KPK Temukan Uang Ratusan Juta di BPK Jateng, Dugaan Suap Audit Klaten Diusut
Sebarkan artikel ini
KASUS AUDIT KLATEN – Ilustrasi sorotan media dalam perkara dugaan suap pengondisian hasil audit keuangan Kabupaten Klaten. KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dalam pengembangan penyidikan. (Foto: Ilustrasi/Jamlima.com)
KPK menggeledah Kantor BPK Jawa Tengah di Semarang pada Kamis (22/10/2026).
Penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah, dokumen, dan barang bukti elektronik.
Penggeledahan berkaitan dengan dugaan suap Rp400 juta untuk menghapus temuan audit sekitar Rp5 miliar.
KPK telah menetapkan Bupati Klaten, Kepala BPK Jawa Tengah, dan seorang pihak swasta sebagai tersangka.
JAMLIMA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang tunai ratusan juta rupiah saat menggeledah Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah di Semarang.
KPK geledah BPK Jateng pada Kamis (22/10/2026).
Penyidik menelusuri dugaan suap penghapusan temuan audit keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyitaan uang tersebut pada Jumat (23/10/2026).
“Saat melakukan penggeledahan di Kantor BPK Jateng, penyidik menemukan dan menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” kata Budi.
Selain kantor BPK, penyidik menggeledah dua rumah pihak terkait di Semarang.
Dari ketiga lokasi itu, KPK mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik untuk mendalami dugaan pengondisian hasil pemeriksaan keuangan daerah.
Namun, KPK belum mengungkap jumlah pasti uang yang disita.
Penyidik juga belum menjelaskan asal uang tersebut maupun kaitannya dengan dugaan suap Rp400 juta.
Dugaan Suap Rp400 Juta untuk Hapus Temuan Audit
Kasus ini bermula ketika BPK memeriksa laporan keuangan Pemkab Klaten Tahun 2025 pada April 2026.
Pemeriksaan menemukan dugaan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5 miliar.
Temuan itu mencakup pembayaran narasumber sosialisasi sebesar Rp4,16 miliar dan kelebihan honorarium pelaksana kegiatan Rp1,02 miliar.
Menurut KPK, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kemudian menemui pejabat BPK Jawa Tengah untuk membahas penghapusan temuan tersebut.
Pada Mei 2026, Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah diduga meminta Rp600 juta.
Hamenang kemudian menawar hingga kedua pihak diduga menyepakati Rp400 juta.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkap permintaan uang itu dalam konferensi pers pada Jumat (16/10/2026).
“Tolong support kami Rp600 juta,” kata Taufik saat mengutip dugaan permintaan Ahmad Luthfi.
KPK menyebut komunikasi penyiapan uang menggunakan kode AMIDIS.
Selanjutnya, pihak Pemkab Klaten menghubungi Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative untuk menyiapkan dana.
Penyerahan uang tersebut sempat tertunda setelah KPK mengungkap kasus dugaan suap audit di Muara Enim.
Meski demikian, menurut KPK, dua temuan kelebihan pembayaran honorarium telah dihapus dari laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan pada Juni 2026.
Tiga Tersangka dan Pengembangan Penyidikan
KPK menetapkan tiga tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (15/10/2026).
Ketiganya adalah Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo.
Penyidik menahan mereka sejak Jumat (16/10/2026) untuk 20 hari pertama hingga 4 November 2026.
Selain dugaan suap audit, KPK mengusut empat kelompok dugaan korupsi lainnya.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, setoran perangkat daerah, serta upah pungut.
Sebelumnya, penyidik juga menggeledah rumah dinas Bupati Klaten dan sejumlah kantor pemerintah daerah.
Dalam penggeledahan itu, KPK menemukan uang, perhiasan, dokumen, dan barang bukti elektronik.
Dukungan Penyidikan KPK
BPK menyatakan dukungannya terhadap proses hukum melalui siaran pers pada Jumat (16/10/2026).
“BPK bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan penuh,” demikian petikan pernyataan resmi lembaga tersebut.
Selain itu, BPK juga menyatakan akan memproses pegawai yang diduga terlibat melalui mekanisme pemeriksaan etik dan disiplin.
Kasus ini turut menyoroti independensi pemeriksaan keuangan negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengharuskan BPK melaksanakan pemeriksaan secara bebas dan mandiri.
Karena itu, dugaan penghapusan temuan audit menjadi persoalan serius bagi integritas pengawasan keuangan publik.
Meski demikian, uang yang ditemukan saat penggeledahan belum dapat langsung dianggap sebagai hasil suap.
KPK masih harus membuktikan asal dana, hubungan dengan para tersangka, serta perannya dalam dugaan pengondisian audit.
Hingga Jumat (23/10/2026), perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan.
Ketiga tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Polri, BNN, dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin HCl melalui kapal tanker MT Global 168 di perairan Sumatera Utara. Kapal berbendera Mongolia tersebut…
Mantan sopir Inara Rusli, Agung Eko Maryanto, menjadi tersangka kasus dugaan akses ilegal rekaman CCTV. Kuasa hukum Inara menyebut Agung telah ditahan Bareskrim Polri selama…
KPK mencatat 23 operasi tangkap tangan sepanjang 2026 hingga 15 Oktober. Banyaknya OTT belum otomatis membuktikan keberhasilan atau kegagalan pemberantasan korupsi. Lemahnya pengawasan dan terbukanya…
Sepuluh perusahaan manajer investasi menghadapi agenda tuntutan kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp7,87 triliun. Tiga…
Jaksa meminta hakim menolak seluruh eksepsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa menilai dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU telah memenuhi syarat hukum. Febrie mempersoalkan kejelasan…
Ruben Onsu menambah 18 bukti surat dalam sidang hak asuh anak, Rabu (21/10/2026). Total 31 bukti surat telah diajukan pihak Ruben untuk mendukung gugatannya. Sarwendah…
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam dua perkara korupsi. Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar. Majelis…
Bareskrim Polri menyidik 98 kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi. Kapolri mengungkap indikasi keterlibatan pihak asing dalam sejumlah perkara. Polisi menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, termasuk…
Politisi senior PAN Sulsel, Busrah Abdullah, mendesak pemecatan lima legislator PAN di DPRD Gowa. Muhammad Kasim Sila menjadi sorotan karena pernah memimpin Pansus Hak Angket…
Khalid Basalamah mengakui pengembalian uang 554.500 dolar AS dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Jaksa mengungkap uang tunai 354.500 dolar AS dan transfer bank sebesar…
Korban meninggal: Zulkarnain Abdil Aziz (10), anak penyandang disabilitas, meninggal setelah mengalami kekerasan di Surabaya pada 12 September 2026. Dua anak diperiksa: Polisi mengidentifikasi anak…
Dua kali absen. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak menghadiri pemeriksaan KPK pada 7 dan 15 Oktober 2026. Kembali ke Jakarta. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut…
Bharatu Valdo meninggal dalam penembakan sesama anggota Polri di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (16/10/2026). Pengacara keluarga mengungkap informasi tidak resmi mengenai empat proyektil di…
Satgas Damai Cartenz menangkap PW (32), buronan pembakaran fasilitas PT Unggul di Papua Tengah. Penangkapan berlangsung di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Senin (19/10/2026). Kebakaran pada…
Majelis hakim PN Jakarta Timur menyatakan eksepsi Roy Suryo tidak dapat diterima, Senin (19/10/2026). Roy Suryo meminta jaksa menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya dalam sidang…
Koalisi Sultra Bersih mendesak KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Nilai dugaan kerugian negara menurut pelapor naik…
KPK mengungkap barang bukti OTT BNPB mencapai Rp5,47 miliar, naik dari laporan awal Rp1,4 miliar. Penyidik menyita uang tunai Rp3,35 miliar, valuta asing, emas 325…
Kejagung menangkap Direktur PT Toba Pulp Lestari berinisial AL di Medan, Kamis (15/10/2026). Penyidik menetapkan AL sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing periode 2008–2025. Dugaan…
Darmawan Prasodjo digantikan Suroso Isnandar sebagai Direktur Utama PLN melalui RUPSLB, Rabu (14/10/2026). Danantara mendorong penguatan manajemen PLN untuk meningkatkan keandalan pasokan dan pelayanan pelanggan….
Satgas Damai Cartenz menangkap RS (37) dan SW (33) di Waena, Jayapura, Kamis (15/10/2026). RS menjadi tersangka karena diduga memperantarai penjualan amunisi, sedangkan SW masih…
Mendagri memberhentikan Husniah Talenrang dengan tidak hormat melalui keputusan tertanggal 14 Oktober 2026. DPRD Gowa meminta tujuh pejabat yang dinonaktifkan pada masa kepemimpinan Husniah kembali…
Sidang vonis pembunuhan cucu Mpok Nori dilaporkan ditunda di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026). Pembacaan putusan terkendala kebutuhan penerjemah bagi terdakwa Rashad Fouad Tareq…
KPK mengamankan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama 19 orang, Kamis (15/10/2026). Penyidik menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar yang masih dalam proses penghitungan. KPK…
Pemberhentian: Mendagri menerbitkan SK pemberhentian Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa pada Rabu (14/10/2026). Pengganti: Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati…
