88 Hari Jadi Tersangka, Eks Pj Gubernur Gorontalo Masuk Lapas
Sebarkan artikel ini
PENAHANAN HAMKA HENDRA NOER — Ilustrasi mantan Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer dengan latar kendaraan tahanan. Kejati Gorontalo menahannya pada Jumat (30/10/2026), terkait dugaan korupsi proyek command center video wall tahun 2022. (Foto: Ilustrasi/Jamlima.com)
Kejati Gorontalo menahan Hamka Hendra Noer pada Jumat, 30 Oktober 2026, setelah 88 hari berstatus tersangka.
Penahanan mantan Pj Gubernur Gorontalo itu sebelumnya tertunda karena alasan kesehatan.
Jaksa menduga Hamka menerima uang Rp1,1 miliar dari proyek command center video wall yang merugikan negara sekitar Rp1,77 miliar.
Kemenpora menyatakan telah mengusulkan pemberhentian Hamka dari jabatan staf ahli sejak 13 Agustus 2026.
JAMLIMA.COM, GORONTALO — Hampir tiga bulan setelah menjadi tersangka, mantan Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer akhirnya menjalani penahanan.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo menahan Hamka pada Jumat (30/10/2026), terkait dugaan korupsi pengadaan command center video wall tahun anggaran 2022.
Penahanan berlangsung 88 hari setelah kejaksaan menetapkannya sebagai tersangka pada 3 Agustus 2026.
Penyidik membawa Hamka ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo. Ia menjalani penahanan awal selama 20 hari, hingga 18 November 2026.
Penahanan Sempat Tertunda karena Sakit
Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Gorontalo, Rafid Muhith Humolungo, menjelaskan alasan penahanan Hamka baru terlaksana.
Menurut Rafid, kondisi kesehatan Hamka sebelumnya menjadi pertimbangan penyidik untuk menunda penahanan.
“Pada kesempatan sebelumnya yang bersangkutan dalam keadaan sakit sehingga belum dapat kita lakukan penahanan,” kata Rafid kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Kejaksaan pertama kali mengumumkan status tersangka Hamka pada 3 Agustus 2026.
Saat itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Gorontalo, Arief Mulya Sugiharto, menyatakan penyidik mempertimbangkan kondisi kesehatan Hamka.
Meski belum menahannya, kejaksaan tetap melanjutkan penyidikan.
Pada 21 Agustus 2026, Rafid juga menyampaikan bahwa penyidik sedang menyusun berkas perkara Hamka.
Kejaksaan bahkan telah memberlakukan pencegahan perjalanan ke luar negeri terhadapnya.
Jaksa Ungkap Dugaan Aliran Rp1,1 Miliar
Perkara yang menjerat Hamka bermula dari pengadaan perangkat pusat kendali dan pemantauan digital Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Pemerintah daerah mengalokasikan Rp5 miliar melalui APBD Perubahan 2022 untuk proyek tersebut.
Namun, penyidik menemukan dugaan penyimpangan sejak tahap penganggaran.
Hamka diduga memerintahkan Sekretaris Daerah Gorontalo saat itu, Syukri Jaya Botutihe, berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD.
Koordinasi tersebut bertujuan memasukkan proyek ke dalam dokumen kebijakan anggaran perubahan.
Padahal, menurut penyidik, kegiatan itu belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.
Selanjutnya, pemerintah melaksanakan pengadaan melalui katalog elektronik dengan nilai kontrak sekitar Rp4,57 miliar.
PT Prio Integrasi Universal menjadi perusahaan pelaksana berdasarkan kontrak tertanggal 1 November 2022.
Penyidik kemudian menemukan selisih sekitar Rp1,77 miliar antara nilai kontrak dan biaya sebenarnya untuk pembelian barang dari PT V2 Indonesia.
Hasil audit yang disampaikan kejaksaan juga menunjukkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,77 miliar.
Selain itu, jaksa menduga Hamka menerima uang sekitar Rp1,1 miliar.
Uang tersebut diduga berasal dari selisih harga pengadaan dan diserahkan sekitar Desember 2022.
Saat dugaan pemberian uang berlangsung, Hamka masih menjabat sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo.
Lima Orang Jadi Tersangka
Hamka merupakan tersangka kelima dalam perkara pengadaan perangkat tersebut.
Sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat tersangka lain dari unsur pemerintah daerah dan perusahaan pelaksana.
Tiga tersangka pertama ditetapkan pada 20 Juli 2026. Kemudian, kejaksaan menetapkan seorang mantan kepala dinas sebagai tersangka pada 23 Juli 2026.
Pada tahap awal penyidikan, kejaksaan menyampaikan perkiraan kerugian negara sekitar Rp1,3 miliar.
Sementara itu, dalam perkembangan terbaru pada 30 Oktober, penyidik mengungkap hasil audit dengan nilai kerugian sekitar Rp1,77 miliar.
Kemenpora Sudah Usulkan Pemberhentian
Penahanan Hamka juga mendapat tanggapan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Sekretaris Kemenpora Suyadi Pawiro menyatakan Hamka tidak lagi menjalankan jabatan Staf Ahli Bidang Transformasi dan Tata Kelola Birokrasi.
Menurut Suyadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir telah mengajukan permohonan pemberhentian Hamka kepada Presiden pada 13 Agustus 2026.
Kemenpora juga mengusulkan pemberhentian sementara Hamka sebagai pegawai negeri sipil.
