Eksepsi Roy Suryo Tak Diterima, Jokowi dan Ijazah Asli Diminta Hadir di Sidang
Sebarkan artikel ini
SIDANG IJAZAH JOKOWI - Roy Suryo meminta Jokowi dan ijazah aslinya dihadirkan dalam persidangan setelah majelis hakim PN Jakarta Timur menyatakan eksepsinya tidak dapat diterima, Senin (19/10/2026). (Foto: Ilustrasi/Jamlima.com)
Majelis hakim PN Jakarta Timur menyatakan eksepsi Roy Suryo tidak dapat diterima, Senin (19/10/2026).
Roy Suryo meminta jaksa menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya dalam sidang pembuktian.
Jaksa menyiapkan tiga saksi untuk sidang berikutnya. Jokowi belum masuk agenda pemeriksaan tersebut.
Sidang berlanjut pada 28 Oktober 2026. Penolakan eksepsi belum menentukan kesalahan terdakwa.
JAMLIMA.COM, JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan eksepsi Roy Suryo tidak dapat diterima, Senin (19/10/2026).
Putusan sela itu membuat perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berlanjut ke tahap pembuktian.
Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati membacakan putusan tersebut dalam persidangan.
“Mengadili, satu menyatakan perlawanan advokat terdakwa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tidak dapat diterima,” kata Christina.
Majelis kemudian memerintahkan jaksa melanjutkan pemeriksaan perkara.
Roy Suryo Minta Jokowi Hadir
Seusai persidangan, Roy Suryo meminta jaksa menghadirkan Jokowi sebagai saksi.
Menurut Roy, nama Jokowi berada pada urutan pertama dalam daftar saksi yang diajukan jaksa.
“Dalam daftar ya resmi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada persidangannya, siapa saksi nomor satu? Joko Widodo,” ujar Roy.
Ia menilai kehadiran Jokowi penting untuk memperjelas perkara. Roy juga meminta ijazah asli dihadirkan sebagai barang bukti.
Kuasa hukumnya, Abdul Gafur Sangadji, turut mendesak pemeriksaan dokumen tersebut.
“Minggu depan kita buka-bukaan dalam persidangan ini,” kata Gafur.
Sementara itu, Refly Harun meminta Jokowi diperiksa sejak awal karena keterangannya dinilai berkaitan langsung dengan perkara.
Hakim Minta Jaksa Pertimbangkan Usulan
Menanggapi permintaan tersebut, majelis hakim meminta jaksa mempertimbangkan efektivitas pemeriksaan saksi.
Namun, hakim belum memerintahkan Jokowi hadir pada sidang berikutnya.
Jaksa menyatakan akan menghadirkan saksi dan barang bukti sesuai rencana pembuktian.
Tiga Saksi Dijadwalkan Hadir
Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung Rabu (28/10/2026), pukul 09.00 WIB.
Jaksa menyiapkan tiga saksi, yakni Lechumanan, Maret Samuel Sueken, dan Andi Kurniawan.
Nama Jokowi belum masuk dalam agenda pemeriksaan tersebut.
Meski begitu, peluang pemeriksaan saksi lainnya masih terbuka pada persidangan berikutnya.
Duduk Perkara Dakwaan Roy Suryo
Perkara ini berkaitan dengan penyebaran informasi yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi.
Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Roy menggunakan metode error level analysis (ELA) untuk menganalisis gambar dokumen.
Jaksa menilai analisis tersebut dilakukan tanpa verifikasi langsung kepada pemilik ijazah.
Dakwaan juga mengaitkan penyebaran informasi melalui YouTube dan platform X.
Sementara itu, Universitas Gadjah Mada sebelumnya menegaskan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan telah lulus dari perguruan tinggi tersebut.
Sidang Berlanjut ke Pembuktian
Penolakan eksepsi membuat pemeriksaan perkara berlanjut. Namun, putusan sela belum membuktikan kesalahan Roy Suryo.
Majelis masih harus menilai keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti lainnya.
Permintaan menghadirkan ijazah asli juga belum menjadi keputusan pengadilan mengenai keaslian dokumen.
Dengan demikian, sidang 28 Oktober 2026 menjadi tahap berikutnya untuk menguji pembuktian jaksa dan tanggapan pihak terdakwa.
