Irwan menjelaskan, kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Jika kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas, perangkat daerah dapat bekerja lebih percaya diri dan terukur.
Ia juga menekankan bahwa kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif.
Pemkab Pinrang ingin menjadikannya sebagai instrumen kerja untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah daerah berharap mitigasi hukum mampu mencegah hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Dengan begitu, program daerah dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan tetap aman secara hukum.
Irwan berharap Pemkab Pinrang dan Kejari Pinrang terus memperkuat kerja sama.
Ia menilai sinergi tersebut penting untuk mendukung pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Bupati Pinrang Irwan Hamid Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Jelang Idul Fitri