Langkah administratif tersebut menyusul penetapannya sebagai tersangka pada awal Agustus 2026.
Kemenpora menegaskan perkara ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Gorontalo pada 2022.
Dengan demikian, perkara tersebut tidak menyangkut kegiatan maupun pengelolaan anggaran Kemenpora.
Sementara itu, Kejati Gorontalo memastikan penyidikan masih berlanjut.
Penahanan Hamka merupakan bagian dari proses penyidikan, bukan putusan yang menyatakan dirinya bersalah.
Dugaan penerimaan uang dan keterlibatannya dalam perkara korupsi tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Sebanyak 32.513 peserta PBI JK di Gorontalo berpotensi nonaktif mulai 1 November 2026. Gorontalo Utara mencatat 5.818 peserta yang berisiko terdampak. DPRD mengingatkan warga memeriksa…
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan membatalkan surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka pada Jumat, 30 Oktober 2026. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung kebohongan politik…
Respons cepat: Petugas keamanan mal mencopot poster foto intim dalam waktu kurang dari satu menit. Rekaman viral: Video berdurasi 12 detik menyebar melalui WhatsApp dan…
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat berencana membentuk tim audit untuk mengusut dugaan pencemaran Danau Toba. Pemeriksaan akan mencakup keramba jaring apung, kegiatan pariwisata, dan…
KPK memanggil Nera Susanto, adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, pada Jumat (30/10/2026). Lima saksi lain berasal dari lingkungan keluarga, perusahaan penyedia, dan staf keuangan tersangka….
BGN menelusuri bumbu kacang sate olahan pihak ketiga sebagai dugaan penyebab gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di Bogor. Penggunaan bumbu siap pakai dinilai tidak sesuai…
Ancaman ganda: Asap dari Papua Selatan dan Maluku bercampur dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara. 258 titik panas: BMKG mencatat anomali suhu…
Kritik Ridwan Bae terhadap Gubernur Sultra berkembang menjadi polemik antara pejabat eksekutif dan legislatif. Konten TikTok Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah, memicu keberatan simpatisan…
KPK dilaporkan kembali memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian bersama tujuh saksi, Selasa (27/10/2026). Penyidik mengusut dugaan korupsi pengadaan dana bencana senilai sekitar Rp148 miliar sepanjang…
Auditor BPK memaparkan 18 penyimpangan pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 dalam persidangan di Jakarta. Pemeriksaan BPK menyoroti pengisian kuota oleh 8.151 jemaah yang dinilai tidak…
OJK menjatuhkan denda Rp2,1 triliun kepada tiga pihak dalam kasus yang berkaitan dengan saham DSSA, BREN, dan CUAN. Manipulasi perdagangan DSSA berlangsung secara terencana dan…
Majelis hakim memutuskan keberatan Febrie Adriansyah akan dinilai bersama putusan akhir. Persidangan dugaan pemerasan Rp55 miliar dan pencucian uang berlanjut ke tahap pembuktian. Hakim menilai…
Mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, resmi ditahan penyidik Kortas Tipikor Polri, Senin (26/10/2026). Penyidik menahan Husniah selama 20 hari di Rutan Polda Sulsel, hingga…
Polda Jawa Barat menetapkan seorang dokter sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang berusia empat tahun. Pemeriksaan laboratorium pada Januari 2026 menemukan infeksi…
Seorang pria berinisial F di Bangkalan dilaporkan atas dugaan penipuan berkedok ajaran agama dengan kerugian sekitar Rp1,3 miliar. Terlapor diduga mengaku sebagai Imam Mahdi dan…
Anggota DPRD Mempawah, Choirussaib, menjadi tersangka dugaan pembakaran lahan di Kalimantan Barat. Polisi menetapkan tiga tersangka pada 8 Oktober 2026 dan menahan mereka pada 15…
Polri, BNN, dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin HCl melalui kapal tanker MT Global 168 di perairan Sumatera Utara. Kapal berbendera Mongolia tersebut…
KPK menggeledah Kantor BPK Jawa Tengah di Semarang pada Kamis (22/10/2026). Penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah, dokumen, dan barang bukti elektronik. Penggeledahan berkaitan…
Mantan sopir Inara Rusli, Agung Eko Maryanto, menjadi tersangka kasus dugaan akses ilegal rekaman CCTV. Kuasa hukum Inara menyebut Agung telah ditahan Bareskrim Polri selama…
KPK mencatat 23 operasi tangkap tangan sepanjang 2026 hingga 15 Oktober. Banyaknya OTT belum otomatis membuktikan keberhasilan atau kegagalan pemberantasan korupsi. Lemahnya pengawasan dan terbukanya…
Sepuluh perusahaan manajer investasi menghadapi agenda tuntutan kasus korupsi Asabri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Jaksa mendakwa kerugian negara sekitar Rp7,87 triliun. Tiga…
Jaksa meminta hakim menolak seluruh eksepsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jaksa menilai dakwaan pemerasan Rp55 miliar dan TPPU telah memenuhi syarat hukum. Febrie mempersoalkan kejelasan…
Ruben Onsu menambah 18 bukti surat dalam sidang hak asuh anak, Rabu (21/10/2026). Total 31 bukti surat telah diajukan pihak Ruben untuk mendukung gugatannya. Sarwendah…
Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dalam dua perkara korupsi. Hakim menjatuhkan denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,51 miliar. Majelis…