Sepuluh perusahaan manajer investasi menghadapi agenda tuntutan kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp7,87 triliun. Tiga…
Jaksa meminta hakim menolak seluruh eksepsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa menilai dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU telah memenuhi syarat hukum. Febrie mempersoalkan kejelasan…
Ruben Onsu menambah 18 bukti surat dalam sidang hak asuh anak, Rabu (21/10/2026). Total 31 bukti surat telah diajukan pihak Ruben untuk mendukung gugatannya. Sarwendah…
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam dua perkara korupsi. Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar. Majelis…
Bareskrim Polri menyidik 98 kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi. Kapolri mengungkap indikasi keterlibatan pihak asing dalam sejumlah perkara. Polisi menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, termasuk…
Politisi senior PAN Sulsel, Busrah Abdullah, mendesak pemecatan lima legislator PAN di DPRD Gowa. Muhammad Kasim Sila menjadi sorotan karena pernah memimpin Pansus Hak Angket…
Mahanni Yulindha Pratiwi menjadi Plt Bupati Klaten, belum seminggu setelah dilantik sebagai wakil bupati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyerahkan surat penunjukan pada Jumat, 16…
Khalid Basalamah mengakui pengembalian uang 554.500 dolar AS dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Jaksa mengungkap uang tunai 354.500 dolar AS dan transfer bank sebesar…
Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Aksi menyoroti krisis iklim dan biaya hidup pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Riset…
Korban meninggal: Zulkarnain Abdil Aziz (10), anak penyandang disabilitas, meninggal setelah mengalami kekerasan di Surabaya pada 12 September 2026. Dua anak diperiksa: Polisi mengidentifikasi anak…
Dua kali absen. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak menghadiri pemeriksaan KPK pada 7 dan 15 Oktober 2026. Kembali ke Jakarta. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut…
KMP Batumandi terbakar saat mendekati Dermaga VI Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (20/10/2026). Pendataan sementara mencatat 420 penumpang dan 89 kendaraan. Petugas masih mencocokkan angka tersebut…
Bharatu Valdo meninggal dalam penembakan sesama anggota Polri di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (16/10/2026). Pengacara keluarga mengungkap informasi tidak resmi mengenai empat proyektil di…
Siklon Tropis Champi bergerak di Laut Filipina dan berpotensi meningkatkan gelombang di perairan Indonesia timur. BMKG memperingatkan gelombang 1,25–2,5 meter di Kepulauan Talaud, Laut Maluku,…
Satgas Damai Cartenz menangkap PW (32), buronan pembakaran fasilitas PT Unggul di Papua Tengah. Penangkapan berlangsung di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Senin (19/10/2026). Kebakaran pada…
Koalisi Sultra Bersih mendesak KPK menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Nilai dugaan kerugian negara menurut pelapor naik…
36 anggota DPR: MKD mengungkap telah menyidangkan 36 legislator terkait dugaan pelanggaran kode etik. Laporan harian: MKD menerima sekitar dua hingga tiga laporan dugaan pelanggaran…
Presiden Prabowo meminta Danantara mempercepat transformasi PLN dan pengembangan PLTS berkapasitas 100 GWp. Danantara menyiapkan kajian model bisnis PLN untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keandalan…
KPK mengungkap barang bukti OTT BNPB mencapai Rp5,47 miliar, naik dari laporan awal Rp1,4 miliar. Penyidik menyita uang tunai Rp3,35 miliar, valuta asing, emas 325…
Pemerintah menargetkan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028. Penilaian kenaikan kelas akan mempertimbangkan kemampuan akademik dan perkembangan karakter siswa. Presiden Prabowo…
Jumlah penduduk asing di Jepang mencapai 4.281.026 orang pada akhir Juni 2026, tertinggi sepanjang sejarah pencatatan. Dalam enam bulan, populasi warga asing bertambah 155.631 orang…
FAO memilih Istiqamah dari Aceh dan Rulyantina dari Banten sebagai dua dari 100 perempuan inspiratif sektor pangan dan pertanian dunia. Istiqamah mengembangkan kopi berkelanjutan melalui…
Kementerian Agama membuka pengajuan bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid serta musala pada 12–25 Oktober 2026. Besaran bantuan mencapai Rp50 juta untuk masjid dan Rp35 juta…
Kejagung menangkap Direktur PT Toba Pulp Lestari berinisial AL di Medan, Kamis (15/10/2026). Penyidik menetapkan AL sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing periode 2008–2025. Dugaan…
OJK menyetujui penggabungan 117 BPR dan BPRS menjadi 33 bank hingga September 2026. Lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya masih menjalani proses perizinan. Merger…
