- Demonstrasi di Prancis pada Sabtu (17/10/2026) berujung kerusuhan di sejumlah kota.
- Sekitar 1.500 tempat usaha rusak, dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta euro.
- Polisi menangkap sekitar 2.400 orang. Hampir 1.000 aparat keamanan terluka.
- Presiden Emmanuel Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez di tengah kritik terhadap pengamanan demonstrasi.
JAMLIMA.COM, PARIS — Demonstrasi besar di Prancis menimbulkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai ratusan juta euro.
Kerusuhan pada Sabtu (17/10/2026) merusak sekitar 1.500 tempat usaha di berbagai kota.
Federasi Perdagangan dan Ritel memperkirakan kerugian mencapai ratusan juta euro.
Tetapi angka tersebut belum menjadi perhitungan akhir seluruh dampak ekonomi.
Aksi yang melibatkan ratusan ribu orang itu awalnya berlangsung damai.
Namun, sejumlah kelompok melakukan perusakan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas publik.
Kerusuhan melanda Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, serta beberapa kota lainnya.
Ribuan Orang Ditangkap dan Terluka
Otoritas Prancis mencatat sekitar 2.400 penangkapan sepanjang akhir pekan.
Kementerian Dalam Negeri juga melaporkan hampir 1.000 polisi dan anggota gendarmerie terluka.
Tujuh di antaranya mengalami cedera serius.
Seorang peserta demonstrasi meninggal setelah mengalami gangguan kesehatan di Paris.
Namun, otoritas menyatakan kematiannya tidak berkaitan langsung dengan kekerasan.
Demonstrasi dipicu meningkatnya biaya hidup dan memburuknya kondisi pendidikan.
Pemerintah mencatat sekitar 550.000 peserta. Sementara itu, serikat pekerja CGT memperkirakan jumlahnya mencapai 800.000 orang.
Sebanyak 1.500 Tempat Usaha Terdampak
Kerusuhan menyebabkan kerusakan pertokoan, kendaraan, dan bangunan pemerintah.
Di Limoges, kebakaran menghancurkan gedung balai kota bersejarah yang dibangun pada abad ke-19.
Sementara itu, ratusan tempat usaha di Paris menjadi sasaran perusakan dan penjarahan.
Kerusakan juga terjadi di Marseille dan Lyon. Sejumlah bangunan publik menjadi sasaran kelompok perusuh.
Menurut perkiraan organisasi perdagangan, sekitar 1.500 tempat usaha mengalami kerusakan di seluruh Prancis.
Nilai kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta euro. Angka tersebut masih dapat berubah setelah proses pendataan selesai.
Macron Tolak Pengunduran Diri Menteri Dalam Negeri
Kerusuhan turut memicu tekanan terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.
Pada Senin (19/10/2026), Macron menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez.
Macron meminta Nuñez tetap menjalankan tugas untuk memulihkan keamanan dan mengevaluasi kelemahan pengamanan.
Sejumlah kepala daerah sebelumnya mengkritik pemerintah karena dinilai gagal mengantisipasi kerusuhan.
Dalam pidatonya, Macron juga membedakan peserta demonstrasi yang menyampaikan tuntutan secara damai dengan kelompok pelaku kekerasan.
Pemerintah menegaskan bahwa aksi penjarahan dan perusakan tidak dapat dibenarkan.
Kerugian Ekonomi dan Tekanan Politik
Dampak kerusuhan meluas hingga sektor perdagangan dan pasar keuangan.
Aktivitas sejumlah pertokoan terganggu. Pelaku usaha juga menghadapi biaya perbaikan bangunan dan penggantian barang yang rusak.
Pada Senin (19/10/2026), pasar keuangan Prancis mengalami tekanan. Imbal hasil obligasi pemerintah meningkat di tengah kekhawatiran investor.
Situasi ini menambah tantangan pemerintahan Macron menjelang pemilihan presiden pada 2027.
Namun, kerugian perdagangan tidak dapat langsung disamakan dengan kerugian ekonomi nasional.
Perhitungan akhir masih memerlukan pendataan kerusakan fasilitas publik, kerugian usaha, serta gangguan kegiatan ekonomi.
Pemerintah Prancis kini menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni memulihkan keamanan dan merespons tuntutan masyarakat mengenai biaya hidup serta layanan pendidikan.
Baca juga: Dibalik Operasi Militer AS yang Berujung Penangkapan Nicolas Maduro





































