Tak Hanya Keramba, Menteri LH Siapkan Audit Pencemaran Danau Toba
Sebarkan artikel ini
PENCEMARAN DANAU TOBA — Sampah plastik dan limbah terlihat di tepian Danau Toba, Sumatera Utara. Kondisi ini menggambarkan ancaman terhadap ekosistem danau yang kini menjadi sorotan Kementerian Lingkungan Hidup dalam rencana audit lingkungan. (Foto: Ilustrasi: Jamlima.com/@wajahsumut)
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat berencana membentuk tim audit untuk mengusut dugaan pencemaran Danau Toba.
Pemeriksaan akan mencakup keramba jaring apung, kegiatan pariwisata, dan usaha lain yang berpotensi mencemari danau.
Pemerintah akan mempertimbangkan daya dukung lingkungan sebelum memutuskan pembatasan atau penutupan kegiatan usaha.
KLH sebelumnya mencatat capaian administratif pemulihan 89 persen, sedangkan restorasi ekosistem baru 57 persen.
JAMLIMA.COM, SIMALUNGUN — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan audit menyeluruh untuk mengusut dugaan pencemaran Danau Toba, Sumatera Utara.
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah akan membentuk tim audit yang melibatkan tenaga bersertifikat.
Rencana tersebut disampaikan dalam diskusi pengelolaan keramba jaring apung (KJA) di Kantor Bupati Simalungun, Kamis (29/10/2026).
Audit bertujuan mengidentifikasi sumber pencemaran sekaligus menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.
KLH Akan Periksa Perusahaan Pencemar
Jumhur menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membedakan perusahaan berdasarkan asal negara maupun modal.
“Pemerintah enggak peduli perusahaan dari dalam atau luar negeri. Siapa pun yang mencemari dan merusak lingkungan, itu akan kita periksa,” kata Jumhur.
Namun, pemerintah belum mengumumkan perusahaan yang akan menjadi sasaran pemeriksaan.
KLH juga belum menetapkan jadwal pelaksanaan audit secara terbuka.
Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar penentuan langkah penanganan dan penegakan aturan lingkungan.
Bukan Hanya Keramba yang Disorot
Menurut Jumhur, dugaan pencemaran Danau Toba tidak boleh hanya dikaitkan dengan keramba jaring apung.
Pemerintah juga perlu memeriksa pengelolaan limbah hotel, penginapan, peternakan, serta aktivitas ekonomi lainnya.
Perhatian tersebut muncul setelah pembahasan hasil penelitian Universitas HKBP Nommensen mengenai kondisi lingkungan danau.
Penelitian itu menyoroti limbah aktivitas manusia, kegiatan budi daya ikan, dan keberadaan logam berat dalam ekosistem perairan.
Meski demikian, pemerintah memerlukan hasil audit untuk memastikan sumber pencemaran dan tanggung jawab setiap pihak.
Penghapusan Keramba Belum Diputuskan
Jumhur juga menanggapi wacana penghapusan seluruh keramba jaring apung di Danau Toba.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak harus menjadi satu-satunya solusi.
Pemerintah perlu menilai kemampuan danau dalam menampung aktivitas budi daya ikan.
Selain itu, keputusan penutupan usaha harus memperhitungkan dampak terhadap pekerja dan masyarakat.
Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih turut meminta dukungan pemerintah pusat dalam pengendalian pencemaran.
Ia menilai penanganan limbah membutuhkan regulasi dan kerja sama antarlembaga.
Restorasi Danau Toba Baru 57 Persen
Sebelumnya, KLH mengungkap capaian administratif pemulihan Danau Toba telah mencapai 89 persen.
Namun, restorasi ekosistem perairan dan daerah tangkapan air baru mencapai 57 persen.
Jumhur menyampaikan data tersebut dalam kuliah umum di Universitas HKBP Nommensen, Medan, Selasa (27/10/2026).
Kedua persentase itu mengukur aspek berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Sementara itu, penelitian kualitas air yang terbit pada Mei 2026 menemukan pencemaran ringan pada sejumlah lokasi pengamatan.
Temuan tersebut memperkuat pentingnya pemeriksaan berbasis data.
Melalui audit lingkungan, pemerintah berupaya memastikan sumber pencemaran sebelum menetapkan tindakan terhadap pelaku usaha.
KPK memanggil Nera Susanto, adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, pada Jumat (30/10/2026). Lima saksi lain berasal dari lingkungan keluarga, perusahaan penyedia, dan staf keuangan tersangka….
BGN menelusuri bumbu kacang sate olahan pihak ketiga sebagai dugaan penyebab gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di Bogor. Penggunaan bumbu siap pakai dinilai tidak sesuai…
Ancaman ganda: Asap dari Papua Selatan dan Maluku bercampur dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara. 258 titik panas: BMKG mencatat anomali suhu…
Kritik Ridwan Bae terhadap Gubernur Sultra berkembang menjadi polemik antara pejabat eksekutif dan legislatif. Konten TikTok Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah, memicu keberatan simpatisan…
Pembatalan mendadak. Rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Makassar pada Rabu, 28 Oktober 2026, batal. Pemprov Sulsel menerima informasi penundaan sehari sebelumnya. Agenda nasional terdampak….
KPK dilaporkan kembali memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian bersama tujuh saksi, Selasa (27/10/2026). Penyidik mengusut dugaan korupsi pengadaan dana bencana senilai sekitar Rp148 miliar sepanjang…
Auditor BPK memaparkan 18 penyimpangan pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 dalam persidangan di Jakarta. Pemeriksaan BPK menyoroti pengisian kuota oleh 8.151 jemaah yang dinilai tidak…
OJK menjatuhkan denda Rp2,1 triliun kepada tiga pihak dalam kasus yang berkaitan dengan saham DSSA, BREN, dan CUAN. Manipulasi perdagangan DSSA berlangsung secara terencana dan…
Majelis hakim memutuskan keberatan Febrie Adriansyah akan dinilai bersama putusan akhir. Persidangan dugaan pemerasan Rp55 miliar dan pencucian uang berlanjut ke tahap pembuktian. Hakim menilai…
Mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, resmi ditahan penyidik Kortas Tipikor Polri, Senin (26/10/2026). Penyidik menahan Husniah selama 20 hari di Rutan Polda Sulsel, hingga…
Polda Jawa Barat menetapkan seorang dokter sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang berusia empat tahun. Pemeriksaan laboratorium pada Januari 2026 menemukan infeksi…
Seorang pria berinisial F di Bangkalan dilaporkan atas dugaan penipuan berkedok ajaran agama dengan kerugian sekitar Rp1,3 miliar. Terlapor diduga mengaku sebagai Imam Mahdi dan…
Anggota DPRD Mempawah, Choirussaib, menjadi tersangka dugaan pembakaran lahan di Kalimantan Barat. Polisi menetapkan tiga tersangka pada 8 Oktober 2026 dan menahan mereka pada 15…
Polri, BNN, dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin HCl melalui kapal tanker MT Global 168 di perairan Sumatera Utara. Kapal berbendera Mongolia tersebut…
KPK menggeledah Kantor BPK Jawa Tengah di Semarang pada Kamis (22/10/2026). Penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah, dokumen, dan barang bukti elektronik. Penggeledahan berkaitan…
Mantan sopir Inara Rusli, Agung Eko Maryanto, menjadi tersangka kasus dugaan akses ilegal rekaman CCTV. Kuasa hukum Inara menyebut Agung telah ditahan Bareskrim Polri selama…
KPK mencatat 23 operasi tangkap tangan sepanjang 2026 hingga 15 Oktober. Banyaknya OTT belum otomatis membuktikan keberhasilan atau kegagalan pemberantasan korupsi. Lemahnya pengawasan dan terbukanya…
Sepuluh perusahaan manajer investasi menghadapi agenda tuntutan kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp7,87 triliun. Tiga…
Jaksa meminta hakim menolak seluruh eksepsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa menilai dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU telah memenuhi syarat hukum. Febrie mempersoalkan kejelasan…
Ruben Onsu menambah 18 bukti surat dalam sidang hak asuh anak, Rabu (21/10/2026). Total 31 bukti surat telah diajukan pihak Ruben untuk mendukung gugatannya. Sarwendah…
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam dua perkara korupsi. Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar. Majelis…
Bareskrim Polri menyidik 98 kasus karhutla yang diduga melibatkan korporasi. Kapolri mengungkap indikasi keterlibatan pihak asing dalam sejumlah perkara. Polisi menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, termasuk…
Politisi senior PAN Sulsel, Busrah Abdullah, mendesak pemecatan lima legislator PAN di DPRD Gowa. Muhammad Kasim Sila menjadi sorotan karena pernah memimpin Pansus Hak Angket…
