Kepala BGN Minta CCTV Semua Dapur MBG Terhubung ke Pusat, AI Disiapkan Awasi SOP

---

---

JAMLIMA.COM, TAKALAR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta CCTV dapur MBG di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhubung dengan kantor pusat.

BGN juga menyiapkan artificial intelligence atau AI untuk membantu mendeteksi aktivitas yang tidak sesuai standar operasional prosedur di dapur MBG.

Arahan itu disampaikan saat peresmian SPPG wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/10/2026).

BGN juga menyiapkan penggunaan artificial intelligence atau AI dalam sistem pengawasan tersebut.

Teknologi itu diarahkan untuk membantu membaca aktivitas di dapur dan mengenali indikasi ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur.

“CCTV-nya akan kami tarik ke kantor pusat, diberikan akal imitasi (AI),” kata Sudaryono.

Ia mencontohkan sistem dapat membantu mendeteksi aktivitas pengolahan makanan yang tidak sesuai prosedur.

Di antaranya, petugas yang mengolah bahan pangan di lantai atau bekerja tanpa perlengkapan kebersihan yang semestinya.

Karena itu, Sudaryono meminta kepala SPPG memastikan perangkat CCTV dapat tersambung dengan sistem BGN.

Pengawasan dapur tidak hanya mengandalkan kamera

Meski menyiapkan pengawasan digital, BGN tidak menyerahkan kontrol dapur sepenuhnya kepada teknologi.

Sudaryono meminta mitra tetap aktif memantau operasional SPPG.

Menurut dia, mitra harus memperhatikan proses memasak, kedisiplinan petugas, kebersihan, hingga waktu pengolahan makanan.

BGN juga meminta pemerintah daerah ikut melakukan inspeksi mendadak.

Bupati, wali kota, dan jajaran pemerintah daerah diminta memeriksa dapur, termasuk pada waktu produksi makanan berlangsung.

“Kalau bisa jam 2-3 pagi,” kata Sudaryono saat meminta pemda melakukan pemeriksaan langsung.

Dengan demikian, skema pengawasan MBG bergerak melalui dua jalur.

Pertama, pemantauan digital melalui CCTV dan sistem teknologi BGN.

Kedua, pemeriksaan fisik oleh BGN, mitra, pemerintah daerah, serta otoritas kesehatan.

Integrasi CCTV sudah disiapkan sejak Agustus

Rencana menghubungkan CCTV SPPG ke kantor pusat sebenarnya telah disampaikan BGN sejak Agustus 2026.

Pada 7 Agustus, Sudaryono mengatakan BGN sedang membangun sistem agar kamera di seluruh dapur dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi pusat.

Saat itu, ia mengakui pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu.

Karena itu, arahan pada Jumat ini menunjukkan proses integrasi masih terus diperkuat.

Dokumentasi teknis BGN juga telah menempatkan koneksi CCTV sebagai salah satu fungsi perangkat teknologi di SPPG.

Dalam panduan SIPGN, perangkat CPU Tower SPPG berfungsi untuk mendukung koneksi CCTV, digital signage, serta sistem pemantauan operasional lainnya.

Namun, belum ada keterangan resmi yang menyatakan seluruh SPPG di Indonesia telah tersambung secara real time ke pusat pada 2 Oktober 2026.

Skala pengawasan mencapai puluhan ribu dapur

Integrasi tersebut memiliki skala besar.

Pada September 2026, BGN menyebut hasil penyisiran data mengubah jumlah SPPG dari 27.485 menjadi 27.022 titik.

Data itu muncul setelah BGN melakukan verifikasi terhadap dapur dan kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.

BGN saat itu menutup sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS ke dinas kesehatan setempat.

Sudaryono menegaskan pemenuhan standar higiene dan sanitasi menjadi syarat penting operasional dapur MBG.

Kementerian Kesehatan juga mewajibkan setiap SPPG memiliki SLHS.

Ketentuan tersebut menjadi bagian pengendalian keamanan pangan dalam penyelenggaraan MBG.

Sebelumnya, BGN menyebut sekitar 80–90 persen kasus gangguan kesehatan yang dipetakan internal berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP pengelolaan makanan.

Angka tersebut merupakan hasil evaluasi internal BGN, bukan ukuran risiko seluruh makanan MBG secara nasional.

Konteks ini membuat pengawasan perilaku petugas di dapur menjadi salah satu sasaran penting sistem CCTV dan AI.

Keamanan pangan menjadi prioritas

BGN menempatkan keamanan makanan sebagai lapisan pertama dalam penyelenggaraan MBG.

Sudaryono sebelumnya menegaskan makanan harus aman terlebih dahulu sebelum aspek kandungan gizi menjadi pembahasan berikutnya.

Kemenkes juga menjalankan pengawasan melalui dinas kesehatan daerah untuk memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan.

Selain itu, sistem keamanan pangan MBG mencakup berbagai tahapan.

Pengawasan tidak berhenti pada proses memasak.

Rantai pasok, penyimpanan bahan, kebersihan fasilitas, penanganan makanan, limbah, hingga distribusi juga masuk dalam standar yang harus dikendalikan.

Karena itu, CCTV dan AI menjadi instrumen tambahan.

Teknologi tersebut tidak menggantikan SLHS, pemeriksaan kesehatan lingkungan, pengujian pangan, maupun inspeksi langsung.

BGN aktifkan 480 SPPG di wilayah timur

Arahan penguatan pengawasan bertepatan dengan perluasan layanan MBG.

Mulai Jumat, 2 Oktober 2026, BGN mengaktifkan 480 SPPG di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota.

Sebanyak 211 merupakan SPPG mitra mandiri dan 269 lainnya masuk kategori SPPG terpencil.

Aktivasi diprioritaskan untuk wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Wilayah tersebut mencakup sejumlah provinsi di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Di tengah perluasan itu, BGN menegaskan pengaktifan SPPG ditentukan berdasarkan sistem dan basis data lembaga tersebut.

BGN juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak yang menawarkan jasa aktivasi dapur dengan meminta pembayaran.

Dengan skala layanan yang terus meluas, integrasi CCTV membuka model pengawasan baru bagi program MBG.

Namun efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas jaringan, cakupan kamera, ketepatan sistem AI, tindak lanjut petugas, serta konsistensi inspeksi di lapangan.

BGN kini menggabungkan pengawasan teknologi dengan kontrol fisik untuk menjaga disiplin SOP dan keamanan pangan di SPPG.

---

Baca juga: BGN Tutup Operasional 1.999 Dapur MBG, Fakta SLHS di Balik Sanksi

---