audit yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

Dua Lokasi Pemeriksaan

Dari 20 orang yang diamankan, terdapat unsur pejabat pemerintah, aparatur sipil negara (ASN), dan pihak swasta.

Mereka menjalani pemeriksaan di dua lokasi.

KPK memeriksa pihak yang diamankan di Klaten melalui Polres Klaten. Sementara itu, pemeriksaan terhadap pihak yang diamankan di Jakarta berlangsung di Gedung Merah Putih KPK.

Hamenang termasuk pihak yang menjalani pemeriksaan di Klaten.

Penyidik masih mendalami peran masing-masing orang. Identitas seluruh pihak yang diamankan juga belum diumumkan.

Uang Rp1 Miliar Belum Menjadi Angka Akhir

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp1 miliar.

Namun, jumlah itu belum final.

“Tim mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar,” ujar Budi.

KPK belum menjelaskan asal uang maupun pihak yang diduga terlibat dalam setiap transaksi.

Karena itu, penyidik masih perlu menelusuri aliran dana sebelum menyimpulkan kaitannya dengan perkara.

Dugaan Suap Audit BPK Jadi Sorotan

Dugaan pemberian uang kepada oknum BPK menambah perhatian terhadap operasi ini.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2025.

BPK Perwakilan Jawa Tengah menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut pada 11 Juni 2026.

Namun, KPK belum menyatakan bahwa audit laporan keuangan 2025 berkaitan dengan OTT.

Opini WTP juga tidak otomatis menjamin seluruh kegiatan pemerintah daerah bebas dari penyimpangan.

Penilaian tersebut berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar pemeriksaan.

Dengan demikian, hubungan antara dugaan suap dan proses audit masih harus dibuktikan.

KPK Belum Umumkan Tersangka

Hingga Kamis malam (15/10/2026), pemeriksaan terhadap pihak yang diamankan masih berlangsung.

KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam informasi yang telah terkonfirmasi.

Lembaga antirasuah memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjaring OTT.

Penyidik akan mendalami alat bukti, transaksi keuangan, dan keterlibatan masing-masing pihak.

Untuk sementara, seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.


Baca juga: KPK Tetapkan 5 Tersangka OTT BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Ditahan