Pastikan Data Pemilih Tetap Valid dan Akurat, BAWASLU Sinjai Adakan Rakor PDPB

JAMLIMA.COM, SINJAI — Bawaslu Kabupaten Sinjai menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan ini berlangsung di Media Center Bawaslu, Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Jumat (5/12/2025) pagi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sinjai, Muh. Akbar Juhamran, hadir mewakili Bupati Sinjai. Ia sekaligus membuka rapat koordinasi itu.

Secara umum, rakor ini bertujuan memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan lancar. Selain itu, forum ini menegaskan pentingnya akurasi dan validitas data pemilih.

Lebih lanjut, PDPB berfungsi memperbarui data pemilih secara berkelanjutan. Dengan mekanisme ini, data pemilih tetap mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkuat Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan

Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Sinjai, Muhammad Arsal Arifin, menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data telah berjalan sejak Januari 2025. Ia menegaskan pengawasan dilaksanakan sesuai amanat undang-undang dan Peraturan Bawaslu.

“Kami berharap dukungan dari berbagai pihak agar kami memperoleh data pemilih yang berkualitas,” ungkap Arsal.

Selanjutnya, Akbar menilai pemutakhiran data pemilih sebagai instrumen strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, daftar pemilih menjadi dasar legitimasi setiap pemilihan.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya proses yang serius dan terukur. “Pemutakhiran harus dilakukan secara terstruktur dan berbasis bukti,” ujarnya.

Di sisi lain, Akbar menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu. Ia menilai Bawaslu konsisten memperkuat pengawasan berbasis data dan temuan lapangan.

Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap temuan data pemilih yang tidak valid harus segera ditindaklanjuti. Penanganan tersebut, menurutnya, perlu dilakukan secara koordinatif.

Untuk mendukung pengawasan PDPB, Pemerintah Kabupaten Sinjai menyatakan komitmennya. Pemerintah akan mempercepat pembaruan data kependudukan dan memastikan keterlibatan aktif camat serta kepala desa dan lurah.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga keterbukaan data. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik.

“Saya berharap rakor ini melahirkan kesepahaman yang kuat. Lebih dari itu, rakor harus menghasilkan langkah kerja konkret dan kolaborasi yang semakin efektif,” harap Akbar.

Sementara itu, dalam forum rakor, Bawaslu bersama KPU Sinjai membahas strategi pengawasan PDPB. Pembahasan tersebut mencakup evaluasi pemutakhiran data dan pencegahan potensi kesalahan.

Selain membahas strategi, peserta rakor juga menyoroti peningkatan partisipasi masyarakat. Bawaslu dan KPU menyiapkan mekanisme penerimaan laporan warga terkait data pemilih yang belum terdaftar atau terdaftar ganda.

Pada akhirnya, Bawaslu turut melakukan analisis data secara berkala. Analisis ini bertujuan mendeteksi potensi pelanggaran dan kesalahan sejak dini.

Rakor tersebut dihadiri Ketua dan Komisioner KPU Sinjai, unsur Forkopimda, sejumlah OPD, camat, serta jajaran komisioner Bawaslu Sinjai. (*)